Belanja Pegawai Sarang Korupsi Pejabat

Pembengkakan anggaran belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) tahun 2012 sangat mencengangkan. Proporsi belanja pegawai mencapai angka 814 miliar. Mayoritas item atau mata anggaran belanja pegawai adalah untuk honorarium dan komsumsi. Tahun 2011 belanja pegawai Kabupaten Ngawi mencapai angka 717 Miliar, padahal jumlah PNS tidak bertambah namun berkurang karena banyak yang pensiun dan berlangsung moratorium PNS.

Pembengkakan belanja pegawai tersebut membuktikan pemerintah daerah—dalam hal sang policy maker—-kurang responsi terhadap program pembangunan. karena dengan semakin besar prosentase belanja pegawai maka makin sedikit alokasi pengeluaran APBD untuk belanja modal atau untuk kepentingan masyarakat.

Kabupaten Ngawi sendiri dalam rilis berbagai lembaga studi anggaran dianggap kabupaten yang boros anggaran. Boros anggaran bukan untuk kepentingan masyarakat namun untuk kepentingan birokrasi. Prosentase belanja pegawai di kabupaten Ngawi selama 5 tahun terakhir nyaris mencapai angka 70 %.

Ironisnya meski belanja pegawai besar, kesejahteraan PNS terutama PNS rendahan sangat minim. Gaji PNS sering diberikan terlambat. hal tersebut memunculkan anekdot dikalangan PNS rendahan di kabupaten Ngawi, bahwa gaji PNS lambat dikucurkan karena anggarannya disimpan dalam deposito berjangka menunggu jatuh tempo,sehingga bunga banknya bisa menguntungkan. Kasus pembengkakan belanja pegawai yang irrasional bukan hanya terjadi di Ngawi, dari 250-an kabupaten/kota di Indonesia 80 % filosofi anggarannya adalah “Memaksimalkan belanja anggaran pegawai dibanding belanja anggaran publik!”

Adalah salah dan keliru apabila postur belanja pegawai yang besar akan menyejahterakan PNS terutama PNS rendahan. Karena besaran belanja pegawai yang besar memuat kepentingan politik anggaran dari sang policy maker pembangunan dan juga hanya menguntungkan elite birokrasi pemerintahan.

Besarnya belanja pegawai jelas merugikan kepentingan rakyat, karena alokasi untuk anggaran pembangunan menjadi berkurang. Namun besarnya belanja pegawai tidak secara otomatis menyejahterakan PNS yang minus jabatan. Karena yang menikmati anggaran dari belanja pegawai adalah elite birokrasi yang menjalankan lalu lintas anggaran.

Yang mendapatkan untung besar dari prosentase belanja pegawai adalah mereka yang disebut piramida struktur birokrasi dengan berbagai embel-embel jabatan, baik yang menjadi pejabat Pengelola Keuangan (PPTK) dan pejabat pengguna anggaran. Termasuk tentunya top leader birokrasi yang memiliki wewenang dan kuasa mengatur mutasi jabatan.

Sudah menjadi rahasia umum, selama ini dibirokrasi pemerintahan atau jenjang piramida struktural birokrasi dimanapun dan kapanpun praktek “upeti” dan dana setoran merupakan hal yang wajar dan lumrah. Meski hal tersebut terkategori korupsi dalam definisi UU anti korupsi. mata anggaran dari belanja pegawai terutama untuk honorarium, komsumsi, perjalanan dinas rawan diselewengkan. Motif penyelewengan mata anggaran untuk honorarium pegawai, komsumsi kegiatan, dan perjalanan dinas ada beberapa modus operandi. Modus operandi yang lazim adalah kepala satuan kerja (badan/dinas/bagian) mematok “upeti” sekian persen dari total biaya operasional pelaksanaan program (BOP) dan biaya rutin yang ada disatuan kerja. Potongan sekian persen konon diperuntukkan untuk upeti pimpinan daerah dan juga kepala satuan kerja, serta juga untuk dana taktis.

Di dalam perencanaan RKA (Rencana kegiatan anggaran) proporsi biaya komsumsi, honorarium dan biaya perjalanan dinas dibengkakkan namun dalam pelaksanaan dibuat efisiensi namun pelaporan (SPJ)-nya aman. Sisa selisih besaran anggaran komsumsi, honorarium pegawai dan biaya perjalanan dinas di RKA dengan pelaksanaan riil diserahkan kepada kepala satuan kerja dan sisanya dibagi untuk pegawai rendahan yang melaksanakan tugasnya.

Pembagian jatah sisa “korupsi” anggaran yang “gemuk” di RKA dan “kurus” di implementasi berdasarkan daftar urut kepangkatan dan status jabatan, antara pejabat eselon II, III, IV dan baru PNS yang cuma staf biasa. Modus operandi yang lain adalah dalam periode mutasi jabatan terjadi praktek ‘dagang sapi” jabatan. kepala daerah selaku PPK (pejabat Pembina kepegawaian) dan juga penentu jabatan karir didaerah melalui kepanjangan tangannya yakni Baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan karir), mematok harga jabatan dengan “standar harga” tertentu. Harga jabatan tergantung eselon dan instansi. Eselon II yang merupakan kepala dinas/badan/bagian (satker) dipatok dalam nilai tertentu, kemudian baru eselon dibawahnya.

Mekanisme “balas budi” dari pemberian jabatan, adalah melalui bentuk “upeti” yang dananya diambilkan dari  hasil mencari untung dari anggaran belanja pegawai disatuan kerja. Metodenya mencari untung dari proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang dibuat seefisien mungkin. Jika dimungkinkan mata kegiatan tidak dilaksanakan namun SPJ memadai sehingga jika ada pemeriksaan baik dari BPK, BPKP, inspektorat aman-aman saja.

Tugas memoles laporan atau SPJ diserahkan kepadaa staf yang ditunjuk sebagai bendahara dan operator keuangan satuan kerja (satker). Belanja pegawai memang relatif mudah dijadikan target untuk korupsi para pejabat birokrasi baik dipusat maupun didaerah. karena tidak mungkin dalam kondisi sekarang pejabat publik melakukan pemotongan dan korupsi dana BLM (bantuan langsung masyarakat), karena akan mendapatkan resistensi dari masyarakat.

Besarnya belanja pegawai secara langsung akan meningkatkan volume pendapatan pejabat birokrasi didaerah, karena mereka akan mendapatkan “rezeki” dari sisa selisih anggaran perencanaan dan pelaksanaan. Tidak mengherankan BPK dalam opini publiknya beberapa bulan yang lalu menyebut kebocoran uang negara dari mata anggaran biaya perjalanan dinas mencapai angka 30 triliun tahun 2011.

Kebocoran belanja pegawai unruk kepentingan elite birokrasi (pejabat) diberbagai daerah diperkirakan mencapai angka 30-40 %. hal tersebut menjadi masuk akal jika dikorelasikan dengan gaya hidup pejabat birokrasi dan kepemilikan harta yang semakin menimbun dari tahun ke tahun ketika masih berposisi menjabat.

Untuk itulah saat ini masyarakat dan juga PNS rendahan harus menuntut transparansi anggaran, dan menuntut prosentase anggaran yang besar untuk belanja publik/pembangunan. Karena belanja pegawai yang besar sesungguhnya sarang korupsi para pejabat birokrasi. Mereka kaya raya oleh praktek efisiensi anggaran yang jumlahnya sangat besar.


Oleh:

Amin Santosa

Guru SDN 2 Watualang, Ngawi.

Jalan Ngawi-solo Km 3, Ngawi.


Kanal Opini ini merupakan Media Mahasiswa. Setiap berita/opini di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis.