Lahan Parkir Dadakan, Dicari Meski Tak Resmi

Lahan parkir menjadi kebutuhan bagi pengguna kendaraan pribadi. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, lahan parkir kian dicari. Dengan demikian, parkir dadakan bermunculan dan semakin menjamur. 

Oleh : Dila Naharikra, Ririn Wulansari, Selli Nisrina, Agung Prasetyo , Asep Virgo, dan Shela Kusumaningtyas

Masyarakat sering menitipkan kendaraan di lahan parkir dadakan. Ketika kendaraan dititipkan, masyarakat berharap kendaraan mereka terjaga. Seperti yang terjadi ketika Festival Lampion Banjir Kanal Barat (FBKB) di Kali Banjir Kanal Barat, (17/5), warga sekitar lokasi memanfaatkan area kosong untuk lahan parkir dadakan.

FBKB merupakan rangkaian acara HUT Ke-467 Kota Semarang. Keinginan masyarakat untuk melihat atau berpartisipasi dalam rangkaian acara tersebut, melatari terbentuknya lahan parkir dadakan di sekitar lokasi acara.

Menurut Bambang S,  perwakilan dari  Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), pihaknya sudah mempersiapkan acara tersebut, terutama masalah parkir. Dishubkominfo mengerahkan sekitar 30 tukang parkir yang dibekali rompi, kartu tanda pengenal, dan karcis bukti parkir.

Hal itu bertujuan agar pengunjung tak kebingungan masalah parkir. Tarif parkir didasarkan pada peraturan yang berlaku, yakni Rp 1.000 untuk sepeda motor dan Rp 2.000 untuk mobil.

“Sebelum kegiatan, kami telah memberi pengarahan  tukang parkir yang akan menjaga sekitar lokasi sesuai ketentuan,” ujarnya menjelaskan.

Bambang menambahkan, pihak Dishubkominfo bekerja sama dengan pihak penyelenggara acara dan Kepolisian Sektor (Polsek) Semarang Barat untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi acara.

Dikatakan, lahan parkir yang terdapat di sekitar lokasi acara bukanlah lahan parkir dadakan. Dishubkominfo sengaja menyiapkan itu untuk mendukung jalannya FBKB. Namun, pendapat berbeda datang dari Sukadi.

Sukadi adalah warga yang bermukim di bantaran Kali Banjir Kanal Barat. Dia dan warga sekitar memang terbiasa mengelola lahan parkir dadakan, ketika ada acara di Kali Banjir Kanal Barat. Lahan parkir dadakan tersebut dikelola berdasar Rukun Warga (RW) sekitar. Itu untuk mencegah konflik yang timbul dari perebutan wilayah atau hasil dari lahan parkir.

Tarif parkir lahan parkir dadakan berbeda dari tarif parkir yang ditentukan pemerintah. Mereka mematok Rp 2000 untuk sepeda motor dan Rp 4000 untuk mobil. Sukadi juga menjelaskan, keberadaan Dishubkominfo atau kepolisian sama sekali tidak membantu menyelesaikan masalah parkir. Menurutnya, tidak ada koordinasi antara warga, pihak Dishubkominfo, dan kepolisian.

Nggak ada bantuan dari kepolisian dan Dishubkominfo. Semua parkir di sini dikelola warga secara mandiri,” ujarnya menegaskan.

.Perbedaan penjelasan tentang lahan parkir dadakan di FBKB menimbulkan polemik bagi para pengunjung yang akan parkir. Masyarakat sebagai pengguna lahan parkir merasa senang dengan keberadaan lahan parkir dadakan. Namun, mereka menyayangkan tidak tersedianya lahan parkir resmi di acara sekelas FBKB.

Begitupun Nora Rizky, warga asli Semarang, yang sengaja datang untuk melihat jalannya pelepasan lampion di kali Banjir Kanal Barat. Dia datang ke lokasi festival pada pukul 19.30 WIB dan tidak mendapatkan tempat parkir. Lantas, juru parkir mencarikan tempat lain yang sebenarnya bukan lahar parkir. Juru parkir mengambil tempat warung tenda yang telah ditutup pemiliknya. Sebagai pengguna lahan parkir, penyediaan lahan parkir sangat diperlukan di acara FBKB.

 Dia mengakui adanya perbedaan tarif antara parkir resmi dan parkir dadakan seperti itu. Namun, ia tetap merasa senang bisa mendapat tempat parkir dengan adanya tukang parkir dadakan. Dia tetap percaya dengan penjagaan tukang parkir di lokasi itu, meski sempat timbul kekhawatiran.

Ya setidaknya dengan bantuan tukang parkir dadakan, aku bisa parkir.  Namun, harus rebutan dengan mobil lain,” katanya.

Diharapkan, untuk ke depannya, panitia penyelenggara dapat lebih memerhatikan ketersediaan lahan parkir. Hal itu agar kemacetan dan polusi udara dapat teratasi.