Jurusan Ilmu Komunikasi Gelar Diskusi

Suasana penyajian materi oleh pembicara dalamDiskusi Kebebasan Berekspresi di Perguruan Tinggi di Kantor Kompas Jawa Tengah, Selasa (17/2). (Nina/Manunggal)

ManunggalCybernews – Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) menggelar Diskusi Kebebasan Berekspresi di Perguruan Tinggi di Kantor Kompas Jawa Tengah, Selasa (17/2). Acara yang bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Kompas Gramedia, Tribun Jateng, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan Yayasan TIFA ini merupakan lanjutan dari Workshop Bantuan Hukum untuk Kebebasan Berekspresi di Perguruan Tinggi dan Pembentukan Tim Bantuan Hukum yang diadakan pada Desember lalu.

Acara ini dibuka dengan penyampaian sambutan oleh Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Hedi Pudjo Santoso. Dalam sambutannya, dia mengatakan, acara ini bertujuan untuk memotivasi peserta, yang didominasi mahasiswa, agar tidak takut mengungkapkan pendapat karena ada tim bantuan hukum yang siap memberikan advokasi.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penyampaian hasil workshop oleh Ketua AJI Kota Semarang, Rofiuddin. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap mahasiswa yang harus kehilangan haknya sebagai mahasiswa setelah melakukan kritik terhadap kebijakan kampus. Menurutnya, perlu adanya advokasi bagi para korban kebebasan berekspresi, baik berupa advokasi litigasi ataupun nonlitigasi. Untuk mendapatkan advokasi tersebut, kata dia, mahasiswa dapat menyampaikan laporan atau pengaduannya ke Kantor AJI Kota Semarang.

Kemudian, acara yang dihadiri sekitar 100 orang ini diteruskan dengan penyampaian materi oleh  pengajar Ilmu Komunikasi FISIP Undip, Turnomo Raharjo. Dengan dimoderatori Muchamad Yulianto, S.Sos, M.Si, dia menyajikan materi berjudul Kebebasan Berekspresi Mahasiswa. Dia menerangkan, kebebasan berekspresi mahasiswa harus diiringi dengan pendewasaan komunikasi. Baginya, hal ini akan berpengaruh pada cara mahasiswa menyampaikan pendapat serta kontennya.

Usai Turnomo memaparkan materinya, aktivis PBHI Jawa Tengah, Denny Septiviant menyampaikan materi berjudul Perangkat Hukum dan Batasan Kebebasan Berekspresi. Dalam materi ini, dia menjelaskan berbagai peraturan tentang kebebasan berekspresi serta problematika yang terjadi berkaitan dengan peraturan tersebut. Selain itu, Denny juga menerangkan mengenai isi Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) yang memiliki relasi dengan kebebasan berekspresi.

“Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki peraturan yang melindungi kebebasan berekspresi, tapi masih ada faktor yang mengancam,” ujarnya.

Setelah Denny menyajikan materinya, Pemimpin Redaksi Tribun Jateng, Musyafi, memaparkan materi Media sebagai Alat Kebebasan Berekspresi untuk Gerakan Mahasiswa. Dia menegaskan, kebebasan berekspresi mahasiswa harus disepakati bersama bukan sebagai makna tunggal berupa kritik, melainkan juga gagasan. Dengan demikian, masyarakat tidak akan menganggap ekspresi mahasiswa sebagai kritik anarkistis.

Lalu, acara ditutup dengan sesi tanya jawab serta pembacaan ringkasan dari Yulianto. Selain di Semarang, acara ini juga diadakan di Solo, Purwokerto, dan Magelang. Rencananya, acara ini akan dilanjutkan dengan seminar yang akan diselenggarakan di Hotel Pandanaran pada 24 Februari mendatang. (Nina/Manunggal)