Panama Papers Jadi Bahan Diskusi

Diskusi Panama Papers

Isu Panama Papers menjadi bahan diskusi Ngobrol Pintar (Ngopi) di Gedung Litigasi FH Undip, Rabu (20/4). (Adi/Manunggal)

ManunggalCybernews—Panama Papers menjadi topik yang hangat diperbincangkan setelah dokumen berisi daftar nama pengusaha yang berhubungan dengan perusahaan firma hukum atau offshore asal Panama, Mossack Fonsesca, terkuak. Apalagi, dalam Panama Papers, ada lebih dari 3000 nama pengusaha Indonesia yang tercatat. Hal itu menunjukkan bahwa ada banyak pengusaha Indonesia yang menempatkan dananya di negara suaka pajak (tax heaven) agar terhindar dari pajak. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan mengangkat topik tersebut dalam acara Ngobrol Pintar (Ngopi) yang diadakan di Gedung Litigasi Fakultas Hukum (FH) Undip, Rabu (20/4).

“Mendirikan offshore company itu sah-sah saja, tetapi ya ada aturan-aturannya,” ujar Ika Riswanti, Dosen Kejahatan Keuangan Transnasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip.

Lebih lanjut, Ika menjelaskan, tidak semua pihak yang mendirikan offshore company itu berarti melakukan tindak kejahatan. Meskipun demikian, penghindaran pajak memang merugikan negara dari segi human security, di antarnya terkait pangan, lingkungan, dan kesehatan. Jika ada penghindaran pajak seperti itu, maka pemasukan keuangan negara pun akan terhambat.

Dosen Hukum Pidana Khusus FH Undip, Pujiono, menyatakan bahwa memang ada pelaku bisnis yang justru memikirkan bagaimana cara menghindari pajak, bukan cara mendapatkan keuntungan bagi perusahaannya. Menurutnya, bagi sebagian orang, pajak masih berupa paksaan. “Membahas mengenai Panama Papers itu tidak semata-mata berbicara mengenai hukum, tapi juga nasionalisme,” katanya.

Terkait pidana, Pujiono mengungkapkan bahwa perlu ada penelusuran lebih lanjut mengenai permasalahan Panama Papers. Apabila memang ada penggelapan uang atau pencucian dana, maka hal tersebut termasuk tindak pidana. (Ayu/Manunggal)