Diskusi Revisi UU KPK Dihadiri Satu Anggota DPRD

Lembaga masyarakat, akademisi, pegawai pemerintah, dan mahasiswa melakukan diskusi untuk membahas sikap terhadap revisi UU KPK di Gedung DPRD Jawa Tengah, Kamis (25/2). (Jazaak/Manunggal)

Lembaga masyarakat, akademisi, pegawai pemerintah, dan mahasiswa melakukan diskusi untuk membahas sikap terhadap revisi UU KPK di Gedung DPRD Jawa Tengah, Kamis (25/2). (Jazaak/Manunggal)

ManunggalCybernews—Diskusi pengambilan sikap terhadap revisi undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (25/2) di Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng) hanya dihadiri oleh satu anggota DPRD.

Anggota DPRD yang menghadiri diskusi tersebut berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun anggota DPRD tersebut hanya berada di dalam ruang diskusi selama kira-kira 30 menit tanpa menyampaikan apapun.

“Tadi ada yang hadir dari fraksi PDIP, namun tidak lama. Beliau keluar lagi saat mahasiswa sedang menyampaikan aspirasinya,” ujar Firdaus Silabi Al-Attar, Ketua Bidang Sosial dan Politik BEM Undip.

Muhammad Rofiuddin, moderator diskusi sekaligus akademisi dan jurnalis, menyampaikan pendapatnya. “Kalau saya tahu bahwa dia mau pulang, maka akan saya cekal untuk berbicara terlebih dahulu di forum mengenai bagaimana sikap wakil rakyat atas polemik revisi UU KPK ini.”

Lebih lanjut, Rofiuddin menjelaskan bahwa undangan telah disampaikan ke para anggota DPRD. Forum diskusi ini pun telah disesuaikan agar dilaksanakan saat DPRD Jateng tidak memiliki agenda sidang paripurna.

“Bisa jadi tagline DPRD sebagai institusi modern dan terbuka hanya sebagai slogan. Buktinya apa? Ya (kejadian) hari ini itu,” papar Rofiuddin. (Jazaak/Manunggal)