Panggilan Konsolidasi : Kawal Surat Rektor dan Bentuk Tim Investigasi

Dosen Fakultas Hukum Undip, Pujiyono memberikan materi seputar pelecehan seksual dalam Panggilan Konsolidasi yang diselenggarakan oleh BEM Undip pada Kamis (28/3), bertempat di Student Centre Undip, Tembalang. (Erlin/Manunggal)

ManunggalCybernews—Menanggapi isu kasus pelecehan seksual, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip mengadakan “Panggilan Konsolidasi” #UndipMelawanKekerasanSeksual yang bertempat di Student Center Undip, Tembalang pada Kamis (28/3). Acara ini dihadiri oleh perwakilan Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Suara Mahasiswa Budaya (SMB) Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Dosen Fakultas Hukum, Pujiyono dan mahasiswa Universitas Diponegoro.

Konsolidasi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya pengawalan Surat Edaran Rektor Undip No.8/UN7.P/SE/2019, pembentukan tim investigasi, kampanye anti pelecehan seksual, dan meminta rektorat untuk membentuk regulasi kode etik.

Adapun surat edaran tersebut ditujukan kepada dekan setiap fakultas dan sekolah vokasi. Dalam surat tersebut berisi lima poin keputusan, pertama, fakultas atau sekolah diwajibkan untuk menyusun code of conduct (petunjuk tingkah laku) bagi dosen dan mahasiswa dalam hal pelaksanaan pembimbingan tugas akhir mahasiswa. Kedua, petunjuk tingkah laku tersebut menjelaskan perihal pelaksanaan pembimbingan tugas akhir yang hanya boleh dilakukan di lingkungan kampus serta dilaksanakan dalam rentang waktu perkuliahan. Ketiga, hal-hal yang tercantum dalam petunjuk tingkah laku tersebut disesuaikan dengan kondisi akademik di setiap fakultas/sekolah. Keempat, dekan wajib mengirimkan salinan petunjuk tingkah laku yang telah diterapkan kepada rektor dan wakil rektor akademik dan kemahasiswaan. Terakhir, selain penyusunan petunjuk tingkah laku tersebut, fakultas atau sekolah diwajibkan membuat pusat pengaduan yang menerima aduan mahasiswa serta memproses pengaduan yang terkait tindakan perundungan, pelecehan seksual dan penistaan.

Dalam kampanye anti pelecehan seksual diberikan kebebasan kepada setiap fakultas, tetapi terdapat unsur penyamaan. “Namun ada beberapa penyamaan di beberapa hal, terkhususnya pada hastag yang telah disepakati bersama FIB,” ujar moderator ketika membacakan kesimpulan konsolidasi.

Untuk tim investigasi telah disepakati terdiri dari perwakilan mahasiswa, dosen, dan lembaga terkait. Tiga solusi itu diharapkan didiskusikan di setiap fakultas. “Untuk dipikirkan dan menganalisis lagi untuk dibawa ke konsolidasi selanjutnya,” tutup moderator. (Tita, Erlin/Manunggal)