Huru-hara UKT di Masa Pendemi: Eksklusif Komentar Warek II hingga Dugaan Intervensi atas Mahasiswa

UKT dan polemik lainnya terkait perkuliahan daring Undip selama pandemi belum temukan titik temu. (Foto: Manunggal)

Joglo Pos, Edisi III Tahun 2020— Perjuangan mahasiswa terkait polemik UKT tidak berhenti pada viralnya hastag #UndipKokJahatSih dan #UndipNaikUKTLagi yang kemudian tenggelam oleh isu-isu lain. Aksi protes yang dilancarkan oleh mahasiswa kembali menggeliat sejak awal Juli, tepatnya pada Senin (6/7) dengan diadakannya diskusi terbuka melalui Ms. Teams. Diskusi yang dilaksanakan beberapa kali ini telah menampung keresahan dari para mahasiswa terkait Surat Edaran rektor Nomor 37/UN.7/SE/2020 yang menyatakan UKT semester gasal tetap dibayar penuh. Bertolak dari hal tersebut, Aliansi Suara Undip (ASU) berhasil merumuskan Tujuh Gugatan Mahasiswa Undip (Tugu Masa Undip) yang dilayangkan kepada rektorat. Kemudian aksi damai telah dimulai sejak Kamis (9/7) dengan membagikan selebaran yang berisi keresahan bertempat di lampu merah Jalan Sirojuddin.

Selanjutnya pada Selasa (14/7), rektor tidak memenuhi undangan yang dilayangkan oleh ASU untuk melakukan audiensi terbuka via Ms. Teams. Absennya rektor dalam audiensi membuat mahasiswa melaksanakan aksi bertajuk “Senja Widya Puraya 3”, Kamis (16/7). Sayangnya, massa yang telah berkumpul tertahan di depan Bundaran Undip lantaran jalan masuk menuju Widya Puraya diportal dan dijaga ketat oleh polisi dan keamanan kampus. Meskipun kecewa, massa tetap melanjutkan aksi damai berbentuk festival itu di sekitar Bunderan Undip.

Aksi “Senja di Widya Puraya” yang akhirnya berlangsung di Bunderan Undip dikarenakan jalan masuk menuju kampus diportal oleh keamanan Undip, Kamis (16/7). (Foto: Manunggal)

Belum menyerah dengan perjuangan yang dilakukan, ASU kembali mengundang rektor dalam audiensi terbuka yang dilaksanakan pada Senin (20/7). Namun lagi-lagi rektor absen atas undangan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas. Absennya rektor yang kedua kali ini langsung direspon oleh mahasiswa dengan mengadakan aksi lanjutan yang bertajuk “Geruduk Kampus”, Senin (27/7). Namun massa kembali ditolak masuk oleh para polisi yang berjaga di Bunderan Undip. Menariknya, kali ini jumlah polisi yang berjaga terhitung lebih banyak daripada saat aksi yang dilaksanakan pada Kamis (16/7).

“Sebenarnya aksi kemarin lebih bekualitas. Perkembangan saat aksi kemarin lebih banyak diberikan oleh pihak Undip dalam bentuk pengamanan dan pengurangan massa aksi dibandingkan aksi yang sebelumnya,” ujar Ace (bukan nama sebenarnya) saat dihubungi awak LPM Manunggal.

Massa Aksi Mendapatkan Intervensi

Sayangnya, aksi damai yang diselenggarakan mahasiswa harus diciderai dengan adanya kabar intervensi dari beberapa oknum birokrat kampus kepada peserta aksi. Dari pengakuan Ace, tidak sedikit mahasiswa yang diduga mengikuti aksi dihubungi nomor tidak dikenal, ditodong surat pernyataan tidak mengikuti aksi, bahkan dipanggil langsung oleh birokrat. “Dibilang terror itu berlebihan, tetapi lebih ke intervensi, seperti dihubungi nomor tak dikenal, dipanggil ke birokrasi, dan hal yang paling lucu adalah mahasiswa disodorkan surat pernyataan tidak mengikuti aksi,” tambahnya.

Saat ini Ace belum memastikan jumlah mahasiswa yang telah menjadi “sasaran” birokrat. Namun Ace menyatakan bahwa pihak birokrat telah mengambil nama-nama mahasiswa untuk dicurigai berdasarkan data SSO ketika ASU mengadakan diskusi via Ms. Teams. “Jumlah pastinya kami belum tau. Yang jelas, mereka para birokrat melakukan tindakan yang lucu dengan mengambil data dari SSO ketika kami berdiskusi perihal UKT,” terangnya.

Aksi lanjutan “Geruduk Kampus” yang ditolak masuk oleh keamanan Undip dan aparat kepolisian, Senin (27/7). (Foto: Manunggal)

Ace juga mengaku belum dapat mengaitkan antara pengambilan data mahasiswa dari SSO dan bergabungnya akun SIAP Undip dalam diskusi yang dilaksanakan oleh ASU. Namun hal yang patut digarisbawahi oleh Ace ialah kemungkinan adanya pengawasan terhadap gerakan mahasiswa, bahkan sejak dilaksanakannya diskusi.

“Tentang keterkaitan akun SIAP Undip yang bergabung dalam diskusi dan pengambilan data oleh birokrat, kami belum bisa mengaitkan. Namun besar kemungkinannya ialah kita telah diawasi bahkan selama dalam ruang diskusi,” jelasnya.

Ace sebagai mahasiswa yang tergabung dalam ASU mengecam tindakan yang diambil oleh birokrat. Menurutnya, tidak ada kesalahan dari aksi yang telah dilakukan. Mahasiswa telah melaksankan aksi sesuai dengan prosedur dan aksi pun berjalan damai tanpa adanya kekerasan. “Tentunya kami sangat mengecam hal tersebut. Tindakan yang telah kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Tapi mereka tidak ada kemauan untuk berbicara dan duduk bersama,” tandasnya.

Tanggapan Warek II Atas Aksi Mahasiswa

Prof. Heru Susanto, Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan  turut memberikan tanggapan atas tuntutan yang ditetapkan oleh mahasiswa. Menurutnya selama ini Undip telah memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang hendak mengajukan keringanan UKT. Bahkan beliau mengatakan tidak segan untuk membebaskan UKT kepada mahasiswa yang dirasa benar-benar tidak mampu. “Undip memberikan keringanan UKT didasarkan pada pendekatan terhadap yang memerlukan. Undip bisa memberikan keringanan berupa pembebasan UKT, penurunan level UKT, penundaan pembayaran, sistem angsuran dalam pembayaran, dan bentuk-bentuk lain yang ditetapkan oleh rektor,” jelas Prof. Heru saat diwawancarai awak LPM Manunggal, Kamis (23/7).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Laura Andri Retno Martini, salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Beliau menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Undip sejauh ini cukup baik, apalagi Undip telah memberikan bantuan kuota dan penurunan UKT kepada para mahasiswa. “Saya amati kebijakan yang dikeluarkan saat pandemi sudah cukup baik. Undip telah memberikan bantuan kuota dan penurunan UKT bagi yang mengajukan. Beberapa mahasiswa yang saya sarankan untuk mengajukan bantuan juga banyak yang diterima,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa pembayaran UKT secara penuh tentu digunakan untuk biaya pemeliharaan fasilitas dan membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam membayar UKT. “Mungkin mahasiswa juga harus mengerti bahwa UKT yang dibayarkan digunakan untuk memelihara fasilitas dan membantu teman-teman yang kurang mampu. Sejauh yang saya tahu, 2.700 mahasiswa telah mendapatkan bantuan dari Undip,” terang Laura.

Terkait Permendikbud Nomor 25 tahun 2020, Prof. Heru menjelaskan bahwa Undip sebagai perguruan tinggi negeri tentu akan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Bahkan beliau mengaku jika sebelum dikeluarkannya Permendikbud, Undip terlebih dahulu telah menetapkan peraturan-peraturan tersebut, kecuali perihal UKT untuk mahasiswa cuti dan mahasiswa tingkat akhir. “Sebenarnya esensi peraturan menteri hampir semuanya sudah ada di dalam kebijakan undip tentang penyesuaian UKT, tapi ada dua hal yang berbeda, yakni mahasiswa cuti dan mahasiswa akhir. Sekarang Undip telah mengadopsi peraturan tersebut,” jelasnya.

Saat ditanya perihal mahasiswa akhir yang pengajuan pembebasan UKTnya ditolak oleh fakultas, Prof. Heru meminta mahasiswa untuk terlebih dahulu memastikan kapan pengajuan tersebut dimohonkan. “Saya tidak tahu apakah mahasiswa akhir tersebut mengajukan dalam waktu dekat ini atau sudah lama. Kalau sudah lama bisa jadi karena regulasinya belum ada. Namun jika hal tersebut terjadi dua atau tiga hari yang lalu mungkin bisa disampaikan fakultas mana biar nanti dikomunikasikan, dengan catatan mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan yang ada di dalam regulasi,” jawabnya.

Di akhir wawancara, Prof. Heru menegaskan bahwa birokrat tidak mungkin memenuhi gugatan yang berisi potongan UKT bagi seluruh mahasiswa. Menurutnya, gugatan tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud sehingga Undip tidak berhak untuk mengeluarkan peraturan melebihi batas yang ditentukan oleh Kemendikbud. Selain itu, Prof. Heru beranggapan bahwa tidak semua keluarga mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi di tengah pandemi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa bidikmisi yang tidak mengajukan bantuan kuota karena dirasa dirinya masih mampu.

“Tuntutan mahasiswa kan penurunan UKT untuk semua, tidak ada mekanisme. Itu tidak mungkin dilakukan. Adanya Covid juga memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan. Yang seperti itu apakah kita potong UKTnya? kan tidak. Dasar kita adalah penyesuaian berdasarkan kebutuhan. Makanya adanya proses pengajuan. Sekarang prosesnya relatif gampang, upload, tidak langsung datang. Seandainya seluruh mahasiswa Undip mengajukan keringanan, pasti akan kami proses. Bahkan hampir 70 persen mahasiswa pengusul keringanan UKT dari jalur SNMPTN 2020 itu diterima. Satu hal yang ingin saya sampaikan, penting banget. Undip tidak ingin ada mahasiswa yang tidak bisa lanjut kuliah gara-gara gak bisa bayar UKT,” terang Prof Heru.

Meski Prof. Heru menolak gugatan yang diajukan oleh mahasiswa, beliau tetap mempersilakan mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya. ”Jika mereka (mahasiswa, red) tetap menyuarakan ya silakan saja, Itu hak mereka untuk bersuara. Tentu kita tidak akan menghalangi. Hanya saja semua yang tertulis di dalam peraturan menteri Nomor 25 tahun 2020 itu telah kita laksanakan,” imbuhnya.

Reporter: Aslamatur Rizqiyah, Fidya Azzahroh, Nabilah Latifah

Penulis: Aslamatur Rizqiyah

Editor: Winda N, Alfiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *