“Aksi Mahasiswa”, Untuk Siapa?

Masifnya isu tentang akan adanya aksi besar pada bulan Mei 2015 cukup membuat khawatir. Apakah tragedi politik pada tahun 1965 dan 1998 akan terulang? Bagaimana suatu  rezim yang telah  kokoh berkuasa bisa dilengserkan, bahkan rezim yang telah berkuasa beberapa puluh tahun. Hingga akhirnya akan terbentuk rezim baru untuk menuntun bangsa ini keluar dari ketertinggalan, atau malah menuntun ke arah ketertinggalan yang lain.

Aksi masa pada tahun 1965 berakar dari kegelisahan para aktifis pada masa itu tentang kedikdayan Soekarno. Rezim Soekarno yang didukung penuh oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan telah berkuasa selama 25 tahun mulai memunculkan percikan konflik politik. Konflik itu muncul akibat dari keinginan PKI untuk mempercepat reformasi tanah yang dapat mengganggu ketentraman tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kyai.

Belum reda isu reformasi tanah oleh PKI, pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa yang sangat mengemparkan. Enam jendral dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka “Gerakan 30 September”, kejadian itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Serangan G30SPKI. Terlepas benar atau tidak, akan tetapi kabar yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa Serangan G30SPKI adalah ulah dari PKI.

Setelah kejadian Serangan G30SPKI, pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Selain itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan kabinet dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Dan akhirnya para pemimpin PKI ditangkap dan beberapa ada yang dihukum mati. Kegiatan pemusnahan PKI di daerah tidak kalah masif, pemusnahan PKI ini memunculkan pembantaian terhadap aktifis dan simpatisan PKI di beberapa daerah. Pembantaian terparah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Utara.

Melihat kekacauan ini, akhirnya Soekarno mengangkat Soeharto menjadi Lentnan Jendral (Letjen) pada tanggal 1 Februari 1966 guna menanggulangi kekacauan tersebut. Namun setelah itu, terbitlah Dekrit Supersemar pada tanggal 11 Maret 1966 yang menjadikan Soeharto bisa melakukan apa saja untuk menanggulangi kekacauan. Dekrit Supersemar juga mengurangi kekuasaan Soekarno sebagai presiden terhadap parlemen. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1967, akhirnya Soekarno dicopot sebagai presiden dan runtuhlah rezim kekuasaan Soekarno. Akhirnya selesai tugas para aktifis ’65 untuk meruntuhkan Rezim Soekarno dan pada akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden tetap oleh MPR pada tanggal 21 Maret 1968 yang menjadi awal terbentuknya Rezim Soeharto yang lebih dikenal dengan Rezim Orde Baru.

Setelah Orde Baru berjalan lebih dari tiga puluh tahun, aksi untuk melengserkan rezim muncul kembali. Kejadian ini berlangsung pada akhir tahun 1990’an dan mendapat momentum pada saat terjadi krisis moneter  pada pertengahan tahun 1997. Krisis moneter yang terjadi pada saat itu mengakibatkan harga harga kebutuhan pokok menjadi melambung dan daya  beli masyarakat menurun. Hal ini yang menjadi dasar Gerakan Mahasiswa untuk mendesak Presiden Soeharto mundur  dan melaksanakan agenda reformasi. Aksi ini mendapat dukungan masyarakat yang mulai tidak percaya terhadap pemerintahan Soeharto. Aksi demonstrasi oleh mahasiswa semakin besar, puncaknya ketika pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Kebijakan ini dirasa sangat tidak tepat ditengah krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia.

Ditengah aksi unjuk rasa besar besaran oleh mahasiswa, terjadi peristiwa yang sangat memilukan pada tanggal 12-20 Mei 1993 yang kini dikenal dengan Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti ialah peristiwa penembakan empat mahasiswa oleh pihak keamanan yang terjadi di dalam Kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Ke empat mahasiswa ini tewas tertembak pada bagian bagian vital dan jenazah mereka ditemukan di bekas Mall yang terbakar.

Setelah Tragedi Trisakti, kebencian terhadap Rezim Soeharto semakin memuncak. Gedung parlemen yaitu Gedung Nusantara dan gedung-gedung DPRD di daerah menjadi tujuan para mahasiswa untuk melaksanakan demonstrasi. Seluruh elemen dan kelompok mahasiswa’98 yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan yakni melengserken Rezim Soeharto dan melaksanakan reformasi. Hingga pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dan runtuhlah Rezim Soeharto yang terlah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun.

Sekarang setelah 17 tahun reformasi, isu melengserkan rezim kembali terdengar. Beberapa kalangan menganggap Joko Widodo sebagai presiden tidak cakap dalam memimpin Negara. Pemerintahan Joko Widodo dianggap gagal dalam mengelola sektor sentral seperti ekonomi, sumber daya alam. Pemerintah juga dianggap gagal dalam mengawal  politik, dan pelaksanaan hukum. Hal itu terlihat dari semakin tingginya harga kebutuhan pokok, nilai tukar rupiah semakin rendah, korupsi yang merajalela, dan juga kegaduhan politik. Hal-hal ini lah yang menajadi landasan beberapa pihak dijadikan alasan untuk melengserkan Rezim Joko Widodo sebagai presiden.

Namun di sisi lain, ada juga beberapa golongan yang menganggap pemerintahan Joko Widodo cukup baik. Pemerintahan Joko Widodo dapat melaksanakannya eksekusi mati para gembong narkoba, melakukan pemberantasan mafia minyak dan gas (Migas), pemusnahan kapal para pencuri ikan dan juga melakukan upaya untuk memberantas mafia sepak bola. Ini juga merupakan prestasi pemerintahan Joko Widodo dalam satu semester kepemimpinannya.

Lalu, untuk siapa “Aksi Mahasiswa” 2015? Rakyat atau Segelintir Golongan?


Oleh :

Fikri Maulana
Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika (FSM)
Universitas Diponegoro

Fikri Maulana Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika (FSM)  Universitas Diponegoro


Kanal Opini ini merupakan Media Mahasiswa. Setiap berita/opini di kanal ini menjadi tanggung jawab Penulis.