Isu Pajak 10%, Direktur Keuangan Undip : Saya Tidak Pernah Menyebut Pajak 10%

Direktur Keuangan Undip,Dwi Cahyo Utomo memberikan klarifikasi terkait isu pajak 10% terhadap setiap event yang menyertakan logo Undip dan menarik HTM dalam acara “Diskusi Kajian Otonomi Non Akademik (DISKOTIK)” pada Kamis (14/3) di Ruang Sidang BAA SA MWA. (Winda/Manunggal)

ManunggalCybernews— Dalam acara Diskusi Kajian Otonomi Non Akademik (DISKOTIK) yang diadakan pada Kamis (14/3), Direktur Keuangan Undip, Dwi Cahyo Utomo menjelaskan bahwa isu pengenaan pajak 10% yang beredar hanyalah misinterpretasi mahasiswa. Kekeliruan tersebut awal mulanya terjadi pada saat diadakan forum antara Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dengan Direktur Keuangan Undip, Dwi Cahyo yang dihadiri oleh mahasiswa FKM membahas perihal pengelolaan yang ada di fakultas yang tercampur dalam konteks mahasiswa. Berdasarkan publikasi dari akun media sosial Senat Mahasiswa FKM Undip (11/3), disebutkan bahwa pajak 10% dikenakan pada event mahasiswa yang mencantumkan logo Undip dan memungut HTM. Dalam diskusi ini, Ia meluruskan kekeliruan tersebut bahwa yang dimaksud bukanlah pajak, melainkan institutional fee. “Kalau pajak gak ada, antara pajak sama institutional fee itu berbeda jadi tolong dibedakan,” ujar Dwi Cahyo. Pajak dikenakan pada event yang memungut HTM sedangkan institutional fee dikenakan pada event yang mengatasnamakan Undip sebagai penyelenggara. “Kalau urusan pajak, jika seperti ini ketahuan oleh orang pajak, orang pajak malah yang ditanya bukan 10%. Jenis kegiatan masing-masing penetapan tarif pajaknya ada sendiri,” jelas Dwi Cahyo.

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa “Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah termasuk keuangan negara”. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), penyebutan nama “Undip” pada penyelenggara kegiatan termasuk penggunaan fasilitas negara, maka akan dikenakan institusional fee yang disetorkan ke rekening negara atau rekening kas perguruan tinggi. Penyelenggara di luar Undip, seperti Organisasi Mahasiswa, Organisasi Daerah, dan sebagainya lepas dari undang-undang tersebut selama penyelenggara yang tercantum jelas.

Dwi menegaskan bahwa pihak Undip tidak bertanggung jawab jika terjadi pemeriksaan keuangan pada kegiatan mahasiswa yang masih menggunakan nama Undip sebagai penyelenggara. “Risikonya bukan di Undip melainkan di mahasiswa sendiri, yang dikejar oleh pemeriksa keuangan negara adalah yang tertulis disini (penyelenggara), termasuk dikejar oleh orang pajak,” jelasnya. Pencantuman logo Undip pada event yang diadakan mahasiswa tidak dilarang selama tidak menyatakan Undip sebagai penyelenggara. Dwi Cahyo mengimbau agar mahasiswa dalam mencantumkan penyelenggara kegiatan ditulis secara jelas dan dapat dipahami orang awam serta menjaga supaya aparatur pemeriksaan negara tidak menginterpretasikan penyelenggaranya adalah Undip.  “Sederhananya ditulis saja penyelenggara ini nama ormawa tadi, jika punya logo tulis logonya. Boleh menggunakan logo undip selama dalam penulisan penyelenggaranya bukan Undip melainkan bisa ditulis didukung oleh Undip,” jelas Dwi Cahyo. (Winda/Manunggal)