Gerakan Rakyat Menggugat : Lawan Kebijakan Anti Kesejahteraan Buruh

[metaslider id=5427]

Orasi oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Rabu (1/5), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional.(Winda,Rona,Dyah/Manunggal)

ManunggalCybernews – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi menuntut kesejahteraan buruh di sejumlah titik Kota Semarang pada Rabu (1/5), dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau biasa disebut dengan May Day.

GERAM terdiri dari banyak lapisan masyarakat daerah Jawa Tengah, seperti: Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani (LPUBTN),  Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) Mandiri Jawa Tengah, Legal Resources Center-Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Perempuan Mahardika, Serikat Pekerja Media, Muda Melawan, jaringan masyarakat pekerja lainnya serta elemen mahasiswa wilayah Jawa Tengah.

Massa memulai longmarch sekitar pukul 9.30 pagi dari LPU-BTN menuju ke Kantor Gubernur Jawa Tengah dan berhenti untuk orasi di sejumlah titik, diantaranya: Balaikota Semarang, Carrefour Pandanaran, Kawasan Simpang Lima Semarang, Patung Diponegoro Undip Pleburan, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah.

Berikut sepuluh tuntutan rakyat pada May Day 2019 :

  1. Hapus sistem kerja kontrak, outsourcing, dan magang.
  2. Tolak politik upah murah, upah layak, dan setara nasional.
  3. Tolak PHK, union busting, dan kriminalisasi aktivis buruh.
  4. Laksanakan hak buruh perempuan, lindungi imigran.
  5. Tangkap dan adili perusahaan-perusahaan nakal.
  6. Turunkan BBM dan kebutuhan pokok rakyat.
  7. Berlakukan jaminan sosial, bukan jaminan asuransi sosial.
  8. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat.
  9. Tanah dan air untuk kesejahteraan rakyat.
  10. Hentikan sistem target (perpanjangan waktu, lembur tidak mendapatkan upah).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 yang mengatur tentang sistem pengupahan, tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, PP ini menegaskan bahwa perusahaan harus melakukan peninjauan upah untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup pekerja namun dalam pelaksanaannya hanya dilakukan peninjauan lima tahun sekali. “Sekarang survei kebutuhan pokok hanya dilakukan lima tahun sekali dan ini sangat memukul buruh karena upahnya akan naik kira-kira lima tahun sekali, dan selanjutnya kenaikan sepanjang tahun yang diikuti hanya 5-8% saja” jelas Mulyono selaku koordinator KASBI Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Mulyono menambahkan ketika upah naik akan diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang berarti pemerintah telah memberatkan masyarakat miskin diantaranya buruh.

Mulyono juga menjelaskan bahwa banyak relokasi perusahaan upah tinggi ke wilayah di Jawa Tengah untuk mencari upah murah. Relokasi tersebut berjalan tanpa diimbangi dengan kebijakan yang pro buruh sehingga sangat merugikan rakyat kecil. Tambahnya, perusahaan juga melakukan union busting atau pemberhentian serikat buruh yang menuntut kesejahteraan atas hal tersebut.

“Ketika mereka (perusahaan relokasi –red) datang kesini, banyak buruh yang tidak diperbolehkan mendirikan serikat. Dinas Tenaga Kerja Provinsi seharusnya yang mengawasi tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh pengusaha, pelanggaran-pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pengusaha tapi faktanya mereka juga seperti itu, akhirnya kembali lagi buruh yang menjadi korban,” tambah Mulyono.

Buruh tidak bisa menuntut hak-hak normatif dan ketidakadilan sendirian. Butuh keterlibatan elemen masyarakat serta mahasiswa yang terdidik dan terorganisir dalam menindaklanjuti dan mengawal tuntutan agar pemerintah melakukan perubahan yang lebih baik bagi buruh. “Dampak yang kita rasakan saat ini mau tidak mau dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama rakyat yang tertindas,” tutup Mulyono. (Winda/Manunggal)