Mengapa Aspek Ekologi-Sosial Omnibus Law Tidak Dipercakapkan?

Ilustrasi (Sumber: Istimewa)

Opini— Omnibus Law menjadi cause celebre[1] dan diskursus perdebatan publik karena muncul dalam satu kondisi politik yang genting[2]: di antara kontroversi RKUHP yang belum selesai, impunitas terhadap fungsi maksimal KPK, simplifikasi fungsi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) demi percepatan laju inverstasi, serta macetnya pertumbuhan ekonomi nasional. Pun, banyak kalangan menganggap Omnibus Law mengancam keberlangsungan ekonomi-politik kelas pekerja, demokrasi, hak asasi manusia, ekologi, dan gender.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan IKA Undip menggelar Seminar Terbuka menyoal Omnibus Law dengan tema “RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis dan Pelaku Usaha” pada Rabu (26/2) di Ruang Seminar Gedung Laboratorium Litigasi Fakultas Hukum yang terdiri dari unsur akademisi dan praktisi.

Para narasumber mengglorifikasi percakapan akademik tersebut dengan menumpahkan fokus analisisnya sekadar pada aspek hukum dari diproduksinya Omnibus Law. Selain itu, tidak ada perspektif yang signifikan untuk menerangkan secara komperhensif akibat struktural dari penerapan Omnibus Law terhadap masyaralat terdampak. Ada semacam kesamaan konsepsional para akademisi untuk menghasilkan overgeneralisasi yang, misalnya, memaksakan ratio-legis Omnibus Law guna mencerahkan kegaduhan publik.

Pertama, seorang narasumber memaparkan bahwa terdapat empat aspek penting dalam Omnibus Law, salah satunya adalah aspek filosofis. Dalam aspek filosofis, termaktub dua poin primer; pertama, melindungi buruh. Kedua, kepentingan investasi. Namun, ada yang bias dalam aspek filosofis tersebut. Secara historis, kita mengenali bahwa sejarah manusia adalah sejarah penghisapan pemilik modal terhadap kelas pekerja[3].

Oleh karena itu, tidak mungkin pemerintah dapat melindungi kelas pekerja atau mengintervensi perusahaan dalam penyelesaian konfliknya dengan pekerja bila prinsip Omnibus Law didasarkan pada proses penyelesaian konflik internal di tingkat perusahaan (bipartit). Selain itu, watak korporasi yang eksploitatif dan opresif guna akumulasi kapital yang ekstraktif tidak mungkin dibatalkan oleh Omnibus Law.

Kedua, narasumber yang lain, berupaya mengkonstruksi nilai kemanfaatan dari Omnibus Law dalam kerangka teori yang ia sebut sebagai “utilitarianisme yang bernurani”. Dalam konsep utilitarianisme yang muncul pada abad ke-18 ketika Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk  menjamin  the  greatest  happiness  (atau  welfareof  the greatest  number of their citizenz. [4]Bentham menggunakan istilah “utility‟ atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan  atau  kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia ajukan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra  adalah  sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang.

Oleh karena itu, bila Omnibus Law mengakomodir masifnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia kendati mereka berkulitas dan lolos standart kualifikasi, mudah mempekerjakan buruh tetapi juga mudah memecat dan atau mendorong otomatisasi mesin guna efisiensi dan efektifitas produksi komoditas, maka konsekuensi logisnya adalah semakin besarnya gelombang rasisme dan kriminalitas akibat perebutan kerja dan menyempitnya kesempatan kerja. Sehingga tidak mungkin kebahagiaan universal (utilitarianisme) bagi kelas pekerja itu dihasilkan.

Ketiga, seperti kebanyakan asumsi para pakar yang memberi dukungan penuh terhadap rencana diterapkannya Omnibus Law; Omibus Law berpotensi meningkatkan perekonomian nasional. Maka dari itu, membuka kran investasi sebesar-besarnya, mengejar mereka yang menghalangi investasi, mengabaikan AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia demi pertumbuhan ekonomi adalah buruk dan berbahaya.

Hukum perkembangan investasi yang tanpa batas, di antara sumber daya alam yang terbatas akan berakibat fatal pada krisis ekologi dan kemanusiaan. Dengan kata lain, akan semakin banyak hutan dan tanah rakyat yang akan dirampas oleh negara dan korporasi. Akan semakin besar jumlah disrupsi terhadap hak-hak sipil kewargaan. Akan disingkirkannya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan. Akan semakin lebar kuantitas warga masyarakat yang pesakitan di bawah bendera pembangunan. Akan disajikan realitas sosiologis dari disparitas ekonomi yang ekstrim dan ketidakadilan struktural. itu berarti komodifikasi. Itu berarti proletarisasi. Maka secara etis, ia bertentangan dengan agenda negara kesejahteraan.

Konklusinya, Omnibus Law merupakan paket lengkap neo-liberalisme. Neo-liberalisme telah terbukti menghancurkan struktur sosial, ekonomi domestik suatu negara, kerusakan ekologi, serta deregulasi ekonomi yang tidak pro kepentingan rakyat. Negara berkembang yang institusi ekonomi dan politiknya belum inklusif, telah dikuras sebagai akibat tidak terlindungi dari arus deras perdagangan dan modal. Neo-liberalisme terbukti membawa krisis ekologi serta pelanggaran HAM tanpa henti.

PBB memperingkatkan bahwa jika dalam sepuluh tahun kita gagal menghentikan dominasi agresif industri ekstraktif akibat kepentingan politik dan ekonomi bisnis (Omnibus Law) yang menjadi sumber utama terjadinya krisis ekologi, maka yang tersisah adalah katastropi[5]. Mungkin sekali katastropi tersebut berlangsung lebih awal di Indonesia akibat kesalahan kebijakan.

Kita harus mulai mempercakapkan aspek ekologi-sosial[6] dalam Omnibus Law dan bukan sekadar pada aspek hukum semata.


[1] Sebuah masalah atau insiden yang berkembang menjadi kontroversi dan memanaskan perdebatan publik (Wikipedia)

[2] Lihat, Agus Sudibyo, Demokrasi dan Kedaruratan, Memahami filsafat Politik Giorgio Agamben (Tangerang; Marjin Kiri, 2019)

[3] Lihat, Karl Marx, The Class Struggles in France (New York; International Publishers, 1848)

[4] Lihat, Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Kitchener; Batoche Books, 2000)

[5] Lihat, The Guardian, We have 12 years to limit climate change catastrophe, warns UN

[6] Meminjam terminologi Murray Bookchin dalam buku The Philosophy of Social Ecology


 

Oleh: Krisnaldo Triguswinri – Mahasiswa Magister Administrasi Publik Undip

Editor: Winda N, Alfiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *