Peserta Pemira Wajib Laporkan Alokasi Dana Kampanye

Salah satu peserta bertanya dalam sesi tanya jawab sosialisasi Pemira 2016 yang diadakan di Unit Career Center (UCC) pada Rabu (5/10). (Dinda)

Salah satu peserta bertanya dalam sesi tanya jawab sosialisasi Pemira 2016 yang diadakan di Unit Career Center (UCC) pada Rabu (5/10). (Dinda)

Sosialisasi Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (panlih) pada Rabu (5/10) lalu mengumumkan petunjuk teknis (juknis) pendaftaran calon senator, calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta calon Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA UM) Undip 2017.

Berdasarkan hasil musyawarah panlih, terdapat beberapa hal yang berubah dari juknis tahun lalu. Adapun juknis kampanye Pemira calon Ketua dan Wakil Ketua BEM nomor 7  berbunyi “Peserta pemira wajib melaporkan sumber dan alokasi penggunaan dana kampanye dengan format yang telah ditentukan kepada panlih pemira maksimal pada tanggal 7 November 2016 pukul 21.00 di sekretariat panlih pemira Undip 2016,”

“Ini adalah suatu hal yang baru, karena di tahun sebelumnya itu tidak ada peraturan mengenai sumber dana kampanye tapi tahun ini sudah diatur oleh Perma (peraturan mahasiawa)  mana yang boleh dan tidak boleh,” jelas sekretaris panlih Zahra Qurrota A’yun saat sosialisasi berlangsung.

Para calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, kata Zahra, tidak diperbolehkan mendapatkan dana dari minuman keras dan partai politik. “Kalau sumber anggaran dana itu sendiri dan itu dari siapa harus dicantumkan juga, tapi yang tidak boleh kalau dari Perma itu yang tidak dibolehkan itu dua yaitu dari partai politik dan dari minuman keras. Jadi selain dari itu maka dianggap boleh,” jawab Zahra saat ditanya seorang audience terkait jenis dana yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Namun, salah satu audience dari Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) mengatakan bahwa di dalam juknis belum dicantumkan sanksi apabila terjadi perbedaan alokasi dana yang didapat dengan yang dilaporkan.

“Dari hasil laporan dana itu akan ada verifikasi dari panlih, apabila ada perbedaan maka panlih berhak menindaklanjuti. Sanksinya belum ada, jadi sanksinya itu hanya apabila tidak menyertai saja. Kalau misalnya ada perbedaan maka nanti akan dibahas oleh panlih lebih lanjut,” ungkap Zahra. (Putri)