Terlenakan Oleh Liberalisasi Ekonomi

Saat globalisasi ekonomi menjadi pilar dunia, kemajuan teknologi mulai dari komunikasi, jaringan pertemanan, hingga sosial budaya mengubah peta dunia menjadi seolah tanpa sekat dan batas, belakangan kita tak lagi heran dengan istilah perdangangan bebas atau free trade yang saat ini sudah berlangsung dengan berbagai macam bentuk kerjasama.

Pada tahun 1992 berdasarkan Deklarasi Singapura maka AFTA (Asean Free Trade Area ) digagas. Yang diharapkan nantinya akan menjadikan sistem perekonomian menjadi lebih efektif dan memicu pertumbuhan ekonomi. Bahkan kebijakan perdagangan bebas dipertegas kembali dengan Asean Community yang akan dimulai pada tahun 2015 mendatang.

Dalam perkembangan ekonomi yang demikian pesat, khususnya di Indonesia yang tiap tahunnya tumbuh 5-7 %, toh masalah yang paling mendasar tidak mampu terselesaikan, kemiskinan semakin kompleks dan terjadi dimana-mana. Untuk menunjang perekonomian yang mampu berkompetisi di Asean Community 2015, Indonesia mencanangkan ekonomi rakyat yang pada dasarnya merupakan kegiatan ekonomi dimana rakyat memiliki sumber daya baik untuk produksi maupun konsumsinya. Hal tersebut terlihat pada industri kecil-menengah atau UMKM. Namun sudahkah Indonesia berbasis ekonomi rakyat?.

Jika yang menjadi salah satu indikatornya adalah jumlah UMKM dan wirausaha di Indonesia, sangatlah jauh dibandingkan dengan negara maju. Sektor wirausaha Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,8 %, jauh dibanding Singapura yang berjumlah 9 %. Indonesia membutuhkan sekitar 20-30 juta pengusaha baru untuk minimal mencapai 2 % mengimbangi negara maju lainnya. masalah lain muncul, ketika pemerintah cenderung meliberalisasi ekonomi lewat pencabutan subsidi BBM. Padahal 80 % lebih bidang UMKM menggunakan BBM sebagai bahan utama penggerak industri dan pabrik rumah tangga. Pemerintah nampaknya menutup mata dan hanya menjaga kelangsungan pabrik dan industri besar yang sebenarnya dikuasai oleh konglomerat asing yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi. Korporasi besar ibarat gajah yang sulit digeser dan sangat menghegemoni, semuanya ditentukan oleh para pemegang modal yang dengan mudah bisa mengendalikan perekonomian negara.

Produk luar negeri mengalir dengan derasnya, seperti idola baru yang disembah melebihi produk dalam negeri,. Selain disatu sisi produk dalam negeri memang cenderung lebih mahal dibanding dengan produk asing, bukan tanpa sebab, ini merupakan implikasi dari pencabutan subisidi, mahalnya proses produksi, distribusi produk, hingga daya beli masyarakat yang menurun  karena tidak mencukupinya pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran. Ketika perdagangan bebas berlaku dan era globalisasi menyeruak, maka serbuan produkasing tidak terelakkan. Akibatnya, barang hasil produksi dalam negara kian ditinggalkan. Pada gilirannya nanti bukan tidak mungkin produk dalam negeri sama sekali tidak berproduksi karena tidak mendapatkan pasar.

Dalam jangka panjang hal ini akan menjadi sesuatu yang lumrah dimana generasi baru yang lahir nantinya, mereka masuk kedalam sistem dan budaya yang telah ada, senada dengan pernyataan dari Frederick Jameson dalam teori postmodernisme, akan datang masa dimana korporasi multinasional akan menguasai kehidupan manusia. Dimana masyarakat menjadi konsumtif, mengikuti tren, membeli produk luar negeri dan menjadi pekerja. Seterusnya dan seterusnya menjadi boneka yang dikendalikan oleh orang lain, para produsen dan pemilik modal.jika tidak ada upaya untuk mengubah persepsi dan cara pandang menjadi masyarakat yang lebih kritis, maka untuk seterusnya Indonesia akan menjadi negara terbelakang, mengekor dan dikendalikan dengan mudah oleh negara lain.

Wacana kewirausahaan lewat gerakan membangun UMKM merupakan solusi yang tepat untuk negara berkembang seperti Indonesia saat ini. Sebagaimana dilakukan oleh Tiongkok. Dominasi korporasi multinasional harus diimbangi dengan UMKM dan menciptakan kelompok masyarakat yang mandiri. Menjelang dimulainya Asean Community yang semakin dekat, menjadi momentum baik untuk melakukan perubahan diberbagai sektor utamanya ekonomi kerakyatan. Ketika sumber daya alam yang masih tersedia melimpah dan jumlah sumber daya manusia usia produktif yang banyak. Ini adalah momen yang diyakini banyak orang sebagai peluang jika setiap kelompok masyarakat kita menyadari semua potensi tersebut, merubah paradigma lama dan menggantinya dengan cara baru yang lebih menghasilkan dan produktif.


Oleh : M. Aulia Fachrudin

mahasiswa Ilmu Pemerintahan


Kanal Opini ini merupakan Media Mahasiswa. Setiap berita/opini di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis.