Pelaksanaan sidang SUPDF yang diselenggarakan pada Sabtu (11/03) di Ruang Teater FISIP (Sumber : Dok.Pribadi)
Warta Utama – Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas (SUPDF) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang diselenggarakan pada Sabtu (11/3) hingga Minggu (12/3) secara luring dan Selasa (14/3) secara daring, berujung ricuh.
Sidang tersebut dihadiri oleh seluruh Badan Pengurus Harian (BPH) Organisasi Mahasiswa (Ormawa) untuk menentukan penetapan alokasi dana berdasarkan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) masing-masing ormawa.
Setiap ormawa yang mengeluarkan argumentasi banding terkait kebutuhan dana sesuai RKAT mereka, membuat keadaan memanas. Puncak kontroversi sidang SUPDF terjadi ketika Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP memberikan pernyataan bahwa pihaknya merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dibandingkan dengan ormawa-ormawa lainnya. Sontak hak tersebut mengundang atensi dari peserta forum.
“Saya mewakili BEM FISIP minta maaf apabila terdapat pernyataan kami yang menyinggung ormawa lain,” ungkap Ketua BEM FISIP Undip Yazid Suhada Jaelani ketika dimintai keterangan oleh awak Manunggal pada Senin, (22/05).
Awalnya, BEM FISIP mengaku tidak pernah berargumentasi demikian, sebab pada sidang pertama, mereka absen dikarenakan jadwal yang bentrok dengan kunjungan BPH BEM FISIP ke Administrasi Publik Rembang (APR). Alhasil, rapat pada hari tersebut hanya diwakilkan oleh bendahara BEM FISIP.
Pada sidang hari kedua, BPH BEM FISIP turut serta menghadiri forum karena merasa seolah-olah mereka disudutkan.
Dana yang diajukan oleh seluruh ormawa pada sidang SUPDF, ketika dikalkulasikan melebihi dari anggaran yang diberikan oleh fakultas, sehingga dilakukan pemotongan dana.
“Dana bersih yang diberikan oleh fakultas Rp137.500.000, sedangkan total ormawa yang ada di FISIP sendiri adalah 20,” ungkap salah satu anggota Senat Mahasiswa FISIP yang tidak ingin disebutkan namanya.
Setelah dilakukan pemotongan dan pemerataan dana kepada seluruh ormawa, terdapat sisa dana RKAT sekitar kurang dari 1 juta. Sangat disayangkan apabila sisa dana tersebut tidak dimanfaatkan.
BEM FISIP memutuskan untuk mengajukan penyerapan dana tersebut karena merasa tidak ada pengajuan lain yang dilakukan oleh ormawa. Keputusan BEM FISIP tersebut memicu perdebatan oleh ormawa lain yang merasa tidak adil. Mereka menganggap BEM FISIP sudah mendapatkan dana RKAT yang tinggi, namun masih mengambil sisa dana RKAT tersebut.
“Semua terlalu fokus terhadap BEM FISIP padahal dalam sidang SUPDF terdapat Senat sebagai wasit atau pihak penengah. Pembagian dana fakultas seharusnya dikoordinir dengan Senat karena hal tersebut merupakan tanggung jawab mereka. Apabila ormawa lain merasa kurang adil karena (dana, red) BEM FISIP terlalu besar berarti ada yang salah pada wasitnya,” tambah Yazid.
Dana RKAT hanyalah subsidi yang diberikan oleh fakultas sebagai penunjang kebutuhan proker ormawa yang tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber dana, sehingga menuntut setiap ormawa untuk mencari dana alternatif lain.
Sidang SUPDF pun sudah berlangsung yang artinya semua peserta forum sudah menyepakati keputusan yang ada di dalam sidang tersebut.
“Kita sama-sama berada di payung fakultas yang sama, yaitu FISIP. Ricuh pembagian dana merupakan dinamika sidang yang biasa terjadi, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak hanya mempengaruhi satu pihak, tetapi pihak lain juga bisa kena imbasnya terutama nama fakultas,” pungkas salah satu anggota Senat yang tidak ingin disebutkan namanya.
Anggota Senat tersebut juga berpesan agar tidak ada lagi keributan terkait pembagian dana RKAT yang sudah berlangsung, lebih baik para ormawa FISIP fokus terhadap keberjalanan proker mereka dengan harapan apabila semuanya berjalan lancar, ormawa FISIP bisa memperoleh dana yang lebih besar pada periode berikutnya.
Penulis : Nuzulul Magfiroh
Reporter : Nuzulul Magfiroh
Editor : Fahrina Alya Purnomo, Arbenaya Candra Pradana