Juknis Pemira Dipertanyakan, Ini Jawaban KPR

(Dok. Istimewa)


ManunggalCybernews – Ketua Komite Pemilihan Raya (KPR) Universitas Diponegoro, Deni Syaputra, buka suara menanggapi keluhan mahasiswa mengenai legalitas dan keabsahan petunjuk teknis pemilihan raya (juknis pemira). Menurut penuturan Deni, penyusunan juknis pemira merupakan kewenangan penuh KPR yang mengacu pada peraturan pemira yang dikeluarkan senat. Peraturan tersebut mengacu pada Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Lembaga Mahasiswa.

Deni menerangkan, karena peraturan rektor baru keluar pada 4 Agustus lalu, maka KPR harus merevisi juknis pemira yang sebenarnya sudah selesai dibuat. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, menurutnya, Pembantu Rektor III, Drs Warsito SU mengundang perwakilan Senat Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (SM KM), Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM), serta bagian kemahasiswaan fakultas dalam sebuah rapat.

Menurut Deni, pihak KPR tidak diundang pada rapat tersebut karena hanya membahas masa transisi. Hasil dari rapat tersebut adalah nota kesepakatan yang berisi teknis pelaksanaan pemira tahun ini masih memakai sistem kepartaian. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani seluruh peserta rapat.

“Peraturan pemira dikeluarkan oleh senat sehingga KPR harus mematuhi peraturan tersebut yang berisi tidak diperbolehkannya calon ketua dan wakil ketua independen. Maka dari itu, juknis pemira juga mengacu pada peraturan senat,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat KPR, Kamis (13/11). (Nina, Joszy/Manunggal)