Labilitas dalam Peraturan Pemira Undip

1447247735769

ManunggalCybernews – Pemilihan Umum Raya (Pemira) kembali digelar untuk menentukan ketua dan wakil ketua BEM Undip. Dalam kegiatan ini, Senat Mahasiswa (SM) memiliki peran untuk menetapkan tugas dan wewenang panitia pemilihan (panlih) serta panitia pengawas (panwas). Peraturan Senat pun turut berpengaruh dalam penyelenggaraan pemira.

Dalam Peraturan Senat Mahasiswa Undip  No. 27/SK/SM Undip/IX/2015 tentang Pemira, disebutkan bahwa calon ketua dan wakil ketua yang mendaftar harus mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 1000 mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang tersebar sekurang-kurangnya di enam fakultas, dengan masing-masing fakultas minimal 100 orang. Padahal, jika mengacu pada Peraturan Rektor No. 4/2014 tentang Organisasi Kemahasiswaan Bab IV pasal 9, dukungan berupa fotokopi KTM yang diperlukan hanya sejumlah 300.

Namun kemudian, SM mengeluarkan Peraturan Senat Mahasiswa Undip No.32, yang isinya menyebutkan bahwa calon ketua dan wakil ketua BEM harus mendapatkan dukungan dari sekurang-kurangnya 300 mahasiswa. Peraturan ini menjadi pedoman panlih untuk merumuskan peraturan dan petunjuk teknis Pemira Undip 2015.

Labilitas persyaratan ini menimbulkan pertanyaan. Terkait perubahan aturan ini, Wildan Abdul Jabbar selaku Ketua Panitia Pemira mengaku bahwa panitia tidak mengetahui alasan spesifik adanya perubahan ini.

“Mungkin sebelumnya ada diskusi dengan Pembantu Rektor III,” kata Wildan dalam wawancara yang dilakukan Rabu (11/11).

Terkait Pemira, Wildan menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk menerima pendaftaran calon ketua dan wakil ketua BEM yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 18 November. Pendaftaran ini akan dilakukan di Balai Kemitraan Polisi. (Ayu/Manunggal)