Diskusi Publik, Imbas Absennya Rektor Unnes dari Undangan Debat

Suasana diskusi akademik pasca tidak hadirnya Rektor Unnes untuk memenuhi undangan debat, Kamis (20/2) di PKM Unnes. (Foto: Faqih/Manunggal)

Semarangan— Kamis (20/2), PKM Universitas Negeri Semarang (Unnes) diramaiakan oleh diskusi publik terkait kasus plagiarisme disertasi oleh Rektor Unnes, Fathur Rokhman dan pembebastugasan dosen Unnes, Sucipto Hadi Purnomo. Acara ini juga dihadiri oleh tiga orang narasumber lainnya, yaitu Donny Danardono, Triyono, dan Gunawan Permadi. Acara yang sebelumnya direncanakan ialah debat akademik bertajuk “Kampus Konservasi 2.0: Dibawah Bayang-bayang Pemberangusan Ruang Demokrasi, Dusta Akademik, dan Resepsi” antara Sucipto dan Rektor Unnes. Acara tersebut seharusnya dimulai sejak pukul 19.00 WIB, namun hingga pada pukul 20.24 WIB, Sang Rektor tidak kunjung datang.

Kronologi Pembebastugasan Sucipto
Sucipto menjelaskan kronologi pembebasan tugasan dirinya. Bermula saat 11 Februari 2020, dirinya memenuhi undangan tim pemeriksa yang diketuai oleh S. Martono yang menjabat sebagai Wakil Rektor II. Pada undangan yang pertama ini, Sucipto akan dimintai klarifikasi dan diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran etika pegawai, berupa unggahan statusnya di akun sosial media facebook yang berbunyi “Penghasilan anak-anak saya pada lebaran kali ini menurun drastis. Apakah ini efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?,” pada 10 Juni 2019. Tim pemeriksa berpendapat bahwa unggahan tersebut menunjukkan bahwa Sucipto merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.

Kedua, terkait dengan aktivitas Sucipto sebagai anggota tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kemenristekdikti. Ketiga, Sucipto pernah menjadi saksi terlapor di Polda atas seseorang yang telah melaporkan petinggi Unnes (Rektor, red) dengan dugaan kegiatan plagiasi. Namun ketika dirinya meminta untuk tim pemeriksa menunjukkan surat tugas atau surat keputusan dan SOP pemeriksaan, tim tersebut tidak dapat menunjuknya bahkan dalam kurun waktu yang telah disepakati, yakni 1×12 jam. “Waktu 1×12 jam saya minta untuk memahami SOP yang diberikan” jelas Sucipto.

Pada Jumat, 12 Februari 2010 Sucipto menerima Surat Keputusan (SK) Rektor Unnes berupa pembebastugasan sementara di hadapan Dekan dan disaksikan oleh para Wadek dan ketua jurusan. Oleh karena itu, selama dirinya dibebastugaskan, Sucipto tidak diperbolehkan untuk meneliti di dan untuk Unnes, mengajar di Unnes, mengabdi pada masyarakat, dan juga tidak diperbolehkan mengaku sebagai civitas academica dengan memakai atribut Unnes. “Saya tidak banyak komentar karena komentarnya saya simpan untuk debat yang sebenarnya.” kalimat penutup dari Sucipto.

Donny Danardono menanggapi bahwa kalimat yang diunggah Sucipto bukan berupa kritik apalagi penghinaan terhadap Jokowi. “Jika pun benar unggahan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap presiden, maka lembaga (Unnes, red) tidak dapat menindak karena lembaga hanya berhak melaporkan ke polisi lalu diproses ke pengadilan. Jika memang terbukti menghina, maka lembaga dapat menindaklanjuti berupa pemberhentian sementara bahkan selamanya,” ujar Donny Danardono.
Menindaklanjuti prosesi debat yang mengalami penundaan, rencana selanjutnya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Unnes yang pertama adalah membuka opsi diadakannya debat kembali antara Sucipto dan Rektor Unnes. Rencana kedua, mendorong pihak dari Universitas Gadjah Mada (UGM) agar segera menyelesaikan kasus plagiasi disertasi yang dilakukan Rektor Unnes, kemudian mengaudiensikan kepada khalayak luas. BEM KM Unnes dikabarkan telah menghubungi BEM KM UGM untuk mengkoordinasikan masalah ini. “Suratnya sudah masuk, tinggal menunggu konfirmasi dari temen-temen UGM,” jelas Fajar ketua BEM Unnes.

Penulis: Nabilah Lathifah
Reporter: Nabilah Lathifah, Aslamatur Rizqiyah
Editor: Alfiansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *