Warta Utama – Aliansi Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) kembali mendesak pemerintah melalui aksi bertajuk “Peringatan Darurat Indonesia Sekarat Rakyat Menggugat” di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng) pada Jumat (12/6/26). Aksi yang dilatarbelakangi oleh darurat ekonomi dan politik nasional itu dimulai pada pukul 16.10 Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan dihadiri oleh kurang lebih 300-400 mahasiswa. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), pengesahan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri), dan audit Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi fokus tuntutan aksi.
Dika Kusuma selaku koordinator lapangan (Koorlap) aksi pada sore hari itu mengutarakan bahwa kegiatan ini diinisiasikan oleh mahasiswa Undip atas dasar keresahan terhadap permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia dan tidak terafiliasi dengan pihak mana pun. Aksi diawali dengan long march dari Kampus Undip Pleburan hingga ke depan gerbang Kantor DPRD Jateng. Setelahnya, aksi diisi dengan orasi-orasi mahasiswa sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia.
“Sebenarnya lebih ke resah saja sih sebagai masyarakat Indonesia karena jujur sedih banget dengan banyaknya masalah yang sudah ada di Indonesia saat ini,” tutur Sinta (bukan nama sebenarnya) selaku salah satu orator aksi.
Pergerakan mahasiswa dinilai cukup penting dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum menyadari permasalahan yang terjadi di Indonesia dan dampaknya bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, mahasiswa Undip bergerak guna memberi atensi terhadap masyarakat.
“Output-nya bukan hanya kepada pemangku kebijakan, tapi untuk mengagitasi masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Dika.
Melalui tujuan tersebut, aksi pada sore hari itu tergolong sebagai aksi pembuka dan terdapat kemungkinan akan ada gerakan-gerakan yang kembali diinisiasikan oleh mahasiswa Semarang Raya (Sera).
Mahasiswa Undip Menuntut Perbaikan dan Transparansi Kebijakan Pemerintah
Terdapat beberapa poin tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa Undip pada aksi tersebut. Tuntutan disusun sebagai respons atas kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kita sedang mengevaluasi rezim yang hari ini berjalan karena hari ini rezimnya sangat bobrok. Ini belum lima tahun keberjalanan Prabowo Subianto, cuma hari ini terasa semuanya sangat hampa,” tutur Dika dalam menanggapi latar belakang tuntutan aksi.
Adapun poin-poin tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi massa ini adalah sebagai berikut:
1.Evaluasi total MBG
Dasar tuntutan pertama adalah penilaian bahwa program MBG belum melalui pilot project yang memadai, tetapi telah dipaksakan untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat isu-isu yang seharusnya dapat menjadi fokus pemerintah dibandingkan MBG, seperti Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia dan saat ini masih tertutup yang berpengaruh besar terhadap stabilitas harga bahan pokok. Kemudian, dampak MBG secara fiskal di tengah krisis pangan juga turut dijadikan dasar poin tuntutan ini.
“MBG ini menyumbangkan 0,3% inflasi pangan. Maka dari itu, ini menjadi satu bentuk momentum bagi pangan-pangan di Indonesia tidak bergerak,” ungkap Dika.
Selain itu, poin ini turut menyoroti kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Nur Maajid Taufiqurrahman selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip 2026 memaparkan bahwa kasus korupsi tersebut terjadi dikarenakan belum adanya transparansi dan akuntabilitas dari sistem MBG.
“Tapi itu terjadi (kasus korupsi) karena sistem dari MBG itu sendiri yang belum transparan, yang kemudian belum mempunyai akuntabilitas yang terjamin,” ungkap Maajid.
2.Transparansi Danantara
Dasar akan poin tuntutan kedua dilatarbelakangi oleh penilaian bahwa Danantara, sebagai pengelola aset negara, seharusnya menjadi instrumen investasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini Danantara dinilai belum menunjukkan transparansi yang memadai kepada publik.
“Transparansi keuntungan dan lain sebagainya yang tidak pernah dikeluarkan sampai dengan hari ini oleh Danantara itu sendiri,” ungkap Maajid.
3.Reformasi Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Dasar akan poin tuntutan ketiga adalah substansi dalam RUU Polri yang memuat ketentuan perpanjangan masa jabatan Kapolri sesuai kebutuhan Presiden serta membuka peluang bagi anggota kepolisian untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.
4.Kenaikan BBM
Dasar akan poin tuntutan keempat adalah hadirnya kekhawatiran akan kelangkaan BBM. Hal ini disebabkan karena masyarakat beralih ke bahan bakar jenis Pertalite akibat kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax.
“Kita bisa pastikan bahwasannya ketika BBM pertamax kini naik, artinya komoditasnya akan naik semuanya ke Pertalite. Dan Pertalite kemungkinan besar akan mengalami kelangkaan,” ungkap Dika.
Mahasiswa Undip Siap Bergerak Kembali, Meskipun Pemerintah Tak Kunjung Menemui Massa
Meski aksi berlangsung dengan penuh semangat, sore itu tidak ada satu pun perwakilan dari DPRD Jawa Tengah yang keluar menemui massa. Kondisi ini dipahami sebagian peserta mengingat aksi bertepatan dengan hari Jumat yang merupakan jadwal work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebenarnya kita tuh serba salah karena ini hari Jumat, tepatnya WFH. Kita juga nggak tahu bagaimana kondisi di dalam, apakah ada perwakilan rakyat yang sedang bekerja atau tidak,” ungkap Anas Zaid Amar Kholis, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Undip.
Absennya perwakilan pemerintah justru semakin menguatkan tekad mahasiswa untuk terus bergerak. Dika menegaskan bahwa ketidakhadiran para pejabat mencerminkan sikap yang hanya berani tampil di depan media dan tidak berani mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
“Pejabat-pejabat negara hari ini hanya lip service, teman-teman. Dia hanya berani di media untuk mengungkapkan apa keresahannya, tapi mereka tidak berani menampung ekspresi langsung masyarakat,” ujar Dika.
Sinta turut menyuarakan kekecewaannya atas ketidakhadiran gubernur maupun anggota DPRD yang dinilai sebagai hal yang memalukan. Di sisi lain, ia justru bangga menyaksikan keberanian rekan-rekan perempuannya yang berdiri di barisan terdepan.
“Datang aja, kayak dibikin barisan di depan itu perempuan. Jadi bisa dilihat bahwa perempuan itu bener-bener berani banget untuk menunjukkan rasanya,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski sering kali aspirasi tidak didengar, bukan berarti aksi harus berhenti. “Tetap terus bersuara, teman-teman. Karena mau gimana pun suara rakyat itu penting,” tegas Sinta.
Fikho selaku Kepala Bidang Sosial dan Politik (Kabid Sospol) BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip menambahkan bahwa gerakan yang dibangun hari ini adalah gerakan konstruktif, bukan sekadar ledakan kemarahan yang reaksioner. Ia menyebut aksi ini sebagai fondasi bagi letupan-letupan gerakan selanjutnya.
“Hari ini teman-teman Diponegoro mencoba untuk membangun fondasi-fondasi gerakan sehingga indikator itu cukup terpenuhi. Untuk pada akhirnya tujuan akhir kita, reformasi atau revolusi,” ujar Fikho.
Selain itu, pandangan lain datang dari Amar yang menilai bahwa kondisi Indonesia saat ini secara ekonomi tidak jauh berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Namun, ia melihat perbedaan utama terletak pada belum adanya kesadaran penuh masyarakat yang tengah terjepit secara ekonomi.
“Ketika mereka tidak kerja hari ini, mereka tidak tahu makan esok pakai apa. Ketika mereka melakukan aksi hari ini, mereka besok memikirkan makan pakai apa,” papar Amar.
Meski demikian, Amar tetap optimis bahwa perubahan sosial akan terwujud ketika momentum kesadaran kolektif itu tiba. Untuk aksi lanjutan, Fikho menyebut kemungkinan besar dilaksanakan pada hari Senin (15/6/2026) dengan tetap mempertimbangkan kondisi lapangan, sementara poin tuntutan yang akan dibawa diperkirakan tidak jauh berbeda.
Di sisi lain, Maajid menegaskan bahwa massa aksi belum menetapkan tenggat waktu bagi pemerintah guna memberikan jawaban atas poin tuntutan massa, tetapi kepastian yang tidak tergoyahkan adalah bahwa massa akan kembali mendesak pemerintah melalui gerakan-gerakan selanjutnya. “Kalau tidak, kami pastikan kami akan turun kembali,” pungkasnya.
Aksi pada Jumat sore itu pun resmi ditutup dengan satu komitmen mahasiswa Undip beserta seluruh elemen Semarang Raya bahwa akan terus mengawal dan memperbesar gerakan hingga suara rakyat benar-benar didengar oleh mereka yang duduk di dalam gedung kekuasaan.
Reporter: Tialova R.A., Sekar Asa, Anindya Malka, Salwa Hunafa, Alya Nabilah, Salsa Puspita, Andaru Surya
Penulis: Tialova R.A., Sekar Asa
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya