Aksi May Day Semarang, Peserta Aksi Tuntut Dicabutnya Perpres No. 20 Tahun 2018

Pekerja yang tergabung dalam aksi May Day Semarang 2018 menyuarakan aspirasi melalui spanduk yang dibawanya pada Selasa (1/5) lalu di Jalan Pahlawan, depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Kadek/Manunggal)

CybernewsManunggal—Memperingati May Day 2018, ribuan peserta aksi memadati Jalan Pahlawan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa, (1/5) kemarin. Aksi yang dimulai sejak pukul 10.30 WIB  ini dihadiri oleh berbagai elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Farkes Jawa Tengah, buruh rumahan, dan perwakilan mahasiswa. Berbagai tuntutan disuarakan melalui orasi yang dilangsungkan secara bergiliran oleh masing-masing perwakilan.

Pada orasinya, Heru Budi Utoyo, Ketua DPD FKSPN Kota Semarang, menyatakan bahwa pelaksanaan May Day ini bukanlah hari libur, namun hari ini merupakan momentum untuk menyuarakan aspirasi perjuangan bagi gerakkan buruh di Indonesia. “May Day is not Fun Day. May Day bukanlah hari untuk bersenang-senang dan bersuka cita. Karena masih banyak penindasan-penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menzalami kaum buruh di Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Heru juga menyayangkan di tengah banyaknya pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan, buruh dikejutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018. “Alih-alih memperbaiki kondisi kerja menjadi lebih baik, baru-baru ini para pekerja kembali dikejutkan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing,” tambahnya.

Peserta aksi memadati Jalan Pahlawan sejak pukul 08.30 WIB untuk menyuarakan aspirasi yang dirasakan pekerja pada peringatan May Day Semarang (Kadek/Manunggal)

Lebih lanjut, Heru menyuarakan untuk dicabutnya Perpres ini. ”Inilah yang kita suarakan, agar pemerintah selalu memperhatikan rakyat Indonesia, memperhatikan nasib pekerja Indonesia, maka dalam tuntutan di hari May Day ini kita meminta presiden Jokowi mencabut Perpres No. 20 Tahun 2018,” katanya.

Tuntutan ini juga disampaikan oleh Koordinator Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jateng, Zainudin, yang menuntut dicabutnya Perpres No. 20 Tahun 2018 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa tenaga kerja asing sudah bisa masuk di dalam instansi pemerintah. “Maka yang harus kita suarakan adalah cabut Perpres No. 20 Tahun 2018. Negara harus berpihak pada rakyat kalau tidak mau dikatakan negara itu telah gagal. Presiden harus berpihak pada rakyat kalau tidak mau dikatakan presiden sebagai pengkhianat bangsa,” jelasnya. Pada orasinnya, Zainudin menambahkan bahwa pekerja juga menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan harapan pekerja.

Jaminan kesehatan yang menjadi hak buruh belum diperoleh dengan baik. “Banyak persoalan para pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial, yang dia harus bayar tapi pelayanannya tidak baik. Pelayanannya sangat sangat mengecewakan,” jelas Heru. (Kadek, Sherline/Manunggal)