Upaya Berliku di Balik Status PTN BH

(Infografis: Kiky/Manunggal)

(Infografis: Kiky/Manunggal)

Dalam era demokratisasi, perluasan akses masyarakat tidak hanya terjadi pada sumber daya ekonomi, politik, dan hukum, melainkan juga akses pada sumber daya pendidikan. Hal ini sesuai dengan UUD ’45, bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan perluasan terhadap akses pendidikan dengan berbagai upaya salah satunya adalah merancang sistem tata kelola perguruan tinggi yang tepat.

Terdapat empat klaster Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, yaitu PTN Badan Layanan Umum  (BLU), PTN Badan Hukum (BH), PTN Satuan Kerja (Satker), dan PTN Baru. Setiap klaster tersebut memiliki sistem tata kelola Perguruan Tinggi yang berbeda. Saat ini, sistem tata kelola yang paling banyak mendapat perhatian adalah PTN BH. PTN BH merupakan PTN yang didirikan oleh pemerintah berstatus subyek hukum yang otonom.

Sistem ini merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang efektif dan efisien. Menurut Martono, pemerhati pendidikan dari Unnes, sistem PTN BH bisa menutupi keterbatasan kemampuan pemerintah terutama dalam bidang keuangan. “Aspek birokrasinya ‘kan menjadi lebih otonom. Ya, perguruan tinggi itu bisa mengelola seperti membuka-tutup prodi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lalu bisa mengurangi beban pemerintah dari aspek anggaran,” ungkapnya.

Dalam Magna Charta Universitatum, otonomi adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri. Otonomi universitas dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan nirlaba. Otonomi dan akuntabilitas adalah dua sisi dari koin yang sama. Akuntabilitas membuat perguruan tinggi mampu untuk meregulasi kebebasan yang dimilikinya dengan cara yang otonom.

Akan tetapi, proses menuju otonomi bukanlah hal yang mudah, karena implementasinya membutuhkan perubahan sikap mental yang cukup drastis, yaitu bertanggung jawab untuk bisa mandiri. Selain membutuhkan perangkat hukum dan aturan yang harus dipatuhi bersama, otonomi juga memerlukan kebersamaan, kerja keras, dan kesadaran, bahwa jalan yang ditempuh akan panjang dan berliku serta mengandung risiko.

Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang untuk mengelola sebuah perguruan tinggi dengan sistem PTN BH. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh PTN agar bisa menyandang status tersebut. Martono mengungkapkan, syarat-syarat tersebut merupakan tuntutan kualitas bagi PTN sebelum dianggap siap menjadi PTN BH.  Akan tetapi, di sisi lain Martono juga menjelaskan bahwa  sebagian besar PTN di Indonesia belum bisa memenuhi kualitas tersebut, sehingga untuk menerapkan sistem ini diperlukan waktu serta proses yang tepat.

Senada dengan hal tersebut, pengamat pendidikan dari Universitas Andalas, Ade Djulardi, juga mengungkapkan kesulitan lain dalam menjalankan sistem PTN BH, yaitu diperlukan adanya dukungan dari semua pihak sivitas akademika kampus tersebut untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik. “Budaya kita sering terkaget-kaget kalau ada inovasi baru, dosen dipacu untuk melakukan aktivitas dan kreativitas dalam proses pembelajaran, dan dipacu untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu mahasiswa harus kreatif inovatif dalam menghasilkan karya iptek/seni atau aktivitas lain dalam perlombaan tingkat nasional maupun internasional,”  jelas pria yang juga bekerja sebagai Asesor BAN PT tersebut.

Pages 1 2 3 4