Rancangan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) (Sumber: Dok.Pribadi)
Peristiwa – Isu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali memanas setelah beredarnya rancangan perubahan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2025. Rancangan tersebut menunjukkan adanya pengurangan dana operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN), memicu keresahan luas di kalangan mahasiswa yang khawatir akan kenaikan biaya kuliah.
Gambar yang beredar di media sosial menampilkan tabel pemangkasan anggaran di berbagai sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan operasional PTN. Keputusan ini menuai kecaman dari mahasiswa yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Mahasiswa menilai bahwa pemerintah seharusnya menjamin akses pendidikan tinggi bagi semua kalangan, bukan justru membebani mereka dengan kenaikan UKT.
Namun, di tengah kegelisahan ini, Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si atau kerap disapa Prof. Nomo, memberikan klarifikasi yang sedikit menenangkan. Ia memastikan bahwa di Undip tidak ada rencana kenaikan UKT maupun pemangkasan dana kemahasiswaan dalam waktu dekat.
“Tahun 2025 Undip tidak akan ada kenaikan UKT. Undip juga tidak akan menurunkan dana kemahasiswaan,” tutur Prof. Nomo pada Jumat (14/2).
Sebelumnya ketika awak Manunggal menghubungi Prof. Nomo secara langsung untuk menanyakan terkait isu tersebut, ia menanggapi dengan menunjukkan cuplikan video Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), dan Menteri Kebudayaan RI.
“Kalo melihat closing Pak Menteri sih, mudah-mudahan direvisi kembal. Tunggu aja ya info dari kementerian agar kampus bisa lebih pasti dalam menentukan langkah,” ujar Prof. Nomo dalam sebuah pesan pada Kamis (13/2).
Barulah ketika news.detik.com mempublikasikan sebuah berita, Prof. Nomo memberitahukan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman dan tidak termasuk dalam pemangkasan anggaran. Dalam pernyataan resminya, ia menyampaikan bahwa dana beasiswa KIP sebesar Rp14,6 triliun tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Jumlah anggaran untuk beasiswa KIP untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp 14.698.000.000.000,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Jumat (14/2).
Dia pun meminta para mahasiswa yang menerima beasiswa untuk tidak khawatir. Menurutnya, beasiswa KIP akan diteruskan seperti biasa.
Meskipun demikian, mahasiswa tetap perlu waspada dan terus mengawal perkembangan kebijakan ini. Pengurangan anggaran operasional PTN berpotensi berdampak tidak langsung pada kualitas layanan pendidikan, fasilitas kampus, hingga peluang beasiswa bagi mahasiswa.
Keputusan dari Kemendikbudristek dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan arah kebijakan perguruan tinggi, termasuk UKT dan dana operasional. Apakah revisi anggaran akan dilakukan? Bagaimana PTN menghadapi tantangan ini tanpa membebani mahasiswa? Semua pihak masih menanti kejelasan dari pemerintah. Satu hal yang pasti, mahasiswa berharap pendidikan tinggi tidak menjadi hak istimewa bagi segelintir orang, melainkan tetap dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi ekonomi.
Penulis: Nuzulul Magfiroh
Editor: Nurjannah
Referensi
Detik.com. (2024, Februari 13). Menkeu pastikan beasiswa KIP mahasiswa Rp 14,6 T tak kena efisiensi. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-7777990/menkeu-pastikan-beasiswa-kip-mahasiswa-rp-14-6-t-tak-kena-efisiensi
