Bakar Pocong, Wujud Aksi Tolak Revisi UU MD3

Aksi penolakan revisi UU MD3 oleh sejumlah mahasiswa yang dikoordinatori oleh BEM Undip pada Jumat, (9/3), di depan gedung DPRD Jateng. Aksi ini menampilkan sosok ‘pocong’ sebagai wujud matinya hati nurani wakil rakyat saat ini.
(Mara/Manunggal)

ManunggalCybernews—Aksi bakar pocong menjadi bentuk protes dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip dan gabungan beberapa perwakilan dari BEM Fakultas di Undip, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus). Aksi yang dilaksanakan di depan gedung DPRD Jateng itu dilakukan dalam rangka menolak revisi UU MD3 pada Jumat, (9/3) kemarin.

Dalam aksi tersebut, selain pembakaran boneka ‘pocong’, terdapat pula mahasiswa yang didandani seperti pocong. “Makna pocong pada aksi kali ini adalah sebagai wujud matinya hati nurani dari para wakil rakyat saat ini,” ujar Abdurrohman Hizbullah, Presiden BEM Undip. Kemudian, lanjut Abdurrohman, mengenai pembakaran boneka pocong dimaksudkan agar rakyat tidak dinomorduakan. “Agar di Indonesia apalagi mau pemilu, supaya rakyat tidak dinomor duakan,” tuturnya.

Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB tersebut, menampilkan sidang rakyat, orasi perjuangan, teatrikal, dan meminta untuk dapat menemui ketua maupun anggota DPRD Jateng. Pada akhir aksi, setelah dilakukan sweeping ke dalam gedung oleh perwakilan massa dan pers, massa harus menelan kekecewaan karena tidak dapat bertemu dengan pihak terkait. Yayu selaku staff humas DPRD Jateng yang berada di gedung DPRD menegaskan bahwa baik ketua maupun anggota DPRD tidak sedang berada ditempat untuk mengikuti pembinaan teknis di Magelang.

Aksi bakar pocong tersebut diikuti dengan tuntutan yang dilayangkan, yaitu :

  1. Mendesak DPR untuk meninjau kembali pasal per pasal UU MD3 dan menuntut DPR untuk melakukan revisi kembali pasal UU MD3 yang mencederai demokrasi
  2. Menuntut DPR untuk lebih bijak dalam membuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  3. Menolak segala upaya bentuk pelemahan demokrasi rakyat Indonesia, baik berupa kritikan atau penyampaian pendapat di muka umum terhadap kebijakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena berpotensi mencederai pasal 28E UUD 1945.

Lebih lanjut, Abdurrohman atau yang lebih dikenal dengan Aab, mengatakan akan melakukan aksi lanjutan berupa audiensi dengan tuntutan agar DPRD bisa menyuarakan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI. Pelaksanaan aksi lanjutan tersebut, direncanakan akan dilakukan pada Senin (12/3) mendatang “Karena berkejaran dengan waktu, kalau lewat dari 12 Maret berarti sudah sah dari revisi UU MD3,” ujar Aab. (Mara/Manunggal)