Pembahasan Revisi UU MD3, Sikap Pemerintah dan Etika Kritis Masyarakat

Pembahasan Revisi UU MD3 dalam acara Ngobrol Pintar bersama LPM Gema Keadilan pada Kamis, (22/3), di FH Undip (Indah/Manunggal)

ManunggalCybernews—Isu Revisi UU MD3 semakin merebak akhir-akhir ini, berbagai fenomena kontroversi mencuat seiring di sidang paripurnakan pada (12/2) kemarin, dan juga mengapa presiden tidak menandatanganinya menjadi pertanyaan dikalangan publik, serta  bagaimana etika masyarakat untuk mengkritisinya juga harus diperhatikan.

Dalam acara Ngobrol Pintar (Ngopi) LPM Gema Keadilan Fakultas Hukum (FH) Undip pada Kamis (22/3), Julio Belnanda Harianja, aktivis mahasiswa, mengatakan bahwa pada UUD 1945 pasal 20 ayat 2, setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Menurutnya, merupakan hal yang lucu jika presiden tidak tahu menahu hal ini. “Kalau bilang presiden tidak tahu menahu, ini lucu. Karena UU MD3 digodok bersama pemerintah, dan media sendiri ingin mengatakan bahwa presiden tidak tahu,” tuturnya.

Menurut Bambang Joyo Supeno, perwakilan DPRD Jawa Tengah, ada beberapa hal yang bisa jadi membuat presiden tidak menandatangani Revisi UU MD3 ini. “Kenapa presiden tidak menandatangani, dikatakan bisa karena pencitraan, karena ini tentang politik. Bisa karena memang dia tipe orang yang mau menandatangani bisa, tapi kalau dalam aspek politik kekuatannya itu adalah masalah pencitraan,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Bambang, meskipun tidak ditandatangani oleh presiden, UU yang sudah disahkan tetap mempunyai kekuatan hukum. “Ada kekuatan memang dalam hukum meskipun tidak ditandatangani dan aparat penegak hukum dengan kewenangan itulah yang melaksanakan penangkapan paksa,” jelasnya.

Dalam diskusi ini, Bambang mengatakan kritis seharusnya ditujukan pada substansi. “Di dalam mengkritisi, bukan mengkritisi pada kewenangannya tapi mengkritisi kepada substansi yang dirumuskan. Rumusan perundang-undangan, rumusan peraturan daerah merupakan kesepakatan atas kepentingan – kepentingan di antaranya untuk masyarakat bangsa dan negara,” tuturnya. (Indah/Manunggal)