Pentingnya Penguatan Kelembagaan dalam Pertanian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 sedang mengalami perlambatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,79 persen padahal target dari APBNP 2015 adalah sebesar 5,7 persen. Hal ini cukup mengecewakan karena realisasi pertumbuhan ekonomi  kurangannya mencapai  1 digit dari target yang diharapkan.

Perlambatan laju pertumbuhan juga dialami oleh sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar PDB Indonesia. Pertumbuhan sektor pertanian hanya mampu mencapai 4,02 persen, menurun jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2014 yang mencapai 4,24 persen.

Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2015 tersebut berdampak pada tingkat kesejahterahan petani di awal tahun 2016. Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator mengukur kesejahterahan petani mengalami penurunan secara beruntut dari  102,55 pada Januari, 102,23 pada Februari, 101,32 pada Maret, dan terakhir 101,22 pada April 2016. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jalas bahwa belum adanya sebuah perubahan yang signifikan pada sektor pertanian di Indonesia hingga saat ini.

Mengenai masalah pada sektor pertanian ini, Prof Nancy Peluso (1994) dari Universitas California pernah menulis sebuah buku yang berjudul Rich Forests, Poor People. Buku ini menceritakan ekonomi pertanian Indonesia, khususnya Jawa, di mana manfaat ekonomi dan ekologi yang  besar dari hutan telah mampu mengangkat harkat kehidupan kaum elit politik dan elit ekonomi, tetapi sama sekali tidak dinikmati oleh lapisan masyarakat yang berada di sekitar hutan.  Analogi dari Peluso (1994) ini nyatanya sama dengan di sektor pertanian lainnya hingga kini, di mana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tetapi petaninya masih jauh dari kata sejahtera.

Pelantikan Jokowi-JK pada 2014 lalu mendatangkan optimisme bagi rakyat Indonesia. Optimisme  ini tak lain tercipta melalui gagasan visioner yang mereka ajukan yakni Trisakti dan Nawacita. Terkhusus sektor ekonomi. Salah satu dari bagian Trisakti yang merupakan gagasan visioner tersebut adalah berdikari dalam bidang ekonomi dan pada bagian Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Jelaslah disini bahwa pemerintahan Jokowi-JK berniat untuk memajukan ekonomi Indonesia, terkhusus sektor pertanian yang menjadi sektor strategis bagi Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan sektor pertanian, penguatan pada kelembagaan pedesaan sering diabaikan padahal ini merupakan bagian penting dalam memperbaiki sektor pertanian di Indonesia.

Bustanul Arifin (2015) nyatakan bahwa setidaknya ada lima poin penting untuk memperkuat kelembagaan desa untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia yakni pertama, peningkatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan pedesaan. Sumber daya manusia pada birokrasi pemerintahan desa dan elemen good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas, perlu ditingkatkan agar biaya transaksi pada sektor pertanian dapat ditekan; kedua, pemberdayaan masyarakat desa dalam penyusunan RPJMDes.

Masyarakat pedesaan dan pemerintah desa perlu melakukan inovasi pada pembangunan desa secara bersama-sama sehingga terhindar dari kebijakan yang hanya top-down yang selama ini banyak merugikan sektor pertanian.

Ketiga, pendampingan penyusunan rencana anggaran desa secara berkelanjutan. Pendampingan ini diperlukan setidaknya untuk membantu desa dalam menangkap potensi penerimaan dari desa dan juga untuk mengatur pengeluaran belanja dari desa yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk pembangunan desa. Keempat, penyusunan panduan untuk meningkatkan efesiensi kelembagaan desa. Efisiensi dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah musyawarah desa yang berkali-kali dengan cara memperkuat landasan demokrasi desa. Kelima, pengembangan kelembagaan pasar desa yang sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Solusi ini tidak hanya akan menjadi sumber penerimaan kas desa, tetapi juga akan membantu aktivitas ekonomi masyarakat dan menjadi penghubung yang efektif antara petani produsen dengan konsumen, baik di desa maupun di kota.

Dengan menganalisis perlambatan laju tertumbuhan pada 2015 dan tingkat kejahterahan petani di awal tahun 2016, perkembangan di sektor pertanian di tahun 2016 sepertinya akan semakin mengkhawatirkan. Permasalahan atas masalah pertanian tersebut dapat di atasi dengan penguatan pada aspek kelembagaan. Pemerintah kiranya perlu sesegera mungkin melakukan perbaikan pada birokrasi, good governance, aturan main, infrastruktur, dan pengembangan BUMDes dengan modal gotong royong dalam mengatasi permasalahan pada sektor pertanian.

Yosua Agustin Tri Putra
Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro