Mahasiswa Undip Tolak Revisi UU KPK

Dr. Pujiono S.H., M.Hum berdiskusi dengan para mahasiswa dalam acara Diponegoro Intellectual Forum yang diadakan oleh BEM Undip, Selasa (22/2). (Ayu/Manunggal)

Dr. Pujiono S.H., M.Hum berdiskusi dengan para mahasiswa dalam acara Diponegoro Intellectual Forum yang diadakan oleh BEM Undip, Selasa (22/2). (Ayu/Manunggal)

 

 

ManunggalCybernews—Mahasiswa Undip menolak revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh DPR. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh BEM Undip dalam diskusi Diponegoro Intellectual Forum bertajuk “Pelemahan KPK dalam Revisi Undang-undang KPK Tahun 2016” yang diadakan di Student Centre, Senin (22/2).

BEM Undip mengajak para mahasiswa untuk menyatukan suara dan pendapat dalam diskusi ini. Sebelumnya, Bidang Sosial dan Politik (Sospol) BEM Undip telah mengeluarkan rilis mengenai usulan untuk merevisi UU KPK No. 30 Tahun 2002. Menurut BEM Undip, ada empat poin dalam rancangan revisi UU KPK yang dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi, yaitu pembentukan dewan pengawas, pengubahan mekanisme penyadapan, perekrutan penyidik dan penyelidik, serta adanya kewenangan penghentian penyidikan.

“Setelah ada pernyataan sikap, kita perlu bergerak dan memberikan tuntutan nyata. Tanggal 25 kita berencana melakukan aksi berupa diskusi publik di DPRD Jawa Tengah, lalu dilanjutkan dengan konsolidasi,” ujar Firdaus Silabi Al-Attar, Ketua Bidang Sospol BEM Undip.

Ajakan untuk melakukan aksi ini menuai berbagai macam respon dari mahasiswa yang hadir. Alfi, salah satu peserta, mempertanyakan tujuan BEM Undip untuk langsung melakukan aksi. “Apakah hal ini dalam rangka mengambil momentum atau hanya branding? Perlu ada kajian-kajian lebih lanjut agar segala sesuatu lebih matang. Setelah itu, baru ada aksi dan konsolidasi,” paparnya.

Kesepakatan akhir yang diambil adalah pengadaan konsolidasi kembali dengan mahasiswa sebelum melaksanakan aksi. “Dalam waktu dekat, mungkin sebelum tanggal 25. Ya satu atau dua hari inilah. Nanti akan didiskusikan lagi,” jawab Attar ketika ditemui usai diskusi.

Konsolidasi tersebut diharapkan dapat mematangkan kajian, termasuk teknis dari aksi yang akan dilakukan.

Selain dihadiri oleh mahasiswa Undip, diskusi ini juga turut diisi oleh dosen Fakultas Hukum sekaligus staf Pusat Kajian Anti Korupsi Undip, yakni Dr. Pujiono, S.H., M.Hum selaku pembicara. (Ayu/Manunggal)