Kondom, Free Sex, dan KUHP

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kasus penderita HIV/AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Jumlah kumulatif kasus HIV dari tahun 1987 hingga Maret 2012 tercatat 82.870 kasus dan jumlah kasus AIDS sebanyak 30.430 kasus. Yang mengagetkan lagi bahwa dari kasus-kasus itu, pada umumnya penderit anya telah terinfeksi virus mematikan ini sejak mereka masih usia remaja, di bawah usia 20-29 tahun. Sebab berdasarkan rentang umur, persentase kumulatif kasus AIDS tertinggi di Indonesia, ditemukan pada usia 20-29 tahun sebanyak 46 persen, padahal virus ini baru menunjukkan gejala pada masa tiga sampai sepuluh tahun sejak penderita terinveksi.

Kenyataan inilah yang tampaknya menjadi keprihatinan dan sekaligus perhatian serius ibu menkes, Nafsiah Mboi untuk mengkapanyekan pentingnya kondom agar resiko tertularnya virus ganas ini bisa ditekan, hingga Negara melalui BKKBN bersedia mengucurkan dana 25 miliar untuk sebuah misi penting ini. Walaupun akhirnya ide ini menuai banyak tenggapan beragam baik yang pro maupun yang kontra. Masalah mendasar terkait maraknya seks bebas di kalangan remaja bahkan di kalangan pelajar tidak lain juga karena adanya terkait aturan hukum yang ada di Indonesia, baik aturan tertuanya yaitu apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukumj Islam yang memang terdapat celah, sekecil apapun bagi legalisasi praktik perzinaan di Indonesia.

Dalam pasal 284 KUHP dinyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak overspel, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak; 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dalam pasal-pasal KUHP ini hanya disebutkan bahwa yang dianggap sebagai overspel, gendak atau zina adalah jika pelakunya adalah seseorang yang telah kawin atau telah menikah, Dengan demikian, jika perzinaan itu dilakukan oleh pasangan remaja yang belum terikat dalam perkawinan, maka oleh ketentuan pasal KUHP tidak dianggap sebagai tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum. Karena mereka melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal inilah yang mau tidak mau harus diakui sebagai pemicu pertama maraknya perzinaan di Indonesia. Perzinaan dan kebebasan hubungan seks di kalangan remaja ini berakibat pada semakinm meningkatnya kasus penderita virus HIV/AIDS sebagai sebuah momok yang menejadi perhatian serius berbagai pihak terlebih Kemenkes RI.

Rumusan pasal KUHP ini tidak bisa menjangkau kasus hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh pasangan remaja putera dan puteri, yang berpacaran hingga melampaoi batas. Bahkan para ahli hukum pidana menyatakan bahwa delik perzinaan dalam KUHP masuk ke dalam ranah delik aduan bukan delik biasa, Hal ini berakibat pada bisa dibebaskannya kasus perselingkuhan yang sengaja didiamkan oleh pihak yang mestinya mengadukan halnya kepada pihak berwajib. seandainya seorang suami yang istrinya melakukan perselingkuhan tidak mengadukan aib keluarga yang dialaminya, maka hal itu tidak bisa dimejahijaukan. Demikian halnya seorang istri yang merasa tenang ketika suami berzina dengan wanita lain sedangkan sang istri tidak mengadukan halnya kepada pihak berwajib, maka kasus perzinaan yang dilakukan suaminya tidak bisa diselesaikan di meja persidangan. Apatah lagi dengan kasus perzinaan sebagai pemicu terjangkitnya virus HIV/AIDS yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan.

Di samping dipicu oleh aturan legal hukum pidana di Republik ini, masalah zina, sek bebas, kasus-kasu <em>married by accident</em>, kawin hamil? dan kampanye kondom agar tidak terjangkit virus HIV/AIDS ini ada kaitan erat dengan rumusan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal ini secara utuh diadopsi dalam pasal 100? Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa merubah substansinya. Padahal jika tetap terdapat kata “dalam” pada rumusan pasal ini, maka dipastikan akan terdapat pemahaman yang justru kontra produktif. Sebab seorang anak tetap akan dianggap sebagai anak sah, yang penting ia lahir dalam perkawinan. Artinya pada saat seorang anak lahir, ayah ibunya telah terikat dalam sebuah akad perkawinan, maka ia tetap dianggap sebagai anak yang sah. Walaupun kenyataannya ia telah diproses pembentukan embrionya pada saat kedua ibu bapaknya belum menikah.

Belum lagi jika masalah status anak ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi atas pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 UU Perkawinan awal tahun 2012 ini. Dalam putusan ini disebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah bukan hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu kandungnya melainkan juga bisa memiliki hubungan perdata kepada ayah kandungnya selama bisa dibuktikan melalui ilmu pengeahuan dan teknologi. Putusan inipun mengundang berbagai polemik perkepanjangan yang hingga kini belum ada solusi bijak dan penyelesaian kongkritnya.

Sebagai sebuah usulan, agar kasus perzinaan, sek bebas di kalangan remaja dan penyebaran virus HIV/AIDS semakin merejalela di masyarakat agamis ini, ada baiknya pemerintah segera mengusulakn agar Rancangan UU Hukum Materil Pengadilan Agama (RUU HMPA) untuk seggera disahkian menjadi UU menyusul UU tentang haji yang juga diajukan DPR RI melalui Kemenag RI. Mengapa penulis menegaskan agar segera mengesahkan RUU HMPA ini?. Hal ini tidak lain karena dalam pasal 94 RUU HMPA ini telah disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Dalam rumusan pasal ini sudah menghilangkan kata dalam, sehingga syarat untuk menjadi anak sah adalah bahwa kedua orang tuanya harus telah menikah terlebih dahulu sebelum proses embriolgi janin bersih tak berdosa ini terjadi. Di samping itu Draft Rancangan KUHP terbaru sebaiknya juga segera diahkan, sebab dalam pasal 484 huruf e telah disebutkan bahwa dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Jika RUUHMPA dan Draft KUHP terbaru tidak segera disahkan, maka penulis pesimis bahwa kasus perzinaan dan penyebaran virus HIV/AIDS di Indonesia bisa ditekan. Walaupun penulis juga tidak terlalu yakin bahwa dengan disahkannya kedua cantolan hukum terpenting di atas zina dan penyebaran virus HIV/AIDS dijamin bisa diberangus dan lenyapkan dari bumi pertiwi ini.


Ditulis Oleh:

M. Nurul Irfan

Dosen Hukum Pidana Islam FSH UIN Jakarta


Kanal Opini ini merupakan Media Mahasiswa. Setiap berita/opini di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis.