Warga Jateng Tuntut Enam Hal Terkait Revisi UU KPK

Dosen Fakultas Hukum Undip, Dr. Pujiono, S.H, M.Hum membacakan ikrar yang berisi enam tuntutan warga Jateng terhadap revisi UU KPK di Gedung DPRD, Kamis (25/2). (Afandi/Manunggal)

Dosen Fakultas Hukum Undip, Dr. Pujiono, S.H, M.Hum membacakan ikrar yang berisi enam tuntutan warga Jateng terhadap revisi UU KPK di Gedung DPRD, Kamis (25/2). (Afandi/Manunggal)

ManunggalCybernews—Diskusi antara mahasiwa, akademisi, kepolisian daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat menghasilkan keputusan untuk menolak revisi UU KPK. Diskusi ini dilakukan di Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng), Kamis (25/2).

Penolakan terhadap revisi UU KPK didasari oleh kesepakatan bahwa revisi tersebut merupakan upaya pelemahan KPK. Sebelum mencapai kesepakatan ini, setiap kelompok masyarakat menyampaikan pendapatnya mengenai revisi UU KPK.

Usai diskusi, Pujiono,  selaku dosen Fakultas Hukum Undip memimpin para peserta untuk membaca ikrar berisi enam tuntutan warga Jateng dan penandatanganan petisi menolak revisi UU KPK. Isi ikrar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Seluruh fraksi di DPR segera mencabut revisi UU KPK dari Prolegnas 2016. Kami menuntut DPRD Jateng juga lantang menyuarakan penolakan revisi UU KPK.
2. Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo segera bersikap dengan tegas menolak revisi UU KPK. Langkah ini sesuai dengan agenda nawacita kita, khususnya memperkuat KPK.
3. Presiden Jokowi terus harus mewaspadai manuver dan operasi senyap yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin melemahkan KPK.
4. Kejaksaan dan kepolisian harus lebih serius memberantas praktik korupsi.
5. Kami mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan, dan kepolisian.
6. Kami menginginkan Indonesia termasuk Jawa Tengah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotime. Kami akan terus bersatu padu melawan segala bentuk pelemahan KPK.

“Harapannya, setelah kita sepakat di forum ini, ada pemberitaan di media. Lalu, orang-orang DPR Jakarta itu mengetahui tentang aspirasi dari rakyat disini,” ujar Muhammad Rofiuddin, jurnalis sekaligus moderator pada forum diskusi ini. (Afandi/Manunggal)