Juknis Pemira Dipertanyakan

Nota kesepakatan penetapan juknis pemira yang ditetapkan Senin, (18/08). (Nina/Manunggal)


ManunggalCybernews – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan dan Pertanian, Zia Zannititah Pawana menilai, petunjuk teknis pemilihan raya (juknis pemira) memiliki beberapa kejanggalan. Hal tersebut diungkapkan Zia saat ditemui Selasa, (11/11).

Zia mengatakan, pada 17 Oktober lalu, seluruh perwakilan BEM fakultas diundang Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (SM KM) dalam sosialisasi pemira di Students Center. Saat itu, SM KM membagikan juknis pemira yang sudah ditetapkan pada 18 Agustus lalu.

“Pertama, tanpa kita ketahui proses penetapannya, juknis pemira sudah jadi dan dibagikan saat rapat itu (17 Oktober, red). Seharusnya, perwakilan BEM fakultas diundang pada rapat penetapan juknis pemira untuk memberikan aspirasi dan masukan dari tiap fakultas,” ujarnya.

Selain itu, Zia mempertanyakan legalitas nota kesepakatan juknis pemira yang tidak memuat unsur menimbang, mengingat, dan menetapkan yang harus ada pada sebuah  nota kesepakatan. Dia menilai, baik nota kesepakatan maupun juknis pemira tidak sah karena tidak ada tanda tangan dari pihak bersangkutan.

Senada dengan Zia, Rizky Jonathan Lumban Gaol, Ketua BEM Fakultas Hukum mengatakan, seharusnya perwakilan BEM dari tiap fakultas juga dilibatkan dalam penetapan juknis pemira. Menurutnya, hal ini dikarenakan perwakilan BEM fakultas lebih memiliki kedekatan dengan mahasiswa dibanding perwakilan bagian kemahasiswaan fakultas.

Menanggapi hal tersebut, saat ditemui di Sekretariat Komite Pemilihan Raya Universitas Diponegoro (KPRU), Selasa (11/11), Ketua SM KM, Ihsan Hidayat membenarkan, rapat penetapan juknis pemira dilakukan pada 18 Agustus lalu. Rapat tersebut membahas teknis pemira terkait dengan masa transisi pelaksanaan Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2014.

Kala itu, hadir Pembantu Rektor III Undip, perwakilan bagian kemahasiswaan fakultas, perwakilan SM KM, serta ketua dan wakil ketua BEM KM. Ihsan menilai, perwakilan kemahasiswaan fakultas sudah cukup merepresentasikan aspirasi tiap fakultas. Sedangkan mengenai proses penetapan dan legalitas juknis pemira, menurut Ihsan, hal tersebut merupakan wewenang KPRU.

Pembantu Rektor III, Drs Warsito SU mengatakan, pihaknya telah menitipkan surat undangan menghadiri rapat penetapan juknis pemira untuk perwakilan BEM fakultas.

“Saya kurang tahu surat undangan itu sampai ke tangan BEM fakultas atau tidak, tapi saya sudah titipkan untuk BEM fakultas,” tuturnya. (Nina, Joszy, Kalista/Manunggal)