Peran Media dalam Advokasi HAM

Sumber Ilustrasi: legaleraindonesia.com

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi topik yang selalu hangat dan tidak pernah usang untuk dibicarakan, khususnya di negeri ini. Meskipun jika kita membicarakannya lebih dalam, negeri ini lebih banyak menorehkan catatan pelanggaran ketimbang prestasi. Tidak perlu melihat kasus 50 tahun yang lalu tentang pembantaian PKI dan semua elemen yang masih berstatus terduga terlibat dalam kudeta itu. Tidak perlu melihat kasus 20 tahun yang lalu ketika tiga orang mahasiswa, pejuang demokrasi, dibantai dengan peluru tajam aparatur negara. Tidak perlu pula melihat kasus 14 tahun yang lalu ketika seorang pria kelahiran Malang terbunuh di udara oleh senyawa arsenik. Mereka hanya segelintir kasus yang sampai sekarang penyelesaiannya masih nol besar. Dan jika menilik kasus yang baru-baru ini terjadi, seperti kasus PT. RUM, Kendeng, Tambakrejo, NYIA, dan masih banyak lagi, justru semakin menambah catatan kelam tersebut serta membuat kita bertanya-tanya, apa yang salah dalam penerapan HAM di negeri ini? Tentu menyedihkan melihat kemanusiaan dilanggar di negeri yang mengaku berkemanuasian, berkeadilan, dan beradab.

Sebenarnya wacana tentang penerapan HAM di Indonesia bukanlah hal baru. Rumusannya pun sudah dibicarakan dalam sidang BPUPKI terkait pembentukan UUD 1945, beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Pada mulanya wacana pemberian hak sipil atau hak warga negara ke dalam hukum positif di Indonesia sangat sulit dilakukan. Pada saat itu kubu Yamin dan Hatta bersilang pendapat dengan Soekarno dan Soepomo tentang pemberian hak perorangan ini. Kubu Yamin-Hatta berpendapat tujuan mereka adalah untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak rakyat oleh penyelenggara negara. Kubu Soekarno-Soepomo dengan tegas menolak dengan alasan bahwa usulan itu terkesan berlebihan dan dapat berdampak negatif dengan munculnya benih-benih individualisme. Perdebatan sengit itu pada akhirnya menemui titik tengah dengan dirumuskannya hak-hak warga negara dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 27, 28, 29, 31 dan 34. Meskipun pada mulanya rumusan pun ini tidak secara gamblang menyebutkan tentang HAM (Priyanto, 2017).

Berkaca dari pemikiran Soekarno dan Soepomo mengesankan bahwa sejak awal pembentukan NKRI, tidak ada komitmen negara untuk melindungi atau menjamin hak-hak warga negara di dalam sistem hukum kita. Kesan kekuasaan yang bersifat patrimorial tercermin pada diri mereka berdua yang berbasis kultural Jawa. Sikap seperti ini agaknya juga ditemukan pada diri Soeharto yang juga berasal dari daerah yang sama. Padahal sebuah pelanggaran HAM akan terjadi ketika negara, yang seharusnya sebagai pelayan rakyatnya, lalai dalam memberikan hak-hak warga negara. Meskipun pada kasus lain pun terdapat penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dikemukakan Yamin dan Hatta. Terbukti pada masa kepemimpinan Soekarno ditemukan banyak pelanggaran HAM yang sangat signifikan. Hal itu dikarenakan disahkannya Penpres No. 11/1963 tentang subversi. Sekalipun bertujuan untuk tindakan preventif, keberadaannya dirasa sangat membatasi gerak-gerik masyarakat dalam beraktivitas. Ketika Soeharto naik dan berkuasa, muncul harapan terhadap penegakan HAM di Indonesia.

Secercah harapan muncul ketika tahun 1993 terbentuk KOMNAS HAM berdasarkan Keppres. No. 50/1993. Namun, rezim militer tersebut cenderung mengabaikannya. Pada masa ini justru terlahir berbagai kasus pelanggaran HAM berat seperti penanganan Gestapu, kasus Tanjung Priok, kasus Semanggi, kasus Trisakti, dan penculikan berbagai aktivis. Dan pelanggaran itu pun sampai sekarang masih berlajut.

Siapa yang tidak kenal Marsinah, Widji, Munir, dan Salim Kancil? Mereka hanyalah segelintir pejuang HAM dan hak-hak sipil yang dilenyapkan oleh pihak yang merasa terganggu oleh keberadaannya. Siapakah mereka itu? Entahlah. Praktik pembungkaman dan penculikan orang seperti ini marak dijumpai pada saat pemerintahan Orde Baru, sayangnya baru mulai terungkap ketika rezim tersebut mulai berada di akhir tahtanya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menjadi lembaga swadaya yang berjasa memelopori pengungkapan penculikan dan pembungkaman sejumlah aktivis tersebut. Lembaga tesebut didirikan oleh Munir Said Thalib, yang pada akhirnya pun manjadi korban pembungkaman, dan beberapa jurnalis. Satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam proses tersebut, yaitu peran jurnalis dan medianya. Lewat pemberitaan yang cukup intens dan manajemen informasi yang cukup bagus dari tim KontraS, tidak banyak pilihan lain bagi tentara yang melakukan praktik penculikan, kecuali mengakui penculikan itu. Hal tersebut barangkali menjadi salah satu contoh mengenai keberhasilan media dalam melakukan advokasi kasus HAM lewat pemberitaannya.

Sedikitnya ada dua peran yang dapat dimainkan oleh media dalam mengawal proses advokasi kasus HAM. Pertama, yaitu pendidikan. Tugas media di sini, yaitu melakukan pencerdasan dengan memberikan informasi guna meningkatkan pemahaman warga negara akan hak asasinya. Media pun dapan mengkampanyekan isu HAM ini sehingga mendorong masyarakat untuk peduli tentang isu HAM serta turut aktif mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, yaitu pengawasan, media beperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Terutama jika terdapat pelanggaran HAM, media diharapkan dapat langsung terjun mengawal isu tersebut hingga mencapai titik terang. Dua peran tersebut menjadikan posisi jurnalis sama pentingnya dengan pengacara dalam mengawal isu HAM ini sebagai human right defender (Sunarto, 2003).

Namun, sayangnya saat ini sulit menemukan media yang mau berkomitmen dalam mengawal isu HAM itu sendiri. Selain karena adanya ilusi objektivitas dan netralitas jurnalisme yang membuat anggapan jurnalis tidak boleh memihak (sekalipun dalam kasus pelanggaran HAM), beberapa media mainstream itu sendiri banyak dikuasai oleh kalangan militer dan kaum elit. Hal itu membuat peran kedua tadi memudar dan objektivitas media pun dipertanyakan. Contoh keberhasilan KontraS dalam mengungkap fakta pembungkaman dan penculikan beberapa aktivis karena mereka dapat bekerja independen mengungkapkan fakta tanpa ada intervensi dari pemilik perusahaan media seperti sekarang ini. Berbeda dengan saat ini, jika menilik kasus pembungkaman Munir 14 tahun silam, media terkesan hanya menunggu hasil penyelidikan dari aparatur negara saja tanpa adanya investigasi lebih lanjut. Perilaku seperti ini seakan menegaskan bahwa pengaruh pemilik modal pada perusahaan media itu benar adanya. Meskipun di lain sisi diperlukan teknik jurnalisme investigasi yang andal dalam menangani kasus seperti ini.

Lantas, apa yang mesti dilakukan untuk merebut kembali atensi akan kilas balik HAM di Indonesia? Dialah jurnalisme, wadah penampung aspirasi rakyat yang menegakkan kebenaran dan keadilan adalah mobilisasi yang bisa digunakan untuk menumbuhkan kembali atensi kemanusiaan terhadap kasus ini. Peran jurnalis terlibat langsung dalam mengawal proses advokasi kasus HAM, seperti halnya yang dilakukan KontraS 20 tahun silam. Dengan begitu harapannya kita dapat memberikan mereka yang dibungkam hak terakhirnya, yaitu memperoleh keadilan. Selain itu perlu hadir pula sebuah media alternatif yang bebas dari intervensi politik sehingga dapat objektif menyajikan pemberitaan, terutama dalam proses edukasi dan pengawalan HAM.

Alfiansyah

Sastra Indonesia

Bahan Bacaan:

Priyanto, Supriyo. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan: Materi Pokok Perkuliahan MKK di Perguruan Tinggi. Semarang: Fasindo.

Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tentang hak asasi manusia, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Suranto, Hanif. 2013. Civil Rights dan Demokratisasi: Pengalaman Indonesia II. Disampaikan pada Forum Diskusi Interseksi pada 27-29 Januari 2003 di Kuningan, Jawa Barat.