Hari Film Nasional

This slideshow requires JavaScript.

Perfilman di Indonesia mulai muncul pada tahun 1950. Usmar Ismail sebagai pendiri perusahaan film pertama milik pribumi, yaitu Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini) berhasil memproduksi film perdananya yang berjudul Darah dan Doa (The Long March of Siliwangi). Film Darah dan Doa disematkan sebagai “Film Nasional Pertama” karena film tersebut mengangkat kisah perjuangan nasional yang belum pernah ada sebelumnya. Hari pertama pengambilan gambar film tersebut, yaitu pada 30 Maret dalam perkembangannya diperingati sebagai Hari Film Nasional.

Pada 23 April 1951, Djamaluddin Malik mendirikan perusahaan film milik pribumi, yaitu Perseroan Artis Indonesia (Persari). Film-film yang diproduksi oleh Persari merupakan film hiburan ringan yang bertujuan agar mampu bersaing dengan film-film impor.

Perusahaan film Persari memiliki studio film terbesar dan peralatan studio terlengkap yang mendukung Persari dalam memproduksi film. Pada tahun 1952 dan 1953 Persari berhasil memproduksi film-film berwarna seperti Rodrogo de Villa, Tabu, dan Leilani. Selain itu, Persari tercatat sebagai perusahaan film yang paling produktif pada saat itu. Persari sendiri menjadi pelopor penting dalam pertumbuhan industri film di Indonesia.

Selain didirikan perusahaan film milik pribumi, didirikan pula asosiasi perusahaan film dan artis Indonesia, yaitu Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI). PPFI didirikan oleh Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik pada 6 Agustus 1954 dengan tujuan untuk menghimpun produser-produser film di Indonesia agar dapat mengatasi permasalahan pada saat itu di antaranya, adanya persaingan antara film Indonesia dan film asing, sulitnya penayangan film nasional di bioskop kelas atas, dan sulitnya mendapatkan bahan baku film.

Untuk mewadahi aktor, sutradara, dan sineas agar mendapatkan pengalaman dan pendidikan dalam bidang perfilman maka pada 1955 Usmar Ismail dan Asrul Sani mendirikan Akademi Teater Nasional Indonesia (ATNI), yang sekaligus menjadi cikal bakal sekolah teater di Indonesia.

Pada waktu itu, industri film nasional belum mendapat pengakuan dari pemerintah karena industri film tidak ada dalam daftar penggolongan usaha milik Kementerian Perekonomian RI. Sehingga, perfilman nasional cenderung terabaikan dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Bahkan tuntutan terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri film dalam negeri tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

Oleh karena itu, pada 16 Maret 1957, PPFI mengadakan rapat dengan anggotanya dan memutuskan bahwa PPFI akan menutup semua studio yang berada di bawah naungannya secara serentak pada 19 Maret 1957.

Setelah adanya kompromi dan janji dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan PPFI, maka PPFI membuka kembali studio milik para anggotanya pada 26 April 1957. Namun pada kenyataannya, janji pemerintah terkait masalah perfilman baru terealisasi pada 5 Maret 1964 dengan dikeluarkannya Penpres No. 1 Tahun 1964 yang menetapkan bahwa urusan perfilman berada di bawah Departemen Penerangan.