Problematika Cantrang Terus Berlanjut, Uji Petik Dijadikan Jalan Keluar

Sesi tanya jawab pada Talkshow “Problematika Cantrang dan Impor Garam di Negara Maritim” yang diselenggarakan di Auditorium FPIK Undip, Sabtu, (3/3).
(Sinta/Manunggal)

ManunggalCybernews—Problematika cantrang sebagai alat tangkap yang dilarang, masih menimbulkan perdebatan. Atas dasar hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (BEM FPIK) Undip menggelar Talkshow “Problematika Cantrang dan Impor Garam di Negara Maritim” yang diselenggarakan di Auditorium FPIK pada Sabtu, (3/3) dengan menghadirkan akademisi dari FPIK, tokoh masyarakat dan perwakilan aliansi nelayan Indonsia sebagai pembicara. Talkshow ini membahas mengenai masalah alat tangkap cantrang yang dinilai telah merusak lingkungan perairan tapi tetap digunakan oleh para nelayan.

Riyono, selaku perwakilan aliansi nelayan Indonesia, menilai bahwa cantrang merupakan salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan dan ia mengusulkan untuk diadakannya uji petik. Uji petik ini sendiri digunakan untuk membuktikan apakah alat tangkap yang dilarang itu merusak lingkungan atau tidak. Menurut Riyono total kerugian yang ditanggung para nelayan kurang lebih Rp1,4 triliun akibat pelarangan cantrang sebagai alat tangkap nelayan. “Melarang alat tangkap cantrang sama saja dengan menambah orang miskin di Jawa Tengah dengan jumlah setengah juta orang,” ungkap Riyono.

Salah satu akademisi FPIK yang hadir dalam Talkshow ini, Herry Boesono, menyetujui diadakannya uji petik terhadap alat tangkap cantrang. Menurut Herry, uji petik memang harus dilakukan secara resmi dengan berbagai persyaratan, salah satunya adalah tidak merusak lingkungan perairan. “Cantrang yang belum memenuhi (red-persyaratan) kita perbaiki dengan uji petik,” tutur Herry. (Sarrah/Manunggal)