Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Oleh : Mochammad Iqbal Tawakal*

25 April lalu diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Otonomi Daerah di Indonesia yang telah berjalan lebih dari 39 tahun sejak keluarnya UU No. 5 Tahun 1974 ini berlandaskan dua nilai utama dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahannya di Indonesia, yakni Nilai Unitaris, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan rakyat dan Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi jiwa pasal 18 UUD 1945. Namun, apa yang terjadi setelah refleksi keberlangsungan otonomi daerah ini ternyata masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat.

Otonomi Daerah yang pada hakekatnya harus diselenggarakan dengan optimal dan teliti oleh pemerintah daerah ini masih menyisakan banyak celah yang tidak terlihat. Pada dasarnya, otonomi daerah diadakan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam segi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, potensi lokal, pendidikan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan karena hal tersebut memang tidak serta-merta tercapai tanpa partisipasi dari kedua subjek di daerah tersebut, yakni pemerintah dan masyarakat.

Kedua subjek pelaksana otonomi daerah memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Bila ditinjau dari peran fungsional masing-masing subjek, setelah refleksi keberlangsungan otonomi daerah di Indonesia, masih terdapat ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam operasional fungsi masing-masing subjek. Pemerintah dan masyarakat sendiri masih bingung dan tidak punya tujuan yang jelas dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Permasalahan pokok yang sering menjadi wacana diskusi publik adalah mengenai ketidakjelasan identitas daerah tersebut dalam mengusung otonomi daerah. Maka dari itu, fungsi manajerial pemerintahan terhadap daerah harus disentuh dan diperbaiki. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kekuasaan dan kewajiban dalam memastikan keberlangsungan otonomi daerah.

Sebagai contoh, beberapa kota di Indonesia sudah memiliki slogan-slogan yang dijadikan tagline baku selama bertahun-tahun, seperti Bogor: Tegar Beriman, Medan: Bekerja Bersama dan Sama-sama Bekerja, Cianjur: Gerbang Marhamah, Pontianak: Pontianak Kota Bersinar, Palembang: BARI (Bersih, Aman, Rapi dan Indah). Di samping itu, ada pula beberapa kota yang berubah-ubah slogannya tiap pergantian walikota.

Hal ini perlu dihindari mengingat slogan kota menjadi sangat penting karena slogan ini merupakan sebuah identitas. Identitas inilah yang nantinya akan dimaknai oleh setiap elemen masyarakat untuk menyongsong kondisi kota sesuai slogan tersebut.

Ketika slogan tidak diperhatikan dan tidak dibakukan, maka masyarakat sendiri yang akan kebingungan. Mau di bawa ke mana kota ini? Tidak masalah jika walikota terpilih memiliki target dalam masa jabatannya dan memiliki slogannya sendiri. Namun, langkah tersebut tidak boleh mencederai payung slogan utama yang telah menjadi identitas kota. Maka, lebih baik dibuat sub-sub slogan yang berubah-ubah sesuai kondisi kekinian masyarakat kota tersebut.

Sekelumit persoalan dari refleksi pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berhenti pada soal identitas daerah yang menjadi pedoman subjek penyelenggara. Persoalan teknis di lapanganpun tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ditambah lagi beberapa persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, seperti problematika angkutan umum, ketertiban lahan parkir dan PKL, ketertiban lalu lintas, lapangan pekerjaan, optimalisasi potensi lokal, tata kota, serta pengelolaan limbah buangan, baik rumah tangga maupun industri.

Persoalan teknis seperti ini tentu tidak bisa sepenuhnya masyarakat tuduhkan pada kinerja pemerintah. Seperti yang menjadi esensi dari pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral dalam membangun daerahnya. Ketika berbicara soal pengelolaan sampah kota misalnya, berapa banyak masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya? Padahal, banyak jargon dan slogan yang mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan.

Persoalan membuang sampah di sembarang tempat merupakan penyakit moral yang nampaknya sangat sulit untuk disembuhkan. Bukan karena khilaf atau lupa, tetapi hal itu memang disengaja. Inilah yang menjadikan hal tersebut begitu sulit dicabut dari akarnya.

Contoh persoalan lainnya adalah pengangguran. Banyak yang mengeluhkan peningkatan pengangguran terjadi karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja di kota-kota besar. Namun, apakah betul demikian? Hasil perbincangan penulis bersama salah satu pengusaha mapan pada satu kesempatan sungguh membuka mata penulis. Apa yang terjadi sebetulnya mungkin tidak kasat mata. Dia beranggapan, para pengusaha zaman sekarang sebetulnya kesulitan mencari pekerja.

Lapangan pekerjaan sebetulnya banyak sekali. Namun, nyatanya pengusaha sulit untuk mencari pekerja karena sulitnya mencari sumber daya manusia yang sesuai, baik, dan profesional di bidangnya. Jelas, hal ini merupakan dampak dari perubahan pola perilaku masyarakat modern sekarang yang ingin serba instan dan enak, khususnya bagi calon pelamar pekerjaan.

Problematika daerah dinilai terlalu banyak dan terlalu pelik ketika tidak ada sinergi dan komunikasi dari seluruh elemen dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah dengan kekuasaannya perlu melakukan revitalisasi kebijakan agar sesuai dengan kondisi kekinian masyarakat. Pemerintah tentu bisa bertindak tegas dalam penertiban masyarakat yang berulah jika memang ada landasan hukum yang kuat. Tangan besi pun diperlukan untuk kebaikan yang lebih luas.

Masyarakat, dalam hal ini yang memiliki kedaulatan di daerah, pun perlu berpartisipasi aktif. Budaya yang diperlihatkan harus mendukung dan bercirikan identitas kota tersebut karena masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang tidak antipati akan partisipasi. Di samping itu, pemerintah tentu dapat bersinergi dengan pihak swasta dalam manajerial permasalahan teknis di kota sehingga seluruh pihak merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Dengan begitu, pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan dengan optimal dan efektivitasnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

*Reporter Joglo Pos LPM Manunggal