Peraturan Akademik Baru Mulai Disosialisasikan, Wadek Psikologi: Lomba Bisa Sebagai Pengganti Skripsi

Perkuliahan di tengah pandemi Covid-19. (Foto : LPM Manunggal)

Warta Utama— Fakultas Psikologi Undip adakan sosialisasi online yang membahas Peraturan Akademik Sarjana berdasarkan Peraturan Rektor No 4 Tahun tahun 2020, Jum’at (5/6).  Sosialisasi terbuka yang dilakukan via microsoft teams tersebut, diisi oleh Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Psikologi, Dr.phil. Dian Veronika Sakti Kaloeti S.Psi., M.Psi. dan Ketua Program Studi Fakultas Psikologi, Dra. Endah Kumala Dewi, M.Kes.

Tujuan sosialisasi ini sendiri adalah menjawab kabar burung yang beredar di tengah kebingungan mahasiswa. Total terdapat sebanyak 51 pasal yang terkandung dalam Peraturan Akademik (Perak) tersebut. Namun, ada beberapa poin yang menjadi perhatian khusus dan menjadi bahan diskusi bersama.

Nasib perkuliahan semester depan

Pada Perak Bab XI pasal 30 dijelaskan bahwa perkuliahan akan diselenggarakan melalui dua metode, yaitu tatap muka dan daring dengan pembagian masing-masing sebanyak 50%. Namun, dijelaskan oleh Wakil Dekan Psikologi yang akrab disapa Vio, bahwa sistem pembagian tersebut tergantung pada apa yang tertuang di Rencana Program Studi (RPS) mata kuliah terkait.

Adanya kebijakan tersebut membuat mahasiswa resah. Seperti yang dialami Meisy, salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi. Ia khawatir akan kualitas dirinya mengenai pengetahuan yang sedang didalaminya tersebut.

“Sebenarnya ada ketakutan pribadi sih, yang mengarah pada kualitas diri terkait pengetahuan di bidang psikologi nantinya yang pastinya akan berdampak pada perencanaan karier dan akademik kedepannya. Hal ini dikarenakan, otomatis ada sedikit keresahan terkait beberapa mata kuliah yang tidak cukup hanya penjelasan aja, tetapi butuh praktik dan penjelasan secara langsung,” ujar Meisy.

Wacana kampus merdeka

Kampus merdeka adalah konsep kurikulum baru dalam belajar yang salah satu kebijakannya memberikan hak belajar tiga semester di luar prodi. Program ini menjadi salah satu yang digaung-gaungkan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudaayan (Mendikbud).

Berdasarkan Perak, kampus merdeka akan mulai diberlakukan untuk mahasiswa baru tahun 2020. Diperuntukkan untuk angkatan 2020 ke atas, yang berarti mahasiswa lama tidak terkena efek dari kebijakan tersebut.

Adanya kurikulum baru ini membuat sistem juga ikut diperbarui. Pada pelaksanaannya nanti, kampus merdeka yang diterapkan di Undip akan mengacu pada Perak Bab V Pasal 19 yang membahas tentang kurikulum terkait.

Solusi bagi pejuang skripsi

Adanya kebijakan yang tertera pada pasal 37 ayat 5 pada Perak ini diharapkan mampu membantu mahasiswa menjalankan tugas akhir atau skripsinya. Yang mana di dalamnya dikatakan:

“Rektor dapat menetapkan lomba kejuaraan penulisan karya ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional sebagai pengganti tugas akhir/skripsi, yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.”

Menilik ekuivalen skripsi yang bobotnya adalah enam SKS, Vio memberi penjelasan bahwa pengganti skripsi ini juga harus memenuhi persyaratan yang terverifikasi sebagai pengganti.

“Yang pasti ini ada prasyarat-prasyaratnya atau indikator-indikator yang harus terpenuhi sampe sejauh mana lomba tersebut memenuhi persyaratan sebagai penggati tugas akhir atau skripsi,” ujar Vio.

Lebih lanjut lagi Endah menjelaskan bahwa pengganti tugas akhir/skripsi yang dimaksud haruslah merupakan hasil riset. “Bobot meliputi proses apa yg berlangsung mulai dari awal sampai akhir itu intinya adalah riset, kalau tidak riset kami tidak bisa terima,” jelas Endah.

Pembebasan UKT mahasiswa akhir

Tidak lama ini telah terbit Surat Edaran Rektor Nomor 35/UN7.P/SE/2020 tentang pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa tingkat akhir.

“Dosen wali diharapkan bersama dengan mahasiswanya bisa melakukan berbagai upaya diskusi dan verifikasi bahwa mahasiswa tersebut memang layak mendapatkan pembebasan UKT,” jelas Endah kembali.

Pengajuan permohonan ini menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJTM) yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dan kaprodi terkait. Jika pemohon tidak bisa lulus sebelum bulan Desember 2020, maka hal-hal yang berkaitan dengan keuangan akan dibebankan pada dosen pembimbing dan kaprodi.

“SPJTM artinya yang bersangkutan bersedia bertanggung jawab untuk segala pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan dan itu sampai ke BPK. Karena ketika dibebaskan atau dikurangi maka dampaknya adalah kepada keuangan negara,” terang Vio.

Walau sudah disosialisasikan, pemberlakuan Perak ini masih belum jelas peruntukannya, apakah akan diberlakukan untuk semua angkatan atau tidak. Seperti yang diungkapkan Meisy, kita harus bersiap dengan perubahan-perubahan lain yang akan datang.

“Sebenarnya perubahan akan sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa baru 2020 nanti, tapi ada hal juga yang berubah untuk mahasiswa lama seperti halnya persiapan skor TOEFL kalau tidak salah harus mencapai minimal 400 dan hanya ada lembaga tertentu yang diakui kredibilitas dan keakuratannya, jadi kita harus mulai persiapkan diri untuk kedepannya,” kata Meisy.

Reporter: Dyah Satiti

Penulis: Dyah Satiti

Editor: Winda N, Alfiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *