Salah satu banner yang dipasang massa Aksi Kamisan Semarang di depan gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (23/4). (Sumber: Manunggal)
Warta Utama – Aksi Kamisan Semarang kembali digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (23/4) pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat (WIB). Tajuk aksi Kamisan kali ini adalah “Kami Sudah Lelah dengan Kekerasan”, yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan massa terhadap peran negara dalam menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat. Sejumlah massa aksi menyampaikan orasi dengan berbagai pembahasan, mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI), intervensi terhadap aktivis lingkungan, tingginya harga buku, hingga terbatasnya kebebasan warga dalam menyuarakan aspirasi akibat kehadiran intelijen (intel) militer dalam kebijakan pemerintah.
Orientasi Aksi Kamisan sore itu menyoroti menyempitnya kebebasan bersuara. Hal tersebut juga merujuk pada kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, serta kasus penembakan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Semarang, Gamma Rizkyanata Oktafandy. Rangkaian kasus tersebut kemudian dirangkum dan diangkat sebagai tema aksi.
Amin Muktafa selaku koordinator lapangan (koorlap) Aksi Kamisan, menyebutkan tindakan kekerasan yang lahir dari kebijakan elit politik memberikan efek terhadap buruh, petani, dan mahasiswa. Hadirnya Aksi Kamisan digunakan sebagai wadah aspirasi masyarakat sipil.
“Di Kamisan ya memang kita melihat suatu dinamika sosial, kekerasan HAM yang semakin terjadi dan sampai hari ini belum diselesaikan. Kamisan seperti ini juga untuk ngomongin soal kemanusiaan, isu-isu kemanusiaan, isu-isu buruh, dan lainnya,” ujar Amin Muktafa.
Selain menjadi wadah aspirasi terhadap isu-isu yang sedang terjadi, Aksi Kamisan juga menjadi bentuk kepedulian sesama rakyat sipil.
“Kamisan kapan pun pasti akan selalu menyuarakan ‘apa sih yang harusnya kita suarakan?’. Karena kalau bukan untuk rakyat dari rakyat siapa lagi gitu loh yang bareng rakyat gitu kan,” ungkap Khaira Adzkiya, salah satu peserta Aksi Kamisan sekaligus Kepala Bidang Sosial dan Politik (Kabid Sospol) Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi (BEM SV) Universitas Diponegoro (Undip) 2026.
Aksi Kamisan sore itu dinilai lebih terkoordinasi dibandingkan dengan Aksi Kamisan minggu sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah massa serta adanya spanduk yang merepresentasikan aspirasi peserta.
“Jujur kalau misalnya bisa rating ya lumayan jauh lah daripada yang kemarin-kemarin. Pun juga Aksi Kamisan sendiri kan baru aja bangkit nih setelah kejadian-kejadian tidak menyenangkan sebelumnya. Melihat perkembangannya sekarang sangat amat nambah ya,” ungkap Khaira.
Peserta Aksi Kamisan memegang spanduk berisikan aspirasi terhadap pemerintah. (Sumber: Manunggal).
Adapun Amin Muktafa menyebut belum ada poin tuntutan khusus dalam aksi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Aksi Kamisan sore itu hadir sebagai upaya membangun gerakan kecil berupa advokasi bagi mahasiswa, buruh, dan petani dalam menyuarakan isu bersama.
“Isu kemanusiaan, terutama kalau di Kamisan isu-isu warga yang kemudian kita suarakan bersama, seperti itu,” tambah Amin.
Amin menyebut tema Aksi Kamisan dipilih berdasarkan keresahan atas isu yang ada di Kota Semarang, karena tidak ada regulasi yang mengatur penentuan tema antar daerah di Indonesia.
“Untuk terkait serentaknya membuat tema tersebut memang tidak ada ya memang karena pure kita hanya membuat satu gerakan kecil untuk menyampaikan suara-suara di ruang lingkup Semarang,” ungkap Amin.
Dalam hal ini sebagaimana yang telah disebutkan, Aksi Kamisan menyoroti keinginan agar negara tidak abai terhadap pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil serta menghentikan segala bentuk kriminalitas terhadap aktivis, baik aktivis HAM, aktivis petani, aktivis buruh, dan aktivis-aktivis lainnya.
Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Nando Ginantara yang hadir sebagai peserta dalam aksi tersebut turut menyoroti isu Andrie Yunus.
“Tuntutan kita itu kami menginginkan supaya di salah satu kasus yang terbaru adalah Andrie Yunus, supaya persidangannya itu tidak dilakukan di peradilan militer, tapi di peradilan sipil, peradilan umum,” ujar Nando.
Salah satu peserta berorasi dalam Aksi Kamisan. (Sumber: Manunggal).
Dalam orasinya, Nando juga menyoroti kinerja pemerintah dan aparatur negara yang sering kali tidak menjalankan tugas sebagaimana fungsinya. Ia menyebut aparatur negara seperti instrumen kepolisian dan militer, memiliki tugas dan fungsi yang sederhana, yakni menjamin persoalan dan keamanan negara. Namun, keduanya sering kali melakukan tindakan yang melukai masyarakat sipil dan aktivis yang bersuara.
“(Pemerintah) menggunakan aparatur negara untuk menciptakan stabilitas geopolitik, geoekonomi, tapi tidak berpihak kepada rakyat, malah justru berpihak kepada investor. Investor asing lagi,” ungkap Nando.
Dalam wawancara, Nando berharap negara mampu menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kedaulatan rakyat sipil, bukan justru merampas hak-hak mereka.
Sejalan dengan pernyataan Nando, Amin turut berharap adanya evaluasi dari pemangku kebijakan terkait kekerasan HAM yang kian mengancam warga. Amin menekankan perlunya evaluasi kebijakan guna menjamin kebebasan bersuara masyarakat sipil sebagai wujud sistem demokrasi.
“Ternyata ada suatu tindakan kriminalisasi, intimidasi, bahkan suatu pembungkaman yang dilakukan oleh sekelompok elit politik yang dampaknya adalah warga negara tidak bisa menyampaikan (aspirasi) secara sistem demokrasi,” ujar Amin.
Banyaknya isu pelanggaran HAM yang terjadi merupakan bukti akan urgensi untuk terus mengangkat isu ke permukaan. Aksi Kamisan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyalurkan kekecewaan terhadap negara yang dinilai abai dalam menjaga HAM.
“Kami mengangkat isu (Kamisan) ini sebagai salah satu bentuk perlawanan kita, sebagai bentuk keberpihakan kita sebagai mahasiswa, bahwasannya kita ingin negara Republik Indonesia itu menjadi lebih baik lagi ke depan,” tegas Nando.
Dengan demikian, harapan tersebut menjadi pengingat masyarakat bahwa negara masih perlu menuntaskan berbagai pelanggaran HAM. Isu pelanggaran HAM yang terus disoroti dalam Aksi Kamisan menjadi persoalan mendesak yang harus segera ditangani secara nyata oleh negara.
Reporter: Alya Nabilah, Andaru Surya, Anindya Malka, Najwa Hanindya, Tialova R.A.
Penulis: Tialova R.A., Najwa Hanindya
Editor: Salsa Puspita, Andaru Surya