Tax Amnesty, Sebuah Dilema

Pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah salah satu peran negara bagi masyarakatnya. Agar dapat merealisasikan tujuan mulia tersebut, maka dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Anggaran ini sebagian besar diperoleh dari pajak yang dibayarkan rakyat kepada negara. Namun, rendahnya penerimaan pajak serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak seringkali membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Sehingga menyebabkan pembangunan berjalan lambat.

Rendahnya penerimaan pajak ini lah yang dijadikan pemerintah sebagai justifikasi untuk mengimplementasikan pengampunan pajak. Tax Ratio yang hanya berkisar 11%-13% setiap tahunnya dijadikan alasan untuk menjalankan pengampunan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Seperti diketahui amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

(dok. istimewa)

(dok. istimewa)

Jika ditelisik lebih jauh, kebijakan ini tentu kontra produktif terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat tentu saja beranggapan bahwa program ini akan menyuburkan praktek korupsi di negeri ini. Asal usul harta yang tidak ditelusuri perolehannya tentu akan menguntungkan koruptor yang menyimpan harta hasil korupsinya di luar negri. Dengan adanya pengampunan pajak, maka mereka akan dapat mengikuti program ini dan hartanya tidak akan diperiksa dari mana perolehannya. Selain itu, para pengemplang pajak juga akan “diputihkan” permasalahan perpajakannya ketika mengikuti program ini.

Di sini terlihat bahwa kebutuhan pemerintah akan dana membuat mereka seakan-akan lemah dan mengalah pada para “pengemplang” ini. Pretensi ini tentu akan menyakiti perasaan rakyat yang selama ini patuh dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak. Mereka akan bertanya-tanya, dimanakah letak keadilan yang seharusnya mereka peroleh sebagai warga negara? Tentu hal ini akan menjadi dilema bagi negara yang memiliki kewajiban untuk menjamin rasa keadilan bagi warga negaranya.

Pemerintah pernah menghapus subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat, namun saat ini mereka menjalankan program pengampunan pajak. Jika dilihat dari sisi etika, pemerintah seakan-akan menganggap bahwa subsidi bagi rakyat kecil adalah suatu “dosa” yang harus dihentikan, sementara mengampuni pengemplang pajak dan koruptor dalam rangka meningkatkan penerimaan merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan, sungguh sebuah ironi. Tapi entahlah, mungkin pemerintah sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya dengan segala pertimbangannya.

Immanuel Simbolon
Manajemen 2013

untitled