Para pelajar yang tergabung dalam program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin (5/5). (Sumber: BBC Indonesia)
Opini – Ungkapan “Militer sudah masuk ranah sipil” nampaknya benar adanya. Pasukan Militer semakin mengepakkan sayapnya merambah ke seluk-beluk kehidupan rakyat. Rasanya militerisasi kini menjadi jalan bagi setiap permasalahan di negeri ini. Sejalan dengan kebijakan untuk menempatkan ‘anak nakal’ ke barak militer yang mulai diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia. Pelajar yang hobi merokok, mabuk, hingga tawuran memenuhi kriteria sebagai ‘mereka’ yang layak dididik secara militer di barak. Apakah kebijakan ini memang benar ditujukan untuk mendidik ‘anak nakal’ menjadi lebih disiplin atau justru sekadar panggung drama untuk memperkuat dukungan rakyat terhadap sistem militer di kerangka pemerintahan?
Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menjadi pencetus program ini. Program tersebut diberi nama Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan. Selama 14 hari, siswa yang kerap melanggar aturan akan menjalani pendidikan militer di barak. Makan, minum, tidur, hingga sekolah, semua dilakukan di barak militer dengan pendampingan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tak sembarang siswa bisa terlibat dalam program ini. Hanya mereka yang memiliki tingkat nakal di atas rata-rata dan pihak keluarga merasa tak mampu mengatasinya lagi. Ya, mereka yang akan pergi ke barak. Seleksi khusus nampaknya diberlakukan. Besar kemungkinan karena masih dalam masa percobaan sehingga jumlah siswa dan durasi waktunya dibatasi.
14 hari terdengar sangat singkat untuk mengubah karakter seseorang. Seorang anak dengan perilaku menyimpang hadir karena pola asuh dan lingkungan yang kurang kondusif untuk tumbuh dan belajar. Lantas, apakah 14 hari cukup untuk menimbun kebiasaan yang ditanam belasan tahun lamanya? Pemerintah seolah menjadikan militer sebagai satu-satunya jalan dari segala masalah yang ada. Mendidik ‘anak nakal’ di barak bukan satu-satunya obat untuk segala penyakit di kalangan mereka, muda-mudi bangsa. Apakah mengedukasi siswa yang kerap bolos sekolah dengan siswa yang gemar merokok dilakukan dengan metode yang sama? Jelas tidak. Anak nakal tersebut juga tahu jawabannya. Militer yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari tak selalu menjadi solusi, tak selalu baik jika terealisasi.
Memasukkan militer sebagai bagian dari ekosistem pendidikan nampaknya mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan diri mendukung kebijakan ini selama tidak melanggar hak anak. Benarkah ini bukan upaya untuk melanggengkan kekuatan militer di birokrasi? Pasalnya, tak bisa dipungkiri latar belakang orang nomor satu di Indonesia adalah militer. Tapi, terlepas dari itu, apakah mengirim anak ke barak militer tidak melanggar hak-hak mereka benar adanya?
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo, tak setuju dengan kebijakan yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Menurutnya, hal ini akan merusak sistem pendidikan secara struktural karena bertentangan dengan arah reformasi pendidikan nasional. Bagaimana tidak? Pendidikan militer justru menekankan konsep kekuasaan, intimidasi, dan didisiplinkan secara militer mampu membuat anak menjadi semakin agresif. Bayangkan saja, anak nakal yang selama ini tak mau tunduk pada aturan kemudian diperintah secara tegas ala militer. Bukan tidak mungkin justru mereka merasa memiliki kekuatan untuk melakukan segala hal yang mereka inginkan.
Kesalahan pergaulan datang dari banyak faktor. Terutama, tentunya peran keluarga dan lingkungan sekitarnya. Pendidikan secara militer tak akan menyentuh akar permasalahan apalagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang perlu diperbaiki adalah peran keluarga dalam kehidupan anak tersebut. Besar kemungkinan mereka yang gemar melanggar aturan kehilangan peran ayah dan ibu dalam hidupnya. Bukan tak mungkin pula mereka adalah korban dari sistem sosial ekonomi yang semakin tak karuan. Dikirim ke barak juga bisa jadi memberikan tekanan tersendiri bagi mereka yang tak cocok dengan sistem tersebut.
Meski begitu, banyak dari orang tua si ‘anak nakal’ yang berharap putranya akan berubah menjadi lebih baik setelah mendapat pendidikan di barak militer. Entah mereka terlalu percaya dengan militer yang mungkin bisa mendisiplinkan anaknya atau mereka yang sudah angkat tangan mendidik anaknya yang terlalu sulit diatur. Tapi, terlepas dari itu, tetap saja, militer bukan obat dari segala penyakit. Militer sudah merasuk ke sistem pendidikan. Pemerintah seharusnya lebih pintar mencari cara, menciptakan kebijakan yang solutif dan efektif.
Penulis: Raisya Nurul Khairani
Editor: Nuzulul Magfiroh, Nurjannah
Referensi
BBC Indonesia. (Mei 6, 2025). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kirim pelajar ‘bandel’ ke barak militer – Apa akibatnya? Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/articles/c7932qp4n2ro
PKPA Indonesia. (Mei 5, 2025). Pembinaan Anak di Barak Militer: Sebuah Kemunduran dalam Sistem Peradilan Anak? Diakses melalui https://pkpaindonesia.org/pembinaan-anak-di-barak-militer-sebuah-kemunduran-dalam-sistem-peradilan-anak/
Tempo. (Mei 10, 2025). Istana Beri Lampu Hijau Kebijakan Mengirim Anak Nakal ke Barak Militer. Diakses melalui https://www.tempo.co/politik/istana-beri-lampu-hijau-kebijakan-mengirim-anak-nakal-ke-barak-militer-1394343
Tempo. (Mei 10, 2025). Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak, Maarif Institute: Bertentangan dengan Arah Reformasi Pendidikan. Diakses melalui https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-kirim-anak-nakal-ke-barak-maarif-institute-bertentangan-dengan-arah-reformasi-pendidikan–139427