(Sumber: METRO TV)
Peristiwa – Sejumlah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas di Indonesia menyuarakan keresahan terhadap demokrasi dalam wawancara bersama METRO TV, Jumat (2/2). Mereka berencana melakukan aksi protes secara masif bersama pihak-pihak lain yang mengalami kegelisahan serupa.
Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kekhawatiran tentang kemunduran politik semakin mencuat. Gejolak politik yang kian intens salah satunya disebabkan oleh polemik dinasti politik yang telah menjadi sorotan utama beberapa media dan masyarakat akhir-akhir ini. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap arah politik yang akan diambil dalam waktu dekat.
Tepat ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan aturan yang dianggap sebagai bom waktu, dunia politik semakin dilanda huru-hara. Namun, pemilu harus tetap berada pada alur yang seharusnya.
Hanya karena hari pemilihan tinggal menghitung jari, tidak berarti segala yang ada di lautan politik menjadi tentram dan damai. Justru semuanya merupakan inversi dari apa yang dapat disaksikan mata.
Oleh karena itu, tidak sedikit pihak yang merasa keganjilan ini penting untuk diterabas karena demokrasi adalah ketetapan bangsa dan dinasti persoalan rekayasa dalam tempo cepat atau lambat akan menyiksa.
“Ini menjadi sebuah pertanda bahwa demokrasi hari ini bukan lagi menjadi barang yang spesial. Kita juga melihat, demokrasi hari ini sudah diacak-acak. Republik dibuat seperti kerajaan sehingga menimbulkan respons dari civitas academica untuk mengkritik kembali presidennya,” ungkap Mohamad Haikal Febriansyah, Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad).
Kejanggalan yang hingga hari ini menggelisahkan sejumlah masyarakat, khususnya insan pendidikan, membutuhkan beberapa langkah nyata agar membentuk formula sikap terkait penjagalan demokrasi.
Menurut Haikal, seharusnya segala tindak-tanduk civitas academica tidak hanya direspons sebagai hak demokrasi oleh presiden, melainkan ada eksekusi lebih lanjut melalui perenungan yang dijadikan pembelajaran agar berhenti dalam cawe-cawe atau menunjukkan keberpihakan pada Pemilu 2024.
Mahasiswa sebagai pengawal demokrasi selama dihadapkan dengan situasi bangsa sekarang, seperti sungai tenang tetapi di dalamnya banyak hewan liar dan buas, harus menjadi pemantik dan penggerak utama.
Dalam hal ini, semangat anak muda yang diwakili oleh ketua BEM beberapa universitas terpampang jelas. Tidak hanya sebagai aksi ‘ikut arus’, melainkan memahami situasi yang sesungguhnya tengah bergolak.
“Kami sedang menggarap gerakan kepedulian demokrasi di berbagai daerah. Kita memberikan pengajuan ataupun bisa turun ke jalan. Enggak hanya soal aksi, tapi juga berbentuk kajian ataupun keresahan dan rekomendasi kepada pemerintah agar memperbaiki kinerjanya,” ujar Farid Darmawan, Ketua BEM Universitas Diponegoro (Undip).
Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadi penghadang pergerakan. Farid menyatakan bahwa mahasiswa masih berpencar-pencar, dalam pemikiran dan bahkan ada yang justru pro terkait apa yang sedang disuarakan dan diperjuangkan.
Bagi Gielbran Muhammad Noor Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM), aksi yang dilakukan harus dimulai dengan komunikasi dan menyatukan kepentingan.
“Kemarahan yang kemarin masih sekecil biji sesawi kini mendadak berubah jadi raksasa api. Hal ini menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa akan menjadi pembalik demokrasi yang sudah diporak-poranda para penguasa dan pemegang kepentingan. Ke depannya, penting agar terus melakukan diskusi supaya demokrasi dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” tutur Gielbran.
Tersulutnya rencana besar dan aksi dari mahasiswa bukan karena suatu kebetulan, melainkan adanya umpan dari pemerintah yang membuat mahasiswa harus bertindak.
“Formulasi sikap dan respons mahasiswa adalah bukti dari adanya lemparan batu oleh pihak pemerintah yang mengharuskan pengawal demokrasi itu bergerak secara masif. Bukan karena sebuah kefatalan yang tidak disengaja, melainkan keresahan dan rasa kecewa yang getir terkait pola demokrasi,” imbuh Haikal.
Lantas, akan seberapa jauh mahasiswa bergerak membenahi prahara demokrasi di negeri ini? Mampukah pengawal demokrasi memperjuangkan kembali kekokohan kerakyatan yang orientasinya untuk negeri, bukan kepentingan pribadi?
Reporter: Naftaly Mitchell
Penulis: Naftaly Mitchell
Editor: Ayu Nisa’Usholihah, Hesti Dwi Arini
