Pentingnya Pajak Rokok Untuk Peningkatan Program Kesehatan

Kepala Seksi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jawa Tengah, Bambang Hariyanto memaparkan materi dasar hukum penarikan pajak rokok pada Sabtu (6/5). (Rivan/Manunggal)

 

ManunggalCybernews–Melihat adanya polemik pajak rokok, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip mengadakan diskusi dengan tema “Dana Pajak Rokok dan Signifikansinya dalam Pembangunan Kesehatan Daerah” di Hotel Grasia, Sabtu (6/5).

Salah satu pembicara dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, Sri Sumarni, mengatakan pengelolaan keuangan Kota Semarang salah satunya diambil dari pendapatan pajak rokok. “Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan pajak rokok baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit  50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang,” jelas Sri.

Dalam diskusi tersebut, adanya program promosi preventif dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menjadi upaya untuk meningkatkan kegiatan promosi terhadap kesehatan. “Program tersebut berupa kesehatan keluarga, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga, serta pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya,” ujar Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Rita Utrajani .

Pemanfaatan pajak rokok diatur dalam aturan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “Tetapi dalam pelaksanaannya pajak rokok baru ditarik oleh pemerintah pusat pada tahun 2014,” papar Kepala Seksi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah, Bambang Hariyanto. (Rivan/Manunggal)