Pemungutan Suara Pemira dan Pemiltas Digelar Bersamaan di FEB

Mahasiswa menggunakan suara di Tempat Pemungutan Suara pemilihan raya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Kamis (4/12). (Selli/Manunggal)


ManunggalCybernews – Pemungutan suara pemilihan raya (pemira) dan pemira fakultas (pemiltas) diselenggarakan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Kamis (4/12). Menurut penuturan Ketua Senat FEB, Pepin Nur Dhiansyah, hal tersebut terjadi secara kebetulan.

“Kebetulan pemilihan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan, red) itu baru sekitar akhir November, seminggu kemudian baru pemiltas,” ujarnya.

Di samping itu, pembukaan TPS pemira di FEB bukan atas konfimasi Senat Mahasiswa, melainkan Pembantu Dekan III. Pepin membiarkan pembukaan TPS tersebut selama pemira tidak mengganggu jalannya pemiltas.

Hal senada dikatakan Humas Komisi Pemilihan Raya (KPR) Universitas sekaligus Penanggung Jawab Pemira FEB, Akbar Sih Pambudhi. Dia mengungkapkan, pihak Senat Mahasiswa FEB belum bisa diajak kerja sama untuk penyelenggaraan pemira dan pemiltas yang dilaksanakan pada hari yang sama.

“Tapi kami dari pihak KPR universitas langsung berkoordinasi dengan BEM FEB dan dari BEM FEB merekomendasikan untuk langsung ke PD III dan akhirnya PD III memperbolehkan pembukaan TPS di FEB ini,” ujar Akbar.

Pepin menjelaskan, penolakan Senat Mahasiswa FEB untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemungutan suara pemira di FEB dikarenakan pihaknya masih mempertanyakan kejanggalan proses pembentukan KPR universitas. Pihak Senat Mahasiswa FEB, kata dia, masih mempertanyakan independensi dan keterbukaan mengenai hal tersebut.

“Aturan mengenai pemira itu terbentuk bulan September, tapi ketua, sekretaris, bendaharanya sudah terbentuk di bulan Agustus. Itu yang kami tanyakan dari dulu dan sampai sekarang belum dijawab,” katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (SM KM), M Ihsan Hidayat menjelaskan, KPR memang telah terbentuk pada Agustus karena mulanya peraturan pemira sudah disahkan pada Juli lalu.

“Namun, karena SK (Surat Keterangan, red) Rektor tentang ormawa (organisasi mahasiswa, red) baru turun di tengah bulan Agustus, kami harus menyesuaikan peraturan pemira yang sudah disahkan sebelumnya,” kata Ihsan.

Alhasil, lanjut Ihsan, peraturan pemira yang sudah ada harus direvisi dan disahkan ulang pada September. Ihsan menjelaskan, pada dasarnya peraturan sudah jadi sebelum KPR terbentuk. Hal tersebut dibahas bersama Pembantu Rektor (PR) III, BEM, SM, dan Pembantu Dekan (PD) III tiap fakultas. Oleh karena itu, meski kembali direvisi pada September, kata Ihsan, KPR yang telah terbentuk pada Agustus tetap dapat dikatakan sah.

“Bisa (dikatakan sah, red), karena kesepakatan forum besar yang diundang PR III, disepakati yang perlu direvisi hanya terkait penambahan pasal bahwa UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa, red) bisa masuk ke dalam SM KM. Selebihnya tetap sama dan nggak ada yang diubah, termasuk KPR yang sudah terbentuk,” ujarnya.

Salah satu pemilih di TPS pemira, Muhammad Naufal, mengeluhkan koordinasi antara panitia universitas dan panitia fakultas.

“Sebenarnya bagus, tapi harus berkoordinasi dengan panitia lokal, seperti BEM atau Senat Mahasiswa secara informal supaya semua mahasiswa tahu kalau ada pemira. Kalau yang sekarang ini kan yang tahu ada pemira pasti nggak banyak, hanya orang-orang tertentu aja,” kata mahasiswa Jurusan Akuntasi ini.

Naufal juga berharap untuk pemira tahun depan, jumlah calon yang mendaftar bertambah dan publikasi yang dilakukan jauh lebih gencar. Selain itu, dia juga berharap agar hubungan antarfakultas bisa lebih akur, tidak seperti sekarang ini di mana beberapa fakultas menolak penyelenggaraan pemira.

“Kita kan satu Undip, visinya sama membangun Undip, masak sih saling seperti itu?” katanya.  (Klaudia, Selli)