Banjir 2020, Salah Siapa?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat tinjau lokasi banjir. (Sumber: inisiatifnews.com)

Tahun baru identik dengan acara penyambutan pergantian tahun, baik dengan pesta kembang api maupun makan bersama. Namun, agaknya berbeda dengan perayaan tahun baru kali ini. Tepat tanggal 1 Januari 2020, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tergenang banjir. Bukan banjir seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini menjadi banjir yang terparah sepanjang sejarah dengan ketinggian air di beberapa titik mencapai tinggi orang dewasa. Bahkan, wilayah yang jarang terjamah oleh banjir seperti Tangerang, Depok dan Bekasi pun ikut terkena imbasnya.

Hal ini pun diakui oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dikatakan bahwa penyebab utama banjir pada awal tahun ini dikarenakan intensitas hujan yang tinggi sepanjang sejarah yang pernah tercatat. Namun, bukan Indonesia jika tidak mempunyai orang-orang yang mahir ber-julid. Bukannya melihat sebuah bencana dengan rasa empati dan memberikan solusi yang membangun, beberapa orang justru mengaitkan banjir dengan kinerja pemerintah. Mereka menyudutkan suatu kubu tertentu dan mengklaim bahwa hasil kinerjanya buruk sehingga pantas untuk dilengserkan. Padahal, jika berbicara soal realita, pemerintah sudah mengupayakan optimalisasi serta naturalisasi sungai di Jakarta. Walaupun program naturalisasi belum rampung seluruhnya, tetapi di beberapa titik atau daerah yang sudah selesai proses tersebut juga dilakukan peninggian tanggul, sehingga bisa menampung air lebih banyak. Pun, upaya tersebut berhasil mengurangi angka banjir selama beberapa tahun ke belakang.

Namun, lagi-lagi beberapa oknum netijen seolah-olah tidak lelah menyalahkan pemerintah. Bukannya memberikan kritik atau saran yang membangun, malah serangan dengan argumentasi ad hominem yang keluar dari kebanyakan mereka. Hal itu tentu dapat menimbulkan kebencian dan memperpanjang polarisasi pasca Pilples 2019. Padahal, jika ditilik lebih dalam, terdapat sejarah Kota Jakarta yang di mana memang sudah berlangganan banjir sejak jaman Kolonial Belanda, tanpa mengenal siapapun yang sedang berkuasa. Kenyataannya, Jakarta memang tempat dengan dataran yang paling rendah daripada daerah lainnya (sekawasan Jabodetabek), belum lagi tanah Jakarta di kelilingi oleh rawa-rawa yang kian kemari tergusur oleh pembangunan. Kalau sudah begitu, kemanakah jalan air pulang? Tentu tidak salah jika ia menggenang tak kenal tempat, karena kurangnya daerah resapan dan penampungan air yang kian didesak.

Lalu, jika saja banjir sudah menjadi peninggalan nenek moyang sejak dulu, mengapa baru sekarang dipermasalahkan dengan sangat besar? Dari sekian pergantian pemerintahan Jakarta sejak dulu, permasalahan banjir pasti selalu dibicarakan. Tetapi, tetap saja pemerintah hanya akan bisa mengurangi dampak dari banjir dan belum bisa menghilangkan banjir sebagai kearifan lokal. Pun yang sangat disayangkan lagi, opini yang berkembang di jagad dunia maya hanya menyudutkan Anies Baswedan selaku Gurbenur DKI Jakarta. Padahal, bukan hanya daerah Jakarta saja yang tenggelam akan banjir, tetapi juga ada Jawa Barat dengan Gurbenurnya Ridwan Kamil, Banten dengan Gurbenurnya Wahidin Halim dan daerah Jabodetabek lainnya. Bahkan, Tangerang dan Bekasi merupakan salah dua kawasan terparah akibat dampak banjir setelah Jakarta. Tetapi, mengapa hanya Anies yang disalahkan serta ingin dilengserkan? Jadi, banjir 2020 salah siapa? Kita bersama atau pemerintah yang tidak benar kinerjanya? (Siti/Manunggal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *