Hakim PTUN Tolak Gugatan Warga Rembang

Pasukan polisi berbaris di antara pihak pro dan kotra dalam aksi pengawalan putusan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di depan PTUN Semarang, Kamis (16/4). (Nina/Manunggal)

Pasukan polisi berbaris di antara pihak pro dan kotra dalam aksi pengawalan putusan pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di depan PTUN Semarang, Kamis (16/4). (Nina/Manunggal)

ManunggalCybernews—Pembacaan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan PT Semen diwarnai dengan aksi demonstrasi pada Kamis (16/4). Aksi pengawalan ini dilakukan baik dari pihak pro maupun kontra di depan PTUN Semarang. Akibat aksi ini, akses menuju lokasi ini sempat ditutup beberapa jam.

Pihak pro sejak pagi sudah hadir di depan kantor PTUN Semarang, sementara pihak kontra baru hadir sekitar pukul 10.30 WIB. Kubu pihak kontra terdiri atas mahasiswa Undip, Unnes Unisula, Unika, Universitas Wahid Hasyim, UIN Walisongo, dan Kelompok Tani Alit Mandiri Kendal yang sebelumnya berkumpul di depan Museum Ronggowarsito. Mereka melakukan longmarch mendampingi para warga Rembang dari depan Museum Ronggowarsito menuju PTUN.

Meski sempat turun hujan, aksi demonstrasi terus berlanjut. Dua kubu tersebut saling berhadapan dan dibatasi oleh ratusan polisi gabungan dari Brimbob Polda Jateng, Dalmas Polda Jateng, Dalmas Polrestabes Semarang, dan Polsek setempat.

Selain melakukan orasi, warga Rembang juga menggelar doa bersama. Warga menolak keras pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di daerah mereka karena dinilai merusak lingkungan.

“Yang kita butuhkan adalah nasi, bukan semen, yang kita minum adalah air, bukan limbah,” seru salah satu orator.

Putusan Majelis Hakim PTUN Semarang, Susilowati Siahaan menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena sudah kedaluwarsa. Gugatan seharusnya dilayangkan 90 hari setelah izin terbit. Selain itu, sosialisasi kepada warga sudah disampaikan melalui Kantor Kepala Desa dan Website.

Tim Kuasa Hukum WALHI, Judianto Simanjuntak menyatakan bahwa, pada faktanya banyak warga yang belum mengetahui akan adanya sosialisasi tersebut.

“Warga mulai mengetahui adanya pembangunan pabrik setelah banyaknya alat berat yang masuk di daerah tersebut. Tidak ada sosialisasi yang dilakukan,” jelas Judianto.

Walaupun gugatan ini ditolak, aksi massa ini tetap berjalan damai dan tertib. Rencananya, mereka akan melakukan banding terkait hasil putusan ini. Setelah meninggalkan PTUN, mereka bergerak ke arah Kantor Gubernur Jawa Tengah. (Windi/Manunggal)