Undip Menang Kasasi, GKU FT Dibangun Kembali

Pembangunan Gedung Kuliah Umum (GKU) Fakultas Teknik (FT) lima lantai yang berlokasi di depan Widya Puraya Undip kembali dilanjutkan. Gedung tersebut pada awalnya dibangun oleh pihak ketiga pemenang lelang, yaitu PT Teduh Karya sebagai Penyedia Jasa. Namun, pembangunan GKU FT yang ditargetkan selesai pada Desember 2010 justru terhenti di tengah jalan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Teknik Rudi Yuniarto Adi mengatakan, terhentinya pembangunan GKU FT pada Januari 2011 dikarenakan terjadi pemutusan kontrak dengan penyedia jasa. Hal ini disebabkan, tenggat waktu yang diberikan FT kepada penyedia jasa yakni PT Teduh Karya telah berakhir, namun proyek pembangunan baru selesai sekitar 35-45%. Penyedia jasa dinilai tidak tepat dalam melaksanakan kewajiban atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya (wanprestasi). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemutusan kontrak dapat terjadi karena beberapa kondisi, dan hal ini seperti tercantum dalam Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Tidak hanya itu, terhentinya pembangunan GKU FT memakan waktu yang cukup lama. Hal ini diakibatkan gugatan wanprestasi yang dilayangkan pihak penyedia jasa kepada Undip. Penyedia jasa menggugat Undip wanprestasi karena Undip dianggap tidak membayar kontrak sesuai yang telah disepakati. Menyikapi gugatan tersebut, FT menunjuk tim hukum yang beranggotakan Prof Benny Riyanto, Sularto, dan Marjo. Tim hukum ini kemudian membawa bukti dokumen terkait ke Pengadilan Negeri tingkat pertama untuk membuktikan ketidakbersalahan Undip. “Penyedia jasa (kontraktor) tidak bisa melaksanakan isi dari kontrak secara konsekuen, maka Undip memutuskan kontrak. Di tingkat pertama, kami (Undip) kalah. Kami membawa bukti yang kuat namun diabaikan oleh pengadilan. Maka, kami mengajukan banding,” kata Prof Benny.

Upaya Undip dalam mengajukan banding di Pengadilan Negeri tingkat provinsi pada awalnya tidak disetujui oleh tim penasihat hukum universitas. Tim penasihat hukum universitas menyarankan untuk tidak mengajukan banding, dengan pertimbangan supaya pembangunan dapat segera dilanjutkan. Namun, Prof Benny mengatakan, proses hukum tetap harus dilanjutkan karena bila tidak banding, akan ada potensi merugikan keuangan negara mencapai milyaran rupiah yang sudah dianggarkan. Pada akhirnya, FT tetap mempercayakan masalah tersebut kepada tim hukum. “Dokumen yang kami lampirkan lengkap, sehingga putusan dalam banding tersebut, Undip menang. Lalu mereka (penyedia jasa) mengajukan kasasi. Kemudian dalam putusan kasasi, Undip menang lagi,” tambah Prof Benny. Difungsikan untuk Dekanat Penundaan proyek pembangunan GKU FT tersebut terjadi selama lima tahun. Menurut Prof Benny, waktu lima tahun dalam menuntaskan permasalahan ini termasuk cepat. Prof Benny mengaku terus melakukan pemantauan terhadap pengadilan.

“Begitu putusan dikeluarkan, langsung kami pantau, kami minta salinannya, sehingga tahun ini (2015) pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Putusan kasasi yang menyatakan Undip menang, sudah sejak awal tahun lalu. Namun, proses penganggaran kembali, termasuk pelelangan untuk mencari kontraktor baru membutuhkan waktu yang cukup lama,” jelas Prof Benny. Proyek yang memakan dana sekitar Rp 11 milyar tersebut kembali dilanjutkan terhitung sejak 3 Agustus 2015. Gedung tersebut nantinya akan difungsikan sebagai Dekanat FT, Gedung Kuliah Bersama, dan Ruang Seminar. Sementara itu, gedung Dekanat yang saat ini ditempati akan dialihfungsikan menjadi ruang kuliah. “Gedung ini (Dekanat) akan dijadikan ruang kuliah, namun untuk jurusan mana saja masih dalam pembahasan,” kata Rudi. Lebih lanjut Rudi menambahkan, dana pembangunan GKU FT tersebut murni dari fakultas. Sementara itu, pihak ketiga pemenang lelang yang melanjutkan pembangunan GKU FT adalah   PT. Prima Andalan Group. (Anissa,Putri)