Sepakbola Indonesia “Dibunuh” Perlahan

Tok.!!! Tepat pada tanggal 30 Mei 2015 akhirnya Federation Internationale de Football Association (FIFA) memberikan sanksi kepada Sepakbola Indonesia. Sepakbola Indonesia (tim nasional dan klub) dilarang ikut serta dalam setiap kegiatan persepakbolaan internasional termasuk ikut dalam kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA dan Asian Football Confederation (AFC). Ini merupakan bagian sejarah paling kelam perseakbolaan Indonesia sejak bergabung dengan FIFA 1952.

Sanksi ini merupakan buntut dari kekisruhan yang terjadi antara pemerintah dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) didakwa telah mengintervensi PSSI. Hal yang diangap FIFA merupakan bentuk pelanggaran terhadap statuta FIFA pasal 13 dan 17.

Kisruh yang bermula ketika BOPI mengeluarkan rekomendasi yang melarang dua klub, Arema Cronous dan Persebaya untuk ikut terlibat dalam kompetisi Indonesia Super League (ISL) tahun 2015. BOPI menganggap dua klub tersebut tidak memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh BOPI. Namun pada dasarnya, kedua tim tersebut telah lolos veifikasi oleh PSSI melalui PT. Liga Indonesia selaku operator resmi kompetisi di bawah naungan PSSI. Sehingga PT. Liga tetap memasukkan Arema Cronous dan Persebaya dalam kompetisi ISL 2015 (QNB League) yang dimulai pada tanggal 4 April 2015.

Mengetahui hal itu, BOPI kemudian mengambil keputusan dengan melarang kompetisi ISL 2015 untuk dilanjutkan. BOPI mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar tidak memberikan rekomendasi setiap pertandingan ISL di seluruh Indonesia. Sehingga pada tanggal 12 April 2015 PSSI melalui Komite Eksekutif PSSI menunda kompetisi ISL. Penundaan ini akan berlangsung sampai setelah Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 17-19 April 2015. Kemudian PSSI pun melaksanakan KLB  di Surabaya untuk menentukan kepengurusan PSSI tahun 2015-2019. Dalam KLB tersebut akhirnya terpilih La Nyala Mataliti sebagai ketua umum.

Tepat saat terpilihya La Nyala sebagai ketua umum (pada tanggal 19 April 2015), Imam Nachrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengeluarkan keputusan kontroversial. Berdasarkan SK Kemenpora No: 01307 tahun 2015, Menpora memberikan sanksi adminisratif dengan membekukan PSSI dan menganggap segala kegiatan PSSI tidak diakui termasuk hasil KLB PSSI 2015 di Surabaya. PSSI dianggap telah melanggar peraturan pemerintah dengan tidak mengindahkan rekomendasi BOPI tentang keikutsertaan Arema Cronous dan Persebaya. Alasan lain Menpora membekukan PSSI ialah untuk memberantas mafia sepakbola yang telah ada sejak lama di Indonesia.

Setelah membekukan PSSI, Menpora kemudian membentuk tim transisi. Tim bentukan Menpora ini bertugas mengambil alih kewenangan PSSI dan kemudian membentuk kepengurusan PSSI yang baru. Tim transisi ini beranggotakan tokoh-tokoh nasional, antara lain mantan ketua KPK, Walikota Solo, Walikota Bandung dan beberapa tokoh lain. Namun pada akhirnya beberapa tokoh mengundurkan diri termasuk Walikota bandung, Ridwan Kamil.

Mendapat perlakuan sepeti itu, PSSI dengan ketua La Nyala Mataliti akhirnya melapor kepada FIFA tentang keadaan yang dialami PSSI. Atas laporan itu, FIFA memberi tenggat waktu sampai 29 Mei 2015 kepada Indonesia agar segera menyelesaikan kisruh ini (antara PSSI dan Kemenpora). Kemenpora diminta mengembalikan kewenangan PSSI untuk mengelola persepakbolaan Indonesia. Ancaman sanksi dari FIFA  ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku dan pencinta sepokbola Indonesia. Bagaimana masa depan sepakbola Indonesia jika mendapat sanksi dari FIFA? Bagaimana masa depan para pemain yang menggantungkan hidup mereka pada sepakbola?

Namun, adanya ancaman sanksi dari FIFA tidak membuat Menpora berfikir jernih. Menpora tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK tentang pembekuan PSSI. Masukan dari beberapa tokoh seperti Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dan Agum Gumelar selaku Dewan Kehormatan PSSI seperti tidak dihiraukan. Menpora tetap pada pendapatnya untuk tetap membekukan PSSI dan tidak takut dengan ancaman FIFA. Hingga akhirya tibalah waktunya FIFA menjatuhkan sanksi bagi persepakbolaan Indonesia, sanksi bagi seluruh pelaku dan pencinta sepakbola, juga sanksi untuk seluruh rakyat Indonesia.

Walapun tujuan Menpora baik yaitu untuk membenahi persepakbolaan Indonesia. Namun cara yang ditempuh sangatlah tidak tepat. Seperti kata Ir. Soekarno, “Untuk membasmi tikus dalam rumah, apakah harus dengan membakar seluruh isi rumah?”. Pembentukan Tim Transisi untuk menggantikan kewenangan PSSI juga salah. Menurut Agum Gumelar pembentukan tim tranisi merupakan suatu kudeta kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah).


Oleh :

Fikri Maulana
Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika (FSM)
Universitas Diponegoro

Fikri Maulana Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika (FSM)  Universitas Diponegoro

 

 

 

 

 


Kanal Citizen Jorunalism ini merupakan Media Mahasiswa. Setiap berita/opini di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis.