Fenomena Wajib yang Ada Saat Pemira

sumber foto: globalnews.ca

Memasuki petengahan hingga akhir semester ganjil, publik Undip selalu diwarnai dengan huru-hara Pemilihan Raya (Pemira). Layaknya perayaan tahunan, pesta yang satu ini selalu ramai sejak awal dimulai dan mungkin hingga akhir rangkaiannya nanti. Sayangnya konteks keramaian disini bukan karena adanya inovasi ataupun prestasi. Namun, lebih kepada drama dan kisruh yang selalu ada dan membersamai rangkaian pesta demokrasi ini.

Bagi saya dan sebagian mahasiswa –yang mungkin sudah dua atau tiga kali melewati rangkaian Pemira setiap tahunnya– akan muncul rasa jenuh. Hal itu tidak muncul dengan sendirinya, dan bukan pula bentuk dari apatisme tanpa sebab. Semua itu hadir dikarenakan beberapa fenomena monoton setiap tahunnya, antara lain:

Pertama, menjamurnya informasi simpang siur. Mulai saat menjelang Pemira, media sosial mainstream ­–khususnya Line, akan kehadiran official account (OA), personal account, atau pesan kaleng yang membahas persoalan perjulidan pesta demokrasi. Dan uniknya mereka semua selalu memposisikan diri sebagai anonim. Pribahasa “lempar batu sembunyi tangan” seolah menjadi wajah fenomena ini. Berani mengkritik, namun tetap menjaga citra diri dibalik topeng anonim. Meskipun itu pilihan, tetap apresiasi lebih perlu diberikan bagi mereka yang berpendapat sebagai diri mereka sendiri.

Kedua, drama yang kerap kali muncul dari internal penyelenggara ataupun peserta Pemira. Beberapa tahun kebelakang mungkin permasalahan ini lebih kerap terjadi pada peserta. Salah satunya isu ambang batas pencalonan, yang mana paslon harus mengikuti LKMM Madya –sekarang LKMM-TM. Sedangkan terdapat opini yang berkembang dikalangan mahasiswa bahwa LKMM Madya tidak menjamin kualitas kepemimpinan pesertanya, mengingat adanya politisasi golongan tertentu dalam penjaringannya. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan kotak kosong pada Pemira FIB tahun lalu dan beberapa fakultas yang nampaknya harus aklamasi pada Pemira tahun ini. Lantas kemanakah mereka yang biasa berpolitik praktis?

Namun, persoalan drama belum selesai. Berbeda dengan tahun sebelumnya, drama Pemira tahun ini melibatkan penyelenggara dan pesertanya. Bermula dengan aduan peserta yang salah alamat, namun justru ditanggapi oleh penyelenggara. Hal itu membuat publik Undip bertanya-tanya: Apakah mereka yang selama ini berkecimpung di bidang legislasi tidak paham alur birokrasi? Akibat dari drama lawakan ini membuat SM Undip memberhentikan Proses Pemira dan mengganti Panlih yang ada. Ya, memang membuang-buang waktu. Namun, ada hal yang lebih membuang-buang waktu dari itu, berkecimpung di legislatif namun pada akhirnya melakukan tindakan maladministrasi dalam birokrasi.

Ketiga, isu rezim organisasi mahasiswa eksternal (ormek). Setelah muncul hasil rekapitulasi suara pada Pemira 2018, publik Undip dibuat takjub karena kader KAMMI –yang beberapa tahun terakhir menguasai kepemimpinan BEM Undip– tidak bisa melanggenkan rezimnya sekali lagi. Ya, memang ormek di Undip bukan topik yang lumrah untuk dibicaraan, namun semua sepakat bahwa eksitensi mereka tetap ada melalui gerakan bawah tanah di kampus. Adanya ormek –yang merupakan warisan reformasi, sebenarnya bukanlah masalah. Mengingat tidak adanya regulasi yang membahas topik tersebut. Hanya saja, masalah hadir apabila terjadi kongkalikong saat menjabat. Dimana mereka kemudian membagi-bagi kursi jabatan sesama golongan, memanipulasi musyawarah agar tujuan mereka mufakat, atau berkolaborasi untuk menyalahgunakan regulasi.

Keempat, mahasiswa tidak meraskan dampak pasca Pemira. Mungkin ini terdengar apriori. Namun, bagi mahasiswa biasa –yang hanya berniat menuntut ilmu di bangku kuliah sesuai harapan orang tuannya– siapapun yang terpilih tidak terlalu mereka hiraukan. Toh, pada akhirnya kepemimpinan mereka belum tentu melibatkan sang mahasiwa biasa ini. Eksekutif tenggelam dalam proker, legislatif berkutat dalam rapat. Lalu apakah opini “mahasiswa itu sendiri yang harus aktif berpatisipasi” masih populer jika waktu sang mahasiswa sudah tersita untuk urusan akademik, sedangkan nafsu untuk berorganisasi terlanjur hilang karena proker dan regulasi yang dilahirkan oleh dua lembaga besar ini tidak lagi lahir dari nafas dan keresahan para mahasiswa?

Akhir kata, keempat fenomena ini seakan selalu hadir menjamu Pemira tiap tahunnya, namun dengan jamuan yang tidak sedap. Mahasiswa sebagai penyelenggara, peserta dan partisipan Pemira, sebetulnya bisa menciptakan iklim demokrasi yang baik tanpa perlu drama dan segala tetek bengeknya. Terlebih semua dilakukan di lingkungan kampus yang katanya menjunjung tinggi mimbar akademik. Oleh karena itu, mari kedepankan kepentingan bersama dan biasakan untuk berpolitik analitis. Jika sudah demikian, Parlemen kita tentu akan memiliki harapan di masa depan.

Oleh: Alfiansyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *