Enam Tuntutan GMPHP Terkait Pelanggaran HAM di Papua

GMPHP memberikan keterangan terkait latar belakang tuntutan mereka, Jumat (2/9) di kantor LBH Semarang. (Clara/Manunggal)

GMPHP memberikan keterangan terkait latar belakang tuntutan mereka, Jumat (2/9) di kantor LBH Semarang. (Clara/Manunggal)

CybernewsManunggal– Gerakan Mahasiswa Peduli  HAM Papua (GMPHP) memberikan pernyataan sikap terkait kasus diskriminasi terhadap kaum Papua. Pernyataan tersebut dituangkan dalam enam tuntutan yang disampaikan dalam konferensi pers pada Jumat (2/8) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.

Tindakan GMPHP dilatarbelakangi oleh adanya kasus pelanggaran HAM yang belum juga dituntaskan. Kasus penembakan di Intan Jaya, Jumat (27/8) yang menewaskan satu pelajar SMP N1 Sugapa, Otinus Zondegau (16) ditembak hingga tewas di depan halaman rumahnya terkena peluruh timah panas di dada dan bahu.

Sebagai simpulan dari masalah yang dipaparkan dalam konferensi tersebut, berikut enam tuntutan GMPHP yang disampaikan Alexander Zondegau, koordinator GMPHP.

Pertama, Kapolri segera mencopot Kapolda Papua, Kapolres Paniai dan Kapolsek Sugapa karena gagal menegakan tugas dan wewenang Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.

Kedua, Kapolri segara menindak tegas adili pelaku sesuai UU yang berlaku di NKRI,dan mencopot pelaku dari anggota kesatuan Brimob.

Ketiga, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta seluruh kabupaten di tanah Papua segera hentikan proses penyelesaian masalah pelanggaran HAM dengan uang atau istilah bayar kepala tanpa penyelesaian hukum yang jelas.

Keempat, negara segera tarik militer (TNI, Polri dan BIN ) organik dan non-organik, serta hentikan mengirim pasukan militer Indonesia ke Papua.

Kelima, negara melalui aparat keamanan hentikan intimidasi dan teror serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap mahasiswa Papua yang menggengam pendidikan diluar Pulau Papua.

Keenam, semua elemen, pro demokrasi, organisasi, individu bersama-sama menyikapi dan peduli terhadap kasus pelanggaran HAM di tanah Papua secara serius dari akar persoalan.

Terkait hal tersebut, GMPHP akan melakukan sosialisasi ke masyarakat. “Untuk ke depannya, kita akan banyak ke kampus, menjelaskan apa yang terjadi di Papua,” ujar Alexander. (Clara/Manunggal)