Sandang Status PTN-BH, Undip Miliki Otonomi Kelola Dana

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. M. Nasir (kanan) berfoto bersama Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama (kiri) dan Ketua BEM Undip, Risky Haerul Imam (tengah) usai acara Menelisik Undip sebagai PTN-BH, Kamis (28/5) di Gedung Soedarto. (Klaudia/Manunggal)

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. M. Nasir (kanan) berfoto bersama Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama (kiri) dan Ketua BEM Undip, Risky Haerul Imam (tengah) usai acara Menelisik Undip sebagai PTN-BH, Kamis (28/5) di Gedung Soedarto. (Klaudia/Manunggal)

ManunggalCybernews-BEM Undip menggelar acara bertajuk Menelisik Undip sebagai PTN-BH pada Kamis (28/5) di Gedung Soedarto.  Acara ini diselenggarakan dengan tujuan memberi pemahaman kepada sivitas akademika Undip mengenai status PTN-BH dan beberapa perubahan yang akan terjadi saat Undip resmi menyandang status PTN-BH. Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir dan Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama.

Dalam pemaparannya, Prof. Nasir menegaskan bahwa tujuan utama status PTN-BH adalah peningkatan kualitas akademik perguruan tingggi terlebih dalam menghadapi persaingan global

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 62, disebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri Dharma. Hal itulah yang kemudian akan diterapkan Undip sebagai PTN-BH. Selain itu, Undip juga memiliki wewenang, di antaranya untuk mengambil keputusan secara mandiri, mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel, mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen serta tenaga kependidikan, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, serta wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.

Mengenai pengelolaan dana dalam hal Uang Kuliah Tunggal (UKT), Prof. Nasir juga mengatakan bahwa 20% mahasiswa miskin akan dibebaskan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), sementara 80% lainnya ditetapkan berdasar kebijakan rektor dengan pembagian golongan rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini, kata Prof. Nasir mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 49 Tahun 2014. (Klaudia/Manunggal)