Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Undip Rumuskan Tawaran Solusi

Mahasiswa Undip berdiskusi bersama dalam konsolidasi yang diadakan oleh BEM Undip di Student Centre, Rabu (24/2). (Ayu/Manunggal)

Mahasiswa Undip berdiskusi bersama dalam konsolidasi yang diadakan oleh BEM Undip di Student Centre, Rabu (24/2). (Ayu/Manunggal)

 

ManunggalCybernews—Mahasiswa Undip sepakat menuntut pemerintah untuk mencabut revisi UU KPK. Terkait tuntutan ini, mahasiswa Undip menawarkan empat solusi agar tidak ada upaya pelemahan KPK. Hal ini menjadi pokok bahasan diskusi dalam konsolidasi yang diadakan oleh BEM Undip, Rabu (24/2) di Student Centre, Undip Tembalang.

Solusi pertama yang disepakati mahasiswa adalah mengevaluasi prosedur KPK dalam penanganan tindak pidana, seperti prosedur penyadapan dan penyidikan agar KPK bisa bekerja maksimal. Kedua, DPR segera membahas dan mengesahkan UU yang memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, pendidikan antikorupsi sebagai tindakan preventif perlu ditingkatkan. Selain itu, mahasiswa Undip meminta adanya naskah akademik yang jelas ketika para birokrat berniat memperkuat KPK, sehingga masyarakat bisa mengetahui dasar-dasar akademiknya secara transparan.

Muhammad Rofiuddin, akademisi sekaligus wartawan yang turut hadir dalam konsolidasi ini memaparkan pendapatnya. “Jika revisi ini disetujui, tidak menutup kemungkinan KPK tidak akan bisa berbuat apa-apa.”

Lebih lanjut, Rofiuddin mempertanyakan tindakan penundaan revisi KPK. “Penundaan ini menimbulkan tanda tanya. Apakah tindakan ini berarti tidak akan dibahas lagi atau dalam 2-3 bulan akan dibahas? Yang sebenarnya kita inginkan bukan hanya revisi ini ditunda tetapi dicabut.”

Konsolidasi ini akan dilanjutkan dengan diskusi bersama  tokoh-tokoh masyarakat, LSM, BEM Unnes, BEM dan mahasiswa Undip, perwakilan organisasi ekstra kampus, akademisi, dan tokoh-tokoh lain. Diskusi lanjutan tersebut akan diadakan di lantai 4 Gedung DPRD Jateng pada Kamis, (25/2).

“Besok kita diskusi dulu. Seandainya dalam diskusi besok aspirasi kita tersampaikan, maka tidak perlu tweet bom maupun aksi. Jika terjadi sebaliknya dan pemerintah masih bergeming, kita akan melakukan kampanye kreatif dengan video-video atau menggalang massa dan melakukan aksi,” papar Firdaus Silabi Al-Attar, Ketua Bidang Sosial dan Politik BEM Undip. (Ayu/Manunggal)