PTN BH, Kampus Berhak Naikkan UKT

Salah satu peserta diskusi “MASSA” (Mahasiswa Bersuara) bertanya pada Andi Okta Riansyah, Kabid Harkam BEM Undip 2015, terkait kebijakan Undip setelah ditetapkan menjadi PTN-BH di Gedung E FKM Undip, Kamis (03/03) (Fachri/Manunggal)

Salah satu peserta diskusi “MASSA” (Mahasiswa Bersuara) bertanya pada Andi Okta Riansyah, Kabid Harkam BEM Undip 2015, terkait kebijakan Undip setelah ditetapkan menjadi PTN-BH di Gedung E FKM Undip, Kamis (03/03) (Fachri/Manunggal)

 

ManunggalCybernews— Undip resmi menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2015. Namun menjadi PTN BH bukanlah tanpa resiko, mengingat dengan menjadi PTN BH Undip harus mampu mengelola dana secara otonom.

Hal tersebut menjadikan sumbangan dana dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dialokasikan untuk Biaya Operasional, Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Investasi dan Pengembangan. Sementara untuk memenuhi keperluan pembangunan sarana dan prasarana, diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya Uang Kuliah Tunggal (UKT)

“PTN berhak melakukan penghimpunan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana dengan jalan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan penarikan Sumbangan Pembangunan Infrastruktur (SPI) pada jalur penerimaan Ujian Mandiri,” ungkap Andi Okta Riansyah, Kepala Bidang Harmonisasi Kampus BEM Undip 2015, dalam diskusi bertajuk “MASSA” (Mahasiswa Bersuara) yang bertempat di Gedung E FKM (03/03).

Selain wacana kenaikan UKT untuk mahasiswa baru 2016, kebutuhan transparasi UKT kembali menguat di kalangan mahasiswa. Andi menjelaskan bahwa mahasiswa berhak menuntut transparansi UKT, dikarenakan struktur PTN BH yang menyerupai perusahaan, sehingga wajib melakukan akuntabilitas pelaporan.

“Jika terdapat ketidakjelasan transparansi UKT, mahasiswa berhak melakukan klarifikasi pada MWA, mengingat MWA fokus pada non akademis terkait kemahasiswaan, keuangan, dan sarana prasarana. Sudah sepatutnya sebagai mahasiswa turut mengkawal PTN-BH, supaya UKT  berbanding lurus dengan kualitas lulusan dari sebuah PTN-BH,” jelas Andi lebih lanjut. (Fachri/Manunggal)