FPP Tolak Penyelenggaraan Pemira

Ketua Komite Pemilihan Raya, Deni Syaputra (kiri-tengah), membacakan pengumuman dalam technical meeting yg digelar KPR di Sekretariat KPR, Senin (24/11). (Fikri/Manunggal)


ManunggalCybernews – Dalam technical meeting peserta pemilihan raya (pemira) Universitas Diponegoro yang digelar Komite Pemilihan Raya (KPR) di Sekretariat KPR, Senin (24/11), Ketua KPR, Deni Syaputra mengatakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP) telah menyerahkan surat penolakan pelaksanaan kegiatan pemira di lingkungan kampus FPP.

Dengan demikian, kata Deni, kampanye, debat, serta pemilihan senator tidak akan dilakukan di FPP. Namun, kata Deni, pihak KPR akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi mahasiswa FPP yang ingin menyalurkan suaranya. Namun, dia belum dapat memastikan di mana TPS tersebut akan ditempatkan.

“Kami usahakan dulu untuk buka di depan Teknik Kimia, kan letaknya dekat dengan FPP. Kalau nggak bisa, mungkin kita akan buka di Students Center,” ujarnya.

Menurut penuturan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FPP, Zia Zannititah Pawana, surat penolakan tersebut dia serahkan pada KPR pada 17 November lalu. Dia menerangkan, penolakan tersebut merupakan penolakan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemira secara kelembagaan. Salah satu alasan penolakan tersebut, kata Zia, adalah lembaga mahasiswa FPP tidak setuju dengan sistem kepartaian yang digunakan dalam pemira.

Selain itu, Zia mengatakan, ada beberapa kejanggalan dalam pemira, seperti Surat Keterangan Rektor No. III/SK/J.07/2004 yang dijadikan landasan penyelenggaraan pemira. Padahal, menurut dia, Bab XVII Aturan Peraturan Pasal 3 dalam Peraturan Rektor No. 4 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada 4 Agustus lalu menerangkan bahwa Surat Keputusan Rektor tersebut sudah tidak berlaku.

Kejanggalan lain menurut Zia adalah penyebutan aklamasi dalam pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Keluarga Mahasiswa (BEM KM). Dia menerangkan, jika mengacu pada definisi aklamasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka seharusnya ada rapat yang digelar KPR untuk membahas hal tersebut dan disepakati secara lisan oleh peserta rapat.

“Kalau yang rapat itu senat, apakah benar sudah merepresentasikan seluruh mahasiswa Undip? Senat kan terdiri dari kader-kader partai mahasiswa, tentu ada kepentingan partai di situ. Lain lagi jika BEM tiap fakultas diundang dalam rapat tersebut. BEM fakultas bisa merepresentasikan mahasiswa dari sebelas fakultas, tapi kenyataannya kami tidak diundang. Jika begini, apakah masih pantas disebut ketua dan wakil ketua BEM universitas?” katanya saat ditemui di FPP, Rabu (26/11).

Meski FPP mengajukan surat penolakan tersebut, kata Zia, mahasiswa FPP diperbolehkan menggunakan hak suaranya di tempat lain yang disediakan KPR. Dia mengatakan, pihaknya telah mengajukan solusi mengenai hal ini pada pihak KPR yang tertulis dalam surat penolakan.

“Kami sudah memberi solusi pada KPR. Seharusnya KPR menghargainya dengan membuka TPS di Students Center. Kami rasa Students Center tempat yang tepat karena panitia tidak akan kepanasan dan kehujanan. Coba kalau ditempatkan di depan Teknik Kimia, mereka akan kesusahan kalau hujan,” ujarnya. (Nina/Manunggal)