Civitas Academica Undip Berkumpul di Taman Inspirasi Buntut Krisis Demokrasi Indonesia, Rabu (7/2) (Sumber: Manunggal)
Warta Utama – Civitas academica Universitas Diponegoro (Undip) akhirnya turut bergabung dengan jajaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dalam memberi respons tajam imbas darurat demokrasi di Indonesia, Rabu (7/2).
Para guru besar, dosen, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan aliansi mahasiswa se-Undip melebur bersama di Taman Inspirasi Undip guna membacakan pernyataan sikap kepada penyelenggara negara dan masyarakat luas. Ditemani alumni dan kelompok media, pernyataan tersebut disuarakan dengan lantang.
Sedikit bertolak ke belakang, panggung demokrasi Indonesia mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah Presiden Joko Widodo dan beberapa petinggi negara mengeluarkan pernyataan serta tindakan yang dianggap melenceng dari ketetapan hukum.
Dinamika tersebut kemudian menginisiasi civitas academica Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk membuka sikap serius demi keselamatan kehidupan demokrasi negara. Aksi kritik akbar ini pun diikuti oleh beberapa kampus lain dan semakin melanglang buana.
Prof. Dr. Drs. Muhammad Nur, DEA, sebagai pembaca seruan moral tersebut menyampaikan bahwa penilaian masyarakat atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), serta pelanggaran etika menjadi sumber pemberian respons oleh kampus.
Berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, civitas academica Undip menyerukan 5 poin sikap, yakni:
- Hukum sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bukan untuk mencapai tujuan kekuasaan belaka. Maka dari itu, segenap penyelenggara negara diimbau untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita-cita luhur negara Indonesia.
- Memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, tanpa intimidasi dan ketakutan.
- Kondisi kehidupan berdemokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan mengalami kemunduran, menjadi pelajaran buruk bagi generasi mendatang. Penyelenggara negara didesak untuk kembali pada penegakan pilar-pilar demokrasi Pancasila.
- Terdapat fakta adanya pencederaan terhadap nilai-nilai etika luhur. Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi didegradasi secara terang-terangan, etika dan moral dalam kehidupan berdemokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir. Untuk itu, kami mendesak pemerintah dan mengimbau seluruh bangsa Indonesia untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi, guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari potensi kerusakan yang lebih parah.
- Kami juga mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara dan bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawali kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara, serta tidak tinggal diam atas segala kerusakan etika dan moral yang terjadi.
Sebagai alumni Pendidikan Ahli Teknologi (sekarang Sekolah Vokasi) Undip tahun 1979, Eko Sumartiono mencamkan agar mahasiswa sebagai masa depan negara harus berperan aktif dan senantiasa mencegah kerusakan-kerusakan etika dan moral dalam berdemokrasi.
“Dalam Pemilu (pemilihan umum), (mahasiswa, red) harus proaktif tidak hanya sebagai partisipan, walaupun nanti memilih nomor tertentu. Mahasiswa jadilah orang yang objektif,” pesannya.
Selain mengancam kestabilan demokrasi, penyelewengan sikap oleh penyelenggara negara juga berdampak terhadap keadaan sosial masyarakat.
Terjadinya polarisasi sosial yang disebutkan Ketua BEM Undip 2024, Farid Darmawan, merupakan salah satu bentuk kekhawatiran mahasiswa. Ketimpangan paham terhadap kondisi demokrasi negara dirasa perlu diperbaiki melalui pernyataan sikap oleh civitas academica Undip.
“Bahwasannya demokrasi saat ini tuh sudah mengalami kemunduran. Dalam hal ini, yang seharusnya hukum dijunjung tinggi karena kita negara hukum mungkin dikesampingkan (dan, red) lebih menjunjung tinggi kekuasaan,” terang Farid.
Mahasiswi Sastra Indonesia 2020, Azela, turut memberi pendapatnya sebagai generasi muda. Menurutnya, gerakan berani seperti seruan atau pernyataan sikap perlu diacuhkan oleh mahasiswa sebagai sikap peduli kepada negara. Kepekaan dan kesadaran akan kondisi politik diharapkan dapat lebih kukuh tertanam dalam benak masyarakat Indonesia.
“Kalau bukan mahasiswa, siapa lagi? Kita kan sudah bisa berpikir kritis, sudah paham mana yang benar (dan, red) mana yang salah. Nah, suara-suara kita tuh sangat berharga buat menegakkan demokrasi,” tutur Azela.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prof. Dr. Ir. Suradi Wijaya Saputra, M.S., saat memberi pernyataan pada awak media, menekankan bahwa Undip sama sekali tidak memiliki kepentingan terhadap pilihan masyarakat.
“Terserah hati nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai. Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi,” tegasnya.
Selain menyuarakan pernyataan sikap, puisi bertajuk “Diponegoro” karya Chairil Anwar turut dibawakan oleh alumni saat menyampaikan pandangannya. Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.
Reporter: Hildha Muhammad Tahir, Khoridatun Nayyiroh, Abigael Eudia Basuki.
Penulis: Hildha Muhammad Tahir
Editor: Ayu Nisa’Usholihah, Hesti Dwi Arini